Selamat

Selasa, 21 September 2021

15 September 2021|08:49 WIB

Sistem Peringatan Dini Dan Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Peraturan terkait penyediaan data hidrometeorologi perlu ditinjau ulang. Sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset

Oleh: Faisal Rachman

ImageIlustrasi. Petugas BPPT memeriksa alat peringatan dini tsunami. Dok. Antara

JAKARTA – Memasuki musim penghujan, pemerintah yakin sudah mempersiapkan sejumlah langkah antisipatif dan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota, hingga ke level masyarakat.
 
"Ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana," kata Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/9) malam.
 
Pada Rakor Peringatan Dini dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi di Jakarta, ia menjelaskan, sistem peringatan dini, tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.
 
"Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat," cetusnya.
 
Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju. Paling tidak untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
 
“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat, serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujarnya.

Prasinta pun menekankan, peran BPBD melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting. Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan agar para pemangku kepentingan dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan, untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.
 
Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menambahkan, peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.
 
“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial terkait parameter peringatan dini berbasis komponen kultur.
 
Menurutnya, BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
 
Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan WhatsApp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antarpemangku maupun mitra di tingkat lokal.

Mitigasi Risiko
Sebelumnya, Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yanto, Ph.D mengingatkan, perlunya memperkuat rencana mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
 
"Rencana mitigasi jangka panjang sangat perlu dilakukan sehingga semua pihak dapat menentukan langkah-langkah reaksi terhadap perubahan iklim," tuturnya.

Dia menjelaskan, bencana hidrometeorologi terjadi setiap tahun terutama saat musim hujan. "Sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir dan tanah longsor," serunya.
 
Selain mitigasi jangka panjang, perlu juga memperbanyak studi untuk menghasilkan rekomendasi teknologi yang tepat.
 
"Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat serta perlunya ketersediaan dan akses data guna mempermudah studi terkait mitigasi," cetusnya.
 
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus membuka data hidrometeorologi seluas-luasnya agar dapat dimanfaatkan oleh para periset.
 
"Peraturan terkait penyediaan data hidrometeorologi perlu ditinjau ulang. Sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset," imbuhnya.
 
Ia menjelaskan, dalam siklus manajemen bencana, dikenal empat tahapan penting yakni mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
 
"Selama ini pemerintah dan elemen masyarakat cukup baik dalam upaya tanggap darurat. Berbagai unsur bahu membahu ketika terjadi bencana. Namun, upaya-upaya mitigasi saya rasa masih belum memadai dan harus terus ditingkatkan," katanya.


Mitigasi Terencana
Menurut dia, bencana meteorologi dapat dikenali polanya sehingga prediksi kejadian bencana dapat dilakukan. Nah, langkah mitigasi yang terencana merupakan salah satu upaya efektif dalam upaya mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

"Sekarang saatnya seluruh pihak memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap upaya mitigasi bencana hidrometeorologi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses data bagi para ilmuwan," ujarnya. 

Senada, Pakar kebencanaan dan Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein mengatakan, upaya holistik dan integratif antar-pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Regulasi terkait penanggulangan risiko bencana telah banyak dibuat dan terbagi di beberapa kementerian dan lembaga.

"Tetapi, belum holistik dan integratif," kata Rahmawati yang juga berperan sebagai Pengarah BNPB.

Selain itu, terdapat unsur bagaimana tidak semua daerah memiliki perhatian yang besar terhadap upaya mitigasi bencana. Dengan banyak penanganan bencana masih belum bersifat mitigatif, tapi cenderung reaktif.

"Regulasinya banyak, semua mengerjakan sendiri-sendiri, sehingga sudah berkoordinasi kemudian pemetaan dan pendataan aktor masih normatif," tegasnya.

Pentingnya kolaborasi dan kemitraan itu juga ditekankan oleh Country Director Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia Sinta Kaniawati. Kemitraan itu, kata Sinta, berbicara tentang upaya kolektif dan holistik dari berbagai sektor, karena ketika melakukan langkah mitigasi maupun ketika terjadi bencana, tidak bisa hanya fokus dilakukan terhadap satu aspek.

Kemitraan dari berbagai sektor itu juga dapat meringankan beban dan dapat mendorong pergerakan lebih cepat. "Cara pandang kolektif ini membuat perencanaannya akan berbeda dan solusinya nanti juga berbeda. Harapannya bisa membantu mengurangi risiko bagi semua pihak," kata Sinta.

Sinta menegaskan pentingnya memahami peran masing-masing. Ia mencontohkan sektor swasta tidak hanya dapat berperan dalam sektor pendanaan, tapi juga dapat dimanfaatkan dari sisi lain, seperti teknologi dan inovasi.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER