Joko Anwar Bicara Soal PFN Dan Penunjukan Ifan Seventeen

JAKARTA - Penunjukan Ifan Seventeen menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara atau PFN menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para pelaku industri perfilman. Banyak yang heran, mengapa perseroan negara yang bergerak untuk pemajuan perfilman Indonesia dipimpin oleh seorang musisi dan bukan seorang pelaku film.

Sineas kawakan Joko Anwar turut berbagi pandangannya terkait ini. Sutradara Siksa Kubur  itu menilai sudah sewajarnya publik mempertanyakan kelayakan Ifan Seventeen memegang jabatan Dirut PFN. Sebab, sosok tersebut dinilai tak punya rekam jejak cukup mumpuni di industri perfilman, meski pernah bermain di beberapa film dan memproduksi film lewat rumah produksi miliknya, iVolks Creative.

“Kalau kita berdebat cocok atau tidak cocoknya, ya tentu kalau dari kasat mata, logically, orang yang menjabat sebagai Dirut perfilman, paling tidak orang yang punya pengalaman, bukan hanya produksi. Tidak harus orang film juga. Tapi orang yang rekam jejaknya menunjukkan dia pertama harus punya pengetahuan cukup bagi perfilman. Dua, punya akuntabilitas tinggi. Dua itu, Ifan punya apa nggak?,” ungkap Joko saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Joko menekankan, perfilman adalah bisnis yang sayang kompleks, sehingga diperlukan pengalaman panjang untuk memahaminya, kemudian berkontribusi untuk dunia tersebut. Menurut dia, jika PFN benar-benar ingin berkontribusi bagi kemajuan perfilman Indonesia, maka diperlukan upaya intervensi yang tepat, berdasarkan pada pemahaman mendalam terhadap dunia perfilman Indonesia.

Dalam konteks itulah, Dirut PFN seharusnya adalah orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat tentang ekosistem perfilman.

“Kalau Ifan Seventeen, ia adalah musisi, iya, tetapi kalau di film kan persinggungannya masih sangat kecil,” ucap Joko.

Sorotan Joko Anwar tidak hanya pada penunjukan Ifan Seventeen, namun yang lebih utama baginya adalah pada soal posisi PFN sendiri dalam ekosistem perfilman tanah air saat ini. Menurut sutradara Pengabdi Setan tersebut, PFN saat ini cenderung tak menunjukkan relevansi yang nyata dengan ekosistem perfilman.

Joko mendorong Kementerian BUMN yang menaungi PFN memetakan ruang gerak perseroan tersebut agar bisa memberi kontribusi yang nyata bagi perfilman Indonesia. Meski tahu PFN mengemban tugas untuk pendanaan film, menurut Joko perlu ada upaya yang jelas dan juga proses kerja yang akuntabel pada lembaga tersebut, agar benar-benar bisa memberi manfaat yang diharapkan.

Salah satu poin Joko adalah soal pendanaan yang tepat sasaran. Dia mendorong agar PFN bisa memberikan dukungan untuk film-film independen yang memang membutuhkan pendanaan. Sementara untuk film-film yang berorientasi komersial, sejatinya tak membutuhkan dukungan pendanaan karena aktivitas bisnis perfilman sudah berjalan dengan baik.

“Mungkin yang dibutuhkan adalah pendanaan untuk film-film yang sifatnya eksploratif, film yang sifatnya lebih ke seni, film yang menghajar batasan dari mulai tema, story telling dan iya mungkin film independent yang mungkin diberikan pendanaan,” ujarnya.

“Baiknya menurut saya PFN sebelum membuat kebijakan, atau sebelum memilih direktur utamanya siapa, ada inisiatif dari pemerintah mengundang orang-orang film untuk rembukan, orang-orang film yang ‘legit’ ya, yang sekarang sedang berproduksi dan menggeluti perfilman Indonesia, untuk didengar permasalahannya apa. Mungkin PFN nanti kegiatannya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di perfilman Indonesia,” imbuhnya.