Mitigasi Terantuk Pemenuhan Ekonomi | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

06 November 2021|18:00 WIB

Mitigasi Terantuk Pemenuhan Ekonomi

Ingatan tentang bencana yang dikembangkan sebagai sistem nilai mitigasi harusnya diwariskan

Penulis: Dwi Herlambang, Andesta Herli Wijaya,

Editor: Rendi Widodo

Mitigasi Terantuk Pemenuhan EkonomiGunung Sinabung menyemburkan material vulkanik di Berastepu, Simpang Empat, Karo, Sumatera Utara, Rabu (24/2/2021). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

JAKARTA – Tanah Indonesia adalah tanah yang kaya. Dinamika aktivitas kebumian dan faktor iklim tropis dengan dua musim, membuat nusantara menjadi rumah bagi segala keragaman hayati sumber kehidupan manusia.

Akan tetapi, semua karunia itu datang ‘sepaket’ dengan potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi. Ada ratusan gunung berapi yang siap memuntahkan abu dan lahar setiap saat. Ada pula ribuan sungai yang siap meluapkan air dalam jumlah besar ketika musim hujan.

Jika melihat ke dalam lautan kita pun, ada rangkaian lempeng bumi aktif yang sewaktu-waktu dapat bertumbukan dan melepaskan getaran berskala besar. Maka dari itu kita akan selalu menjadi saksi rutin-nya bencana alam terjadi di Tanah Air. 

Pada tahun ini saja, ada lebih dari 2 ribu bencana alam, merujuk catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bencana karena banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor hingga gempa bumi di tahun ini dilaporkan telah menyebabkan puluhan ribu rumah rusak dan lebih 6 juta orang menderita dan mengungsi.

Apakah semua risiko kebencanaan itu sepadan untuk ditanggung? Mau tak mau tampaknya sepadan. Sejak dahulu kala, para leluhur mencoba hidup dengan faktor alam tersebut. 

Peneliti paleo-tsunami dan kebencanaan dari lembaga BRIN, Eko Yulianto mengatakan, sejak dahulu, manusia di nusantara selalu berusaha beradaptasi dengan risiko bencana alam. Menurut peneliti yang banyak mempelajari masa lalu kebencanaan, spesifik yaitu bencana tsunami ini, kesadaran itu pada akhirnya melahirkan sistem-sistem mitigasi tradisional pada masyarakat.

“Masyarakat mengembangkan metode untuk mengingat pengalaman kebencanaan baik melalui wujud benda atau tak benda. Dalam wujud benda entah itu secara langsung dalam model pengaturan bangunan rumah, entah itu dalam wujud tak benda seperti mitos, legenda. Dan itu kemudian ditransfer lintas generasi,” ungkap Eko kepada Validnews, Jumat (6/11).

Ingatan tentang bencana yang dikembangkan menjadi sistem nilai mitigasi itu bisa tampak melalui pesan atau aturan tak tertulis. Pada masyarakat Nias tradisional, misalnya, membangun rumah di dekat pantai adalah sesuatu yang dihindari karena masyarakatnya menyadari adanya bahaya gelombang besar di pantai. Di lingkup lokal lainnya, langkah-langkah penyelamatan diri saat ada bencana menjadi syair atau lagu pengantar tidur yang selalu dituturkan orang tua kepada anak-anaknya.

Di seputaran kaki Gunung Merapi, wujud mitigasi itu merupakan produk pengetahuan lokal yang membuat masyarakatnya bisa membaca tanda-tanda alam yang mendahului bencana. Misalnya aktivitas hewan yang tidak biasa atau hewan-hewan keluar dari hutan sampai ke pemukiman warga, merupakan pertanda ada aktivitas tak biasa pada gunung api tersebut.

Menurut Eko, pengetahuan-pengetahuan lokal itu dari masa ke masa selalu bertransformasi, berkembang mengikuti pengalaman dan keyakinan generasi yang menghidupinya. Hingga hari ini pun, local wisdom itu terus hidup bersama masyarakat di tiap-tiap daerah.

Hanya saja, akibat perkembangan jumlah penduduk, terutama di daerah perkotaan membuat konsep-konsep mitigasi dari masa lalu menjadi tidak kontekstual lagi, bahkan cenderung terlupakan. Kawasan pantai semakin berkembang, sehingga orang-orang tak lagi mengingat adanya bahaya di bibir pantai tersebut.

Eko menilai, masyarakat urban perkotaan hari ini menghadapi risiko kebencanaan yang lebih besar dibandingkan masyarakat pendahulunya yang lebih tradisional. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi hari ini membuat konsep mitigasi, seperti penataan ruang dan penataan bangunan menjadi sesuatu yang sulit terealisasi.

Tantangan Mitigasi di Kota
Masalah kebencanaan di Indonesia tidak berasal dari sektor bencana geologi saja, tapi juga hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Semua bencana itu sama-sama perlu dimitigasi oleh masyarakat dan pemerintah agar tak menimbulkan dampak yang lebih besar dari yang mampu ditanggung oleh masyarakat.

Faktanya, tantangan mitigasi kontemporer lebih kompleks dan barangkali lebih rumit dibandingkan yang ada pada masa lalu. Jika pada masa lalu orang-orang bisa berpindah tempat tinggal dengan lebih mudah karena leluasanya lahan tersedia, untuk masyarakat hari ini, hal itu terlalu sulit dilakukan.

Mari menengok ke bencana banjir. Jakarta adalah salah satu daerah yang selalu terancam oleh banjir, selain daerah-daerah lainnya yang juga memiliki potensi tak kalah besar. Tidak hanya terancam banjir, bahkan Jakarta juga terancam rob atau kenaikan muka air laut di sisi pantai utaranya.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Insaf mengatakan ada sebanyak 13 sungai yang melewati Jakarta, yang jika terjadi hujan dapat meluap. Potensi banjir di Ibu Kota tidak saja karena hujan yang melanda kawasan, tapi juga karena air kiriman dari daerah hulu sungai, yaitu Jawa Barat.

Potensi itu direspons oleh pemerintah dengan melakukan berbagai skema kesiapsiagaan, termasuk melalui edukasi bencana agar masyarakat lebih siap, serta pengurangan potensi luapan dengan pengaturan waduk atau sumber pengaturan sumber resapan lainnya. Di samping itu, Pemerintah DKI tahun ini juga menyiapkan skenario tanggap darurat, dengan seribu lebih tenda pengungsian yang siap digunakan.

“Dengan keadaan tersebut, makanya kita harus antisipasi itu. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Pemprov DKI Jakarta harus memberikan informasi ini kepada masyarakat sehingga apabila ada dampak bisa diantisipasi,” kata Mohammad Insaf, Selasa (2/11).

Pertanyaannya, apakah mitigasi dan tanggap darurat yang ada itu solusi ideal? Jawabannya belum. Ada persoalan mendasar yang agaknya sulit terselesaikan, yaitu persoalan tata kawasan yang juga berkaitan dengan isu ekonomi yang rumit untuk dipecahkan.

Pandangan peneliti Pusat Penelitian Limnologi BRIN, Muhammad Fakhrudin yang menyorot tentang potret pengembangan kawasan di perkotaan, sejalan. Ia mengatakan, itu adalah persoalan utama dalam mitigasi bencana banjir dewasa ini. Banyak masyarakat tetap bertahan di lokasi langganan banjir karena tak ada pilihan tempat tinggal lain, dan tak ada sumber mata pencaharian selain di dekat kawasan tersebut.

Dengan kata lain, keterbatasan lahan dan desakan kebutuhan ekonomi membuat banyak orang, terutama di perkotaan, lebih rela menanggung risiko bencana dibandingkan kehilangan sumber penghidupan sehari-hari.

“Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa bencana itu akan semakin parah pada mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks misalkan dia tinggal di bantaran sungai, itu dia memang enggak punya alternatif lain. Di bantaran sungai yang tiap tahun pasti banjir, masyarakat di sana diminta pindah. Mereka enggak mau, karena usaha dan mata pencariannya dekat di sana,” kata Fakhruddin.

Kasus serupa juga menjadi persoalan nyata dalam konteks mitigasi bencana gempa dan tsunami. Problem tata kota, konstruksi bangunan, hingga ketersediaan sarana-prasarana evakuasi saat kejadian bencana juga masih menyisakan banyak catatan dari sudut pandang para ahli kebencanaan.

Peneliti geodesi Indonesia, Nuraini Rahma Hanifa mengatakan hampir seluruh penduduk Indonesia berada di daerah rawan gempa. Ia mencontohkan wilayah Selatan Jawa dan pesisir Sumatra Barat, dua daerah yang cukup banyak diperhatikan kalangan saintis belakangan ini karena potensi megathrust-nya.

Rahma menilai potret kesiapan bencana di kawasan dengan potensi bencana besar masih jauh dari ideal. Ia sendiri terlibat bersama BRIN dan BNPB dalam upaya penguatan mitigasi di sepanjang pesisir selatan Jawa lewat pembangunan desa-desa tangguh bencana sejak 2019 lalu. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Begitupun terkait sarana dan prasarana evakuasi, dalam hal ini jalur evakuasi tsunami serta shelter tempat berkumpul masyarakat, masih tidak tersedia secara memadai. Rambu-rambu evakuasi dipasang, kata Rahma, tapi umumnya tidak cukup membuat masyarakat mengetahui panduan evakuasi dengan baik. Belum lagi bicara tata ruang perkotaan.

“Kalau tata ruang di kita masih PR banget ya. Pembangunan tata ruang kita banyak yang belum dibangun dengan berbasis risiko,” imbuhnya.

Sama dengan Fakhrudin, Rahma melihat kompleksitas persoalan mitigasi di Indonesia memuncak pada isu ketersediaan lahan dan desakan pemenuhan ekonomi. Dua hal itulah yang membuat masyarakat mau tidak mau harus mengabaikan faktor risiko bencana.

Problem Kultural: Sense of Crisis
Selain faktor ‘ketidakberuntungan’ peneliti sebelumnya, rendahnya kualitas mitigasi bencana pada masyarakat dewasa ini juga bersumber dari aspek psiko-sosial. Pada tataran ini, masyarakat cenderung kurang memiliki perhatian terhadap risiko bencana. Banyak yang tak memiliki pengalaman, terutama untuk bencana-bencana geologi.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Rissalwan Lubis menjelaskan, kultur mitigasi pada masyarakat hari ini lemah, karena secara konseptual, mereka tidak tahu atau tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka itu rentan. Masyarakat di era modern kini sudah sangat nyaman dengan segala dukungan teknologi, yang membuat dunia serasa ada di dalam genggaman.

Hal itu membuat manusia semakin berjarak, semakin tidak bergantung kepada dinamika alam dalam kehidupannya. Dan tanpa disadari, kultur itu membentuk cara pandang tentang alam sebagai sesuatu yang tidak lagi perkasa, tidak berbahaya. Itu merupakan suatu kultur baru yang tidak dimiliki oleh masyarakat di masa lalu, atau masyarakat dari generasi tua atau komunitas yang lebih tradisional.

Mengingat kejadian bencana seperti gempa berskala besar dan tsunami relatif jarang terjadi, maka banyak anak-anak atau generasi muda hari ini tak memiliki imajinasi tentang daya bencana tersebut. Hal itu juga merupakan penyebab banyak orang akhirnya merasa tidak begitu related dengan isu kebencanaan—kecuali banjir yang memang lebih populer.

“Anak-anak kelahiran tahun 2004, misalnya, rata-rata mereka sekarang kan sudah kuliah ya. Nah mereka belum pernah menyaksikan kejadian bencana tsunami seperti 2004. Mereka belum pernah mengalami, belum pernah merasakan bahwa hidup mereka rentan sekali,” ungkap Rissalwan saat diwawancarai Senin (1/11) lalu.

Sama dengan pandangan ahli paleo-tsunami Eko Yulianto, Rissalwan menyebutkan jika sistem mitigasi masyarakat perkotaan hari ini jauh lebih lemah dibandingkan masyarakat tradisional di pedesaan, yang hidup dengan pengetahuan dan kearifan lokalnya.

Ia menyayangkan, kearifan lokal itu tertinggal pada generasi tua, yang jika disampaikan ke generasi yang lebih muda, seringkali sulit diterima atau sulit dipahami. Tak ada konteks peristiwa yang bisa mereka bayangkan terkait itu.

Rissalwan membandingkan potret di Indonesia dengan negara-negara barat yang menurutnya lebih baik dalam mengelola ingatan kebencanaan masyarakatnya. Di Eropa, sebut saja Italia, pengalaman atau respons kebencanaan masyarakat di masa lalu menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, yang dilembagakan lewat kurikulum atau ruang-ruang pembelajaran informal.

 “Sikap mitigasi pada generasi tua terputus, enggak sampai ke generasi muda. Karena literasi kebencanaannya enggak ada. Di negara barat, itu literasinya dipelihara oleh negara, dibangun dengan berbagai cara,” imbuhnya. 

Dari banyak hal yang penting sebagai mitigasi, Rissalwan dan semua pakar membenarkan bahwa faktor ekonomi, isu pemenuhan hajat hidup, merupakan salah satu tantangan utama dalam penguatan sistem mitigasi di negeri cincin api ini.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA