Selamat

Rabu, 22 September 2021

24 Juli 2021|16:30 WIB

Quo Vadis Pendidikan Selama Pandemi

Efektivitas pendidikan daring kerap bersumber dari mindset pemerintah, guru, hingga masyarakat yang kadung pesimistis memandang sistem tersebut

Penulis: Dwi Herlambang, Andesta Herli Wijaya,

Editor: Satrio Wicaksono

ImageSejumlah guru mengikuti pelatihan mengajar secara daring di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Banda Aceh, Aceh. Antara foto/dok

JAKARTA – Dunia pendidikan Indonesia terpukul akibat pandemi. Hal yang semula berjuang meningkatkan mutu peserta didik, kini bertarung mengutak-atik untuk mencari pola terbaik. Kesehatan dan mutu pendidikan jadi dilema prioritas. Pandemi berimplikasi terhadap mapannya sistem pendidikan nasional.

Setidaknya dalam satu tahun lebih ini, tak ada rumus pembelajaran baku yang bisa diterapkan secara nasional. Setiap sekolah bergulat sendiri menemukan sistem paling ideal sebagai solusi permasalahan spesifiknya. Akibatnya kompetensi peserta didik ikut menurun.

Bank Dunia memiliki proyeksi tentang kondisi ini. Bahwa kompetensi murid sekolah di Indonesia, yang dibaca dalam skor PISA (Programme for International Student Assessment), akan menurun hingga 20 poin akibat terganggunya pendidikan pada masa pandemi. Proyeksi itu termuat dalam laporan yang dipublikasikan Agustus 2020 lalu.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, metode pembelajaran daring belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh subjek pendidikan. Banyak tantangan dihadapi, baik oleh guru maupun murid untuk melaksanakannya. Dan semuanya itu tak selalu bisa teratasi dengan baik.

Setidaknya ada empat masalah mendasar yang dihadapi sistem pendidikan daring hari ini, yakni infrastruktur digital, kompetensi guru, keterbatasan anggaran untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, serta minimnya peran orang tua dalam pembelajaran.

"Infrastruktur sarana penunjang, dalam hal ini perangkat, ketersediaan internet, masih terkendala. Juga ada digital gap. Katakanlah di Jawa infrastrukturnya baik, tapi pulau lain tidak begitu,” kata Satriwan dalam perbincangan dengan Validnews, Sabtu (17/7).

Satriwan mengingatkan bahwa pada masa sebelum pandemi pun, kompetensi guru secara nasional masih rendah. Hal itu merujuk pada berbagai program pengujian.  Sementara keterbatasan anggaran pendidikan di berbagai daerah, akan memengaruhi kemampuan pendidikan dalam berhadapan dengan situasi baru saat ini.

Kemudian, masalah kultur dan mindset para orang tua peserta didik di masa pandemi ini, juga menjadi sangat penting. "Selama ini masyarakat banyak berpikir, urusan pendidikan itu urusan sekolah, kalau tanggung jawab orang tua di rumah dalam hal mendidik misalnya ya mendidik moral, agama, begitu," tuturnya.

Belum lagi tantangan para guru untuk menyampaikan pembelajaran secara daring. Ini masih menjadi sumber masalah. Karena apa? Tak semua guru bisa beradaptasi dengan baik terhadap teknologi informasi mutakhir. 

Biasanya itu terjadi pada guru-guru senior atau yang sudah mendekati masa pensiun.  Seperti yang disampaikan Yayan Budiyaningsih, seorang guru di SDN Puspanegara 01 Kabupaten Bogor.

"Kadang-kadang masalahnya seperti, misalnya saya, saya mungkin sudah tua, kadang-kadang ada yang lupa dalam penggunaan teknologi informasi," beber Yayan kepada Validnews.

Penyesuaian Standar Belajar
Ridwan Syarif, guru SMPN 3 Pandeglang, Banten, bercerita kepada Validnews seputar situasi yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Sebagaimana Satriwan, ia menyorot ketersediaan akses digital hingga minimnya partisipasi orang tua.

Guru yang akrab disapa Idan ini menilai, pembelajaran daring tidak cukup efektif untuk menjawab kebutuhan pendidikan.

Pasalnya, ada aspek-aspek pembelajaran yang sulit tersampaikan jika tanpa pertemuan fisik dan interaksi langsung, salah satunya pendidikan karakter. Ditambah lagi, pada masa PJJ ini, ekstrakurikuler yang merupakan sumber pendidikan lainnya bagi murid, relatif terhenti.

