Selamat

Selasa, 21 September 2021

13 September 2021|20:32 WIB

Praktik Pembajakan Film Kian Merajalela

Bentuk-bentuk pembajakan yang semakin liar, memberi tantangan yang lebih besar dalam hal pengawasan dan penegakan hukum

Penulis: Andesta Herli Wijaya,

Editor: Satrio Wicaksono

ImageIlustrasi menonton film. Pixabay/dok

JAKARTA – Industri film sejak lama telah berjibaku dengan kasus-kasus pembajakan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Praktik yang merugikan pelaku film tersebut terus berkembang dari masa ke masa, dari era compact disk atau CD hingga era digital sekarang.

Saat ini, praktik-praktik pembajakan film juga semakin berkembang dengan memanfaatkan berbagai teknologi media digital. Orang tidak perlu lagi datang ke pusat penjualan CD bajakan untuk mendapatkan film yang diinginkannya, karena mereka bisa memanfaatkan teknologi digital.

Meski ada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang rajin memblokir situs-situs film bajakan, nyatanya masih ada saja situs streaming film bajakan bermunculan dan bisa diakses oleh masyarakat.

Kepala Sub. Dir. Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI Kemenkumham RI, Agung Damar Sasongko mengatakan, sejak tahun 2015, telah ada sekitar 800 situs streaming film bajakan yang diblokir oleh Kemenkominfo. Meski begitu, tetap saja bermunculan situs-situs lainnya yang menyediakan film-film bajakan tersebut.

Permasalahannya lagi, pembajakan tidak hanya terjadi melalui situs-situs internet saja, namun juga sudah berkembang ke berbagai media lainnya. Ia mengatakan, saat ini orang bisa dengan mudah mendapatkan film-film bajakan, misalnya melalui Telegram ataupun platform jual beli online.

“Pembajakan film berkembang, kalau kita bisa melihat sekarang dari telegram saja orang bisa men-download film-film bajakan. Bahkan juga di marketplace, itu juga ada penjualan-penjualan film-film dengan menggunakan USB,” ungkap Agung dalam sesi Webinar HKI BLC UGM yang digelar beberapa waktu lalu.

Agung menjelaskan, hal tersebut merupakan bentuk-bentuk baru dari pembajakan film di era teknologi digital dewasa ini. Perkembangan bentuk-bentuk pembajakan yang semakin liar, memberi tantangan lebih besar untuk pengawasan dan penegakan hukum atas praktik pembajakan hari ini.

“Sekarang orang enggak lagi perlu datang ke Glodok untuk beli film-film bajakan. Tapi cukup datang ke marketplace, dia pesan film, dan kemudian nanti akan datang dalam bentuk USB atau eksternal hard disk yang sangat besar space-nya, dan dia akan mendapatkan film-film yang begitu banyak,” tuturnya.

Saat ini sudah ada payung hukum yang biasa digunakan pemerintah dalam menindaklanjuti adanya praktik-praktik pembajakan film. Undang-Undang hak Cipta Tahun 2014 menyediakan regulasi yang memungkinkan pemerintah untuk memblokir situs-situs penyedia film bajakan tersebut.

Namun, itu saja tidak cukup untuk menghentikan fenomena pembajakan. Menurut Agung, diperlukan kolaborasi dari segenap pihak untuk menghadirkan solusi atas permasalahan pembajakan film di era baru ini.

“Memang di sini perlunya kita untuk berkoordinasi, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita duduk bareng, yuk, bagaimana menangani masalah pembajakan yang berkembang dengan bentuk-bentuk baru ini,” pungkasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA