Mencanangkan Standar Penyelenggaraan Konser Dan Festival Musik

JAKARTA - Pertunjukan musik Indonesia saat ini tengah ramai-ramainya. Ada banyak konser dan festival musik yang belakangan ini digelar dan dijadwalkan. Setiap penyelenggara memiliki referensi yang berbeda-beda dalam hal standar penyelenggaraan, sehingga menghasilkan ‘mutu’ event yang berbeda-beda pula.

Perbedaan standar tersebut berimbas pada mutu yang juga berbeda. Teranyar, mencuat lewat kejadian festival Berdendang Bergoyang di Istora Senayan, yang membuat heboh publik sekaligus para promotor se-tanah air, karena menjadi ajang kerumunan ekstrim dan berbahaya.

Berangkat dari situ, Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) mulai mencanangkan dibentuknya sebuah standar atau SOP penyelenggaraan konser. Standar yang disusun berdasarkan pengalaman bersama yang kuat dan teruji, nantinya bisa menjadi acuan bersama bagi seluruh promotor di Indonesia.

Dijelaskan Ketua Bidang Program dan Investasi APMI, Dewi Gontha, APMI siap untuk menyusun standar tersebut yang nantinya bisa menjadi semacam manual book bagi seluruh promotor atau penyelenggara event. Posisi APMI sebagai asosiasi dalam hal ini membuatnya memiliki tanggung jawab untuk turut memperbaiki kondisi industri agar bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya.

“Ke depannya yang diharapkan adalah sebuah standar, jadi kita membuat sebuah standar acara, apa saja sih yang harus dibuat, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan acara,” ungkap Dewi saat sesi konferensi pers APMI di Mbloc Space, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Dewi menjelaskan, gagasan untuk membuat standar dari AMPI tersebut bukanlah suatu upaya mempersulit atau menghalang-halangi promotor untuk menggelar acara musik. Namun, ia akan lebih berfungsi sebagai checklist, yang bisa diacu oleh penyelenggara, agar suatu acara menjadi lebih aman.

Menurut Dewi, standar itu akan disusun untuk berbagai level atau skala event, baik kecil, menengah maupun berskala festival dengan puluhan ribu penonton. Dengan begitu, setiap penyelenggaraan acara musik bisa mengambil rujukan pada sumber yang sama.

Dewi menekankan, adanya standar yang bisa dirujuk itu penting, mengingat pengalamannya selama ini. Faktanya, masih banyak promotor yang tidak memahami alur persiapan dan pelaksanaan sebuah acara musik.

Standar yang digagas APMI ini nantinya bisa dirujuk oleh semua promotor, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak. Namun, Dewi mengundang seluruh promotor agar bergabung, supaya bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik dari asosiasi kedepannya.

Rekomendasi Asosiasi dengan Syarat Asuransi

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal APMI, Emil Mahyudin menerangkan, dalam proses pengurusan perizinan sebuah acara, ada banyak tahap yang harus dilalui penyelenggara. Sederet surat rekomendasi harus dikantongi penyelenggara untuk mendapatkan izin, mulai dari rekomendasi pihak Satgas Covid-19, hingga rekomendasi sejumlah instansi pemerintah terkait.

Terkait itu, APMI juga sedang mencanangkan perlunya rekomendasi dari asosiasi dalam alur pengurusan izin sebuah event. Dengan begitu, APMI pun nantinya bisa ikut mengawasi dan dan mendampingi penyelenggaraan suatu acara agar berjalan baik dan sesuai standar.

Sekretaris Jenderal APMI, Emil Mahyudin membeberkan, sejak kejadian Berdendang Bergoyang, pihaknya banyak mendapat informasi masalah perizinan berbagai event yang akan datang. Menurutnya, banyak penyelenggara event yang kini menghadapi situasi sulit, terancam tidak dikeluarkannya perizinan oleh pihak kepolisian.

Emil menyebutkan, rekomendasi tersebut diupayakan menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh promotor, baik dari dalam keanggotaan APMI maupun bagi promotor di luar asosiasi.

“Itu mekanisme yang lagi kita susun bareng-bareng sama kepolisian dan Kemenparekraf, karena nanti APMI akan membuat standar dan sertifikasi, karena APMI sebagai asosiasi juga harus ikut bertanggung jawab terhadap industri ini,” tutur Emil.

Lebih jauh lagi, APMI juga merencanakan untuk adanya syarat asuransi dalam standar penyelenggaraan sebuah event musik. Asuransi bagi penonton, itu suatu hal sangat penting, namun selama ini masih diabaikan oleh banyak penyelenggara event di Indonesia.

Dewi Gontha menambahkan, soal standarisasi, rekomendasi hingga asuransi bagi penonton sebagai prasyarat untuk mendapatkan rekomendasi APMI, semuanya saat ini masih sebatas wacana bersama, khususnya di antara para promotor yang tergabung dalam asosiasi. Belum ada regulasi konkret terkait wacana tersebut, namun pihaknya masih harus berkomunikasi intens dengan banyak pihak.

“Ada bahasan, mengenai nanti kedepannya ada syarat asuransi untuk penonton. Asuransi itu, di sini memang masih belum umum. Tapi kalau kita melihat ke luar negeri, asuransi itu sudah merupakan  sesuatu yang harus dalam setiap penyelenggaraan acara,” imbuh Dewi.

Sebelumnya, kejadian festival Berdendang Bergoyang telah memberi dampak luas pada penyelenggaraan konser di Indonesia secara umum. APMI melaporkan ada banyak event yang akan datang yang saat ini terkendala dalam hal perizinannya. Bahkan, beberapa event sudah fix terpaksa dimundurkan ataupun dibatalkan.

Terkait itu, Ketua Umum APMI Dino Hamid meminta semua pihak bisa menilai dengan objektif. Ia menekankan bahwa industri pertunjukan musik saat ini baik-baik saja, dan sedang dalam kondisi ‘prima’. Karena itu, berbagai tantangan regulasi yang menyulitkan, harus ditilik kembali dengan kepala dingin dan profesional, agar industri yang baru kembali bangkit ini bisa tetap bergeliat.

“Kita dengar sekarang ini ada beberapa event yang tidak dikeluarkan izin, kita bersama-sama, dengan spirit apa yang terjadi kemarin itu harusnya bisa diperbaiki. Tapi jangan memberhentikan mimpi kita dan achievement kita yang beberapa bulan belakangan ini berhasil dan memberikan impact yang positif kepada dunia ekonomi Indonesia,” pungkasnya.