Pemerintah Harus Sederhanakan Perizinan Manggung Artis Global 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia disarankan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi artis dan pelaku seni global yang ingin menggelar pertunjukan di Tanah Air. 

Hal ini dinilai penting agar Indonesia, khususnya Jakarta, bisa bersaing dengan kota-kota besar lain di Asia dalam menarik talenta internasional di sektor industri kreatif.

Presiden Direktur Kearney Indonesia, Shirley Santoso, menyoroti bahwa potensi besar dari industri kreatif dan seni pertunjukan di Indonesia belum dioptimalkan karena kendala birokrasi.

"Kita bisa belajar dari Singapura. Hanya perlu satu izin untuk mengadakan konser besar seperti Taylor Swift. Tapi di Jakarta, izinnya dari mana-mana, belum lagi koordinasi antarinstansi yang rumit," kata Shirley dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (15/7).

Shirley menambahkan, dengan mayoritas populasi Indonesia masih berusia muda, yakni sekitar 75% kebutuhan terhadap hiburan dan ruang berekspresi juga semakin besar. 

Industri kreatif seperti musik, film, iklan, hingga seni pertunjukan memiliki potensi untuk tumbuh cepat jika mendapat dukungan regulasi yang tepat.

Ia mencontohkan keberhasilan Broadway di New York sebagai pusat seni pertunjukan dunia yang turut mendongkrak ekonomi lokal.

"Jakarta bisa jadi pusat budaya seperti itu. Kita punya banyak rumah produksi film, seniman, dan musisi. Tapi kita perlu fasilitasi dengan regulasi yang cepat, transparan, dan bersahabat," tegasnya.

Shirley juga mencontohkan, sejumlah musisi dunia seperti Coldplay atau Taylor Swift lebih memilih tampil lebih lama di Singapura dibanding Jakarta lantaran sederhananya perizinan.

"Coldplay bahkan memilih syuting video klip di Singapura. Mereka stay seminggu di sana, tapi konser di Jakarta hanya satu malam. Ini kan jadi refleksi bahwa ada yang harus diperbaiki dari sistem kita," ujarnya.

Lebih jauh, Shirley menekankan bahwa penyederhanaan izin ini tidak hanya penting untuk sektor seni dan hiburan, tetapi juga untuk mendorong masuknya investasi kreatif dan ekonomi digital secara lebih luas.

"Kita bersaing dengan Bangkok dan Kuala Lumpur. Kalau kita lambat dan birokratis, investor dan artis akan memilih kota lain. Maka, pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi menyederhanakan sistem perizinan," tutupnya.