31 Oktober 2024
11:54 WIB
3 Program Diprioritaskan Selama Pemisahan Kementerian Pariwisata Dan Ekraf
Dalam tahap transisi, pihak Kemenparekraf memastikan akan mengebut penyelesaian dan memaksimalkan program industri dan investasi di bidang Parekraf.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Rendi Widodo
Kemenparekraf serahkan bantuan DPUP bagi tiga desa wisata di Banten dan DKI Jakarta. Dok. Kemenparekraf
JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) jadi salah satu lembaga yang mengalami pemisahan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya, pihak terkait memastikan jika target nomenklatur akan rampung pada akhir November atau paling lambat awal Desember 2024.
Menyusul target tersebut, Kemenparekraf juga memastikan bersamaan dengan proses nomenklatur yang masih berjalan, upaya untuk mengejar tiga program prioritas industri dan investasi yang melibatkan dua entitas secara langsung terus dimaksilmalkan.
Rizki Handayani Mustafa selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Parekraf dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10), mengatakan bahwa dari tiga program prioritas yang dimaksud, program pertama merupakan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPUP).
Perlu diketahui, bahwa DPUP sendiri merupakan tindak lanjut dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023.
“Ada 50 desa wisata yang sudah ditentukan untuk menerima DPUP. Dari 50 desa ini juga ada 11 desa yang terpilih untuk mendapat literasi keuangan. Jadi rencananya pekan depan mulai bergerak untuk memberikan bantuan penyaluran,” imbuhnya, dalam keterangan resmi.
Kedua, pihaknya juga mengaku terus menindaklanjuti pengembangan implementasi pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan dalam program Blue, Green, dan Circular Economy (BGCE).
Lebih detail, program BGCE ini nyatanya telah dimasukkan dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025-2029. Di mana pedomanbga menyangkut empat subsektor utama pariwisata yaitu perhotelan, penyedia makan dan minum, transportasi, dan kawasan pariwisata.
"Ini yang sedang kita lakukan sampai dua bulan ke depan. Ini perlu kita sosialisasikan ke industri pariwisata, agar benar-benar peranan sektor pariwisata dalam mendukung SDGs ditekankan, dan untuk mendukung pengurangan emisi karbon,” tambah Rizki.
Terakhir, Rizki menjelaskan jika Kemenparekraf juga sedang fokus menginventarisasi dan mengidentifikasi supply dan demand untuk investasi di berbagai aspek.
Salah satunya dengan menyusun siapa saja investor yang ada dalam negeri untuk diolah dalam bentuk database di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Rizki mengungkapkan jika capaian nilai investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga Oktober 2024 telah mencapai 56% atau US$1,58 miliar dari target tahun ini yang menyasar angka US$3 miliar, atau setara dengan Rp46 triliun.
Dari nilai investasi tersebut, 70% investor sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dikatakan Rizki berasal dari dalam negeri.
Adapun dalam mengelola investasi, Kemenparekraf telah melakukan pendampingan kepada investor, pemerintah daerah, dan project owner, serta melakukan promosi investasi di Indonesia melalui kegiatan International Tourism Investment Forum (ITIF).
“Kami juga melakukan peningkatan akses pembiayaan kepada industri parekraf di subsektor kuliner, kriya, fesyen, digital, film, dan sebagainya, dengan bekerja sama dengan sumber-sumber pembiayaan dari perbankan dan non perbankan," tegasnya.