Selamat

Rabu, 22 September 2021

01 Mei 2021|08:57 WIB

Ini Risiko Jika Memaksa Mudik Pakai Travel Gelap

Penumpang berisiko terpapar covid-19 karena travel gelap tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes)

Oleh: Faisal Rachman

ImagePetugas memeriksa barang bukti kendaraan travel gelap