Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

SENI & BUDAYA

11 Mei 2021|20:00 WIB

PP Royalti Lagu Tak Cukup, Perlu Upaya Penyadaran Publik

Aturan saja tidak akan signifikan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Penulis: Andesta Herli Wijaya,

Editor: Yanurisa Ananta

ImageIlustrasi PP Royalti pada musik. Sumberfoto: Shutterstock/dok

JAKARTA – Pemerintah berupaya melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap hak-hak para pencipta lagu atau musik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. PP ini menegaskan hak para pencipta dan mendukung pengelolaan royalti secara lebih optimal lagi, salah satunya dengan membentuk pusat data lagu dan musik.

PP tersebut menuai beragam respon dari publik, terutama musisi dan akademisi musik. PP tersebut dinilai belum mengakomodir secara rigid tentang pelanggaran di ranah digital, seperti YouTube. Sebagian lainnya mengkriti tata laksana pemungutan royalti di kafe-kafe, yang menurut sebagian pengamat sulit.

Pengamat sekaligus dosen Jurusan Etnomusikologi ISI Solo, Aris Setiawan, mengatakan pemerintah akan sangat sulit memantau semua ‘pembajakan’ lagu/ musik di Indonesia. Pasalnya, pembajakan justru terjadi di ruang digital yang sifatnya tidak terbatas.

“Mengatur jagad media sosial yang tak terbatas. Hari ini kita batasi, besok akan bobol. Hari ini satu karya baru muncul, besok seribu orang membajaknya. Apakah pemerintah mampu mengontrol seribu itu?” kata Aris kepada Validnews, beberapa waktu lalu.

“Masalah utama kita saat ini bukan aktivitas cover lagu atau pemakaian lagu di kafe-kafe, tapi lebih di pembajakan yang masif di Youtube,” sambungnya lagi.

Menurut Aris, cover lagu tak lain adalah pembajakan terhadap karya orang lain. Ia mempertanyakan sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran hak cipta di Youtube.

Youtube sejatinya memiliki kebijakan dan tindakan sendiri tentang pelanggaran hak cipta. Platform ini mampu mendeteksi kemudian memblokir setiap konten yang memakai audio musik karya orang lain dan melanggar hak cipta. Namun, sistem alogaritma Youtube belum mampu mendeteksi setiap pelanggaran hak cipta dalam konten-konten cover lagu karena para peng-cover lagu umumnya membawakan lagu karya orang lain dengan aransemen atau gaya yang berbeda.

Maka itu, menurut Aris, peraturan pemerintah serta kebijakan platform digital belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang merugikan para musisi pencipta lagu. Aris meyakini persoalan ini dapat diselesaikan dengan kampanye penyadaran publik.

“Yang paling penting bagi saya adalah penyadaran publik. Itu yang masih kurang menurut saya selama ini, kita sibuk membikin peraturan tapi luput melakukan upaya penyadaran kepada publik tentang hak cipta ini,” ujarnya.

Aris tak menampik perlunya peraturan sebagai rujukan hukum. Namun, menurutnya, aturan saja tidak akan signifikan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Karena, selama ini orang-orang sudah memahami soal aturan hak cipta, tapi tak mematuhinya akibat kurangnya punishment.

Menurut Aris, penegakan hukuman sebagai efek jera bisa menjadi salah-satu cara dalam mengampanyekan kesadaran publik akan hak cipta tersebut.

“Siapa yang kena punishment karena meng-cover lagu? Sebanyak itu di youtube, pemerintah juga tidak punya ruang yang cukup untuk mengawasi semua itu. Perlu punishment, sebagai efek jera,” jelas Aris.

“Aturan itu perlu kita apresiasi.  Tapi tak kalah penting adalah upaya penyadaran kepada publik. Tanpa dibarengi dengan penyadaran kepada publik, aturan itu akan jadi sebatas aturan,” tandasnya. (Andesta Herli)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA