Menjaga Halte Agar Tak Selalu Menjadi 'Korban'

JAKARTA - Sedikitnya enam halte TransJakarta terbakar dan rusak berat dalam aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu. Itu belum termasuk 16 halte yang juga dirusak, belasan jembatan penyeberangan orang (JPO) dicorat-coret.

Di banyak aksi yang berujung pada kerusuhan, entah siapa yang melakukannya, fasilitas umum selalu menjadi ruang pelampiasan. 

Seperti yang diungkapkan Pemerhati Transportasi dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta, Muhammad Akbar, halte dan JPO kerap menjadi sasaran karena merupakan representasi negara yang paling kasatmata, mudah dijangkau, tersebar di jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan. 

Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat dilampiaskan langsung ke sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau.

"Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan. Di tengah kerumunan yang panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek protes tanpa arah," terang Akbar.

Karena itu menurut Akbar, perusakan halte merupakan gejala dari persoalan yang lebih kompleks, yakni ketimpangan sosial, kegagalan komunikasi, dan kerapuhan saluran aspirasi. Solusinya tak cukup hanya membangun kembali struktur fisiknya. 

Kita perlu memulihkan rasa percaya, memperkuat keterlibatan sosial, dan menjadikan halte sebagai simbol kehadiran negara yang manusiawi. "Kota yang berpihak pada warganya dimulai dari halte yang kokoh—secara fisik, nilai sosial, dan representatif," tegasnya.

Melibatkan Masyarakat

Karena kerap menjadi sasaran pengrusakan ketika aksi demonstrasi terjadi, Akbar menilai sudah sepatutnya pemerintah melakukan perbaikan secara menyeluruh kepada halte-halte yang ada. Bukan sebatas secara fisik, namun juga secara nilai. 

Halte harus kokoh dan berbasis komunitas. Bukan sekadar struktur fisik yang indah, tapi juga ruang publik yang kuat secara sosial dan tangguh menghadapi risiko dalam situasi darurat.

"Sebagian halte kita memang cantik, futuristik, bahkan Instagramable. Namun secara teknis, mungkin memang belum disiapkan untuk menghadapi risiko kerusuhan," kata Akbar.

Saat ini banyak halte yang dibangun dengan bahan kaca, akrilik, dan komponen elektronik rentan dirusak. Namun solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi, melainkan didesain modular, yakni mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal.

Kamera pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga sekitar juga sangat penting untuk 'dibangun'. Sebab ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga

"Bayangkan jika halte dijaga oleh warga sekitar—pengemudi ojek, pedagang, pelajar, hingga satpam komplek. Dari kebersamaan itu bisa lahir komunitas sederhana yang peduli dan aktif merawat halte. Sebut saja, “Sahabat Halte”. Mereka bisa menggelar mural bersama, pameran karya anak-anak, pertunjukan puisi, atau aksi bersih-bersih rutin," jelas Akbar.

Akbar menggambarkan pendekatan tersebut seperti yang ada di mushola kampung, yang bisa dimanfaatkan bersama dan juga dijaga bersama. Halte bisa meniru itu, bisa menjadi ruang hidup bersama.

"Pemerintah hanya perlu menginisiasi dan memfasilitasi, selebihnya biarkan warga yang menghidupkannya," kata Akbar.