Di sisi lain, ada banyak penyesuaian yang dilakukan para guru. Sejalan dengan perintah penyesuaian kurikulum dari Kemendikbud Ristek. materi-materi pembelajaran pun disesuaikan. Alhasil, guru memilah-milah mana yang perlu untuk disampaikan, mana yang cukup disampaikan sekilas saja. Bahkan, ada yang bisa ditiadakan.

Dulunya, siswa dinilai berdasarkan keaktifan, kemampuan menyerap dan menuntaskan materi pelajaran, serta ketuntasan dalam ujian. Kini, indikator-indikator itu tidak selalu dipakai.

"Secara kompetensi umum pasti menurun. Ada pengurangan sub pokok atau kompetensi dasar yang tidak disampaikan ke siswa,” urai Idan kepada Validnews, Senin (19/7).

Buat Idan dan banyak guru lainnya, pembelajaran tatap muka diharapkan bisa segera dilakukan. Mereka telah mencoba selama lebih dari setahun, namun tak banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggerek kompetensi siswa.

"Orang mau pintar lewat Google bisa. Tapi kalau di sekolah yang kita didik bukan hanya orang harus pintar. Tapi yang kita didik adalah karakter juga. Mas Menteri (Nadiem Makarim) kan juga menekankan karakter harus ditanamkan sejak dini. Itu yang hilang sebenarnya,” katanya.

Selain itu, masalah lainnya yang juga dihadapi pendidikan sistem PJJ yaitu soal antusiasme siswa. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyanto.  Katanya, masalah psikologis siswa yang jemu karena selalu berada di rumah, pada akhirnya membuat mereka lelah menghadapi pelajaran. 

Orang tua pun masih kurang memberi peran dalam pendampingan pembelajaran anaknya. " Yang kita hadapi saat ini bukan masalah teknis, dalam hal ini ketersediaan perangkat, tapi semangat belajar anak, karena kalau di sekolah pembelajaran kan terpantau kontrol guru," kata Dwi saat dihubungi, Rabu (21/7).

Dwi meyakini, saat ini para guru di wilayahnya sudah memiliki metode dalam menerapkan pembelajaran, baik pelajaran utama maupun pembelajaran berbasis karakter dengan sistem PJJ. Namun persoalannya, guru belum bisa sepenuhnya memastikan seberapa jauh siswa mampu menyerap pelajaran itu dengan cara daring.  

“Kalau di rumah, kita sulit memastikan apakah mereka mengikuti pelajaran dengan baik. Ini pekerjaan ekstra untuk guru,” imbuhnya.

Jomplang Sana-sini
Jika sekolah-sekolah di kota atau wilayah di ‘separuh kota’ bisa menjalankan PJJ dengan berbagai keterbatasannya, lain cerita sekolah-sekolah di daerah terpencil.  

"Dari sebelum pandemi saja sudah kesulitan fasilitas, apalagi setelah pandemi. Buku terbatas, listrik enggak ada, latar belakang siswa juga anak-anak petani nelayan, tingkat kesadaran sekolah juga belum optimal," kata Ahmad Ridhwan, seorang guru SMPN 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kep. Sangihe, saat berbincang dengan Validnews, Senin (19/7).

Untungnya, sekolah tersebut saat ini menjalani pembelajaran secara tatap muka, tidak daring. Hal itu dimungkinkan karena daerah tersebut termasuk zona hijau dalam peta pandemi.  

Pada awal pandemi, Ridhwan dan koleganya para guru pernah mencoba sistem PJJ. Dari situ terlihat, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pembelajaran daring seperti orang-orang di kota.

Berbagai kondisi ini kian menunjukkan jauh panggang dari api jika mengharapkan semuanya mudah beradaptasi dengan tantangan era baru. Kesiapan sekolah dalam menjalankan program PJJ juga bisa dilihat dengan  membandingkan situasi antara sekolah negeri dan swasta di kota besar.

Di sejumlah sekolah swasta, misalnya, dengan profil siswa mayoritas dari kalangan kelas ekonomi menengah ke atas, masalah infrastruktur relatif lebih teratasi dengan baik. Meski ada penyesuaian-penyesuaian metode, paling tidak kendala infrastruktur sudah teratasi.

"Kalau di sekolah kami, soal kepemilikan perangkat, seperti HP dan laptop, itu relatif tidak menjadi masalah ya. Ada juga, persentasenya di bawah 10% lah,” ungkap Elbinus Simanullang, guru SMP Methodist Jakarta.

Di SMA Labschool Jakarta, potretnya juga relatif lebih adaptif. Satriwan yang Koordinator Nasional P2G sekaligus guru SMA Labschool Jakarta menuturkan, bahwa sekolahnya bisa ‘bergerak lebih lincah’ pada masa pandemi dibandingkan kebanyakan sekolah negeri ataupun sekolah swasta pada umumnya.

Hal itu tidak terlepas dari karakter sekolah swasta yang berorientasi pelayanan, layaknya perusahaan, yang memiliki transaksi ekonomi dengan para orang tua. Hal itulah yang mendorong sekaligus memberi asupan materil bagi sekolah swasta bisa bergerak lebih leluasa di situasi krisis.

Cetak Biru Berbasis Digital
Centang-perenang pendidikan di masa pandemi, diamati praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji. Dia mengatakan, masalah pendidikan di masa pandemi sejatinya tidak bersumber dari pilihan pada sistem daring. Namun, masalah itu bersumber dari mindset pemerintah, guru hingga masyarakat yang kadung pesimistis memandang sistem tersebut.

Menurut Indra, seharusnya pemerintah mempromosikan persepsi positif bahwa tanpa pendidikan tatap muka, hasilnya pun bisa lebih baik.

Ia merujuk kajian yang dilakukan Harvard University tahun 2014, yang membuktikan bahwa suatu sekolah dengan sistem pembelajaran yang sepenuhnya virtual, bisa menghasilkan murid dengan kompetensi yang lebih baik daripada sekolah-sekolah konvensional.

Sistem pembelajaran daring bisa sangat efektif apabila diikuti dengan metode yang juga tepat. Tapi masalahnya, selama ini dunia pendidikan Indonesia tidak punya desain komprehensif tentang bagaimana seharusnya pembelajaran daring ini berjalan.

“Kajian Harvard tahun 2014, meriset sekolah virtual, ternyata hasilnya lebih baik daripada sekolah tradisional. Inilah, yang harus dikampanyekan pemerintah adalah pembelajaran digital itu bisa efektif, positif. Ini bicara mindset,” kata Indra kepada Validnews, Rabu (21/7).

Pada masa pembelajaran daring, yang ada adalah guru-guru mengajar menggunakan alat-alat teknologi era baru. Namun, yang dipakai adalah gaya pembelajaran konvensional. "Guru pakai Zoom, tapi banyak ceramah, kasih tugas, kasih PR banyak. Padahal yang namanya mengajar cara digital, enggak begitu caranya," kritiknya.

Indra sendiri berpandangan, apa yang dilakukan negeri jiran, tetangga terdekat, bisa menjadi contoh. Adopsi teknologi digital sudah dilakukan Singapura. Untuk mengembangkan pembelajaran berbasis digital itu, ada tiga yang harus dipersiapkan. 

Hal itu merujuk panduan manajemen organisasi dalam buku Socio-Technical Knowledge Management yang ditulis Meliha Handzic.

Pertama yaitu infrastruktur, yakni gawai dan jaringan internet. Yang kedua yaitu infostruktur, yakni perlunya setiap sekolah memiliki aplikasi perkantoran berbasis cloud, yang berbasis pada sistem website untuk rujukan pembelajaran.

“Terakhir, infokultur. Ini bedanya digital dengan konvensional. Di digital kita mengenal konsep mengajarnya anytime, kapan saja, nggak harus berbarengan,” kata Indra.

Dengan kesiapan ketiganya, adopsi Learning Management System (LMS) juga mesti diterapkan. Teknologi ini memungkinkan para guru dan murid melakukan aktivitas pembelajaran dengan waktu yang fleksibel, kapan saja serta di mana saja.  

Murid bisa belajar sendiri, dan mesin akan mencatat apa saja yang dipelajari murid tersebut.  Catatan itu kemudian bisa dengan mudah diakses oleh guru.

Idealnya, dengan sistem itu, siswa bisa belajar anytime, anywhere, yang penting terkoneksi internet.  Guru juga bisa mengecek pembelajaran itu dengan tanpa tatap muka.

Lantas, apa yang bisa dilakukan kini? Menurut Indra, bukanlah pekerjaan berat untuk memulai langkah digitalisasi pendidikan ini.

“Kita harus dorong kebutuhan infrastruktur itu. Gojek tanpa APBN bisa kok berkembang se-Indonesia. Kenapa pendidikan tidak bisa? Padahal ada APBN 550 triliun dan orangnya sama, Nadiem,” ujarnya.


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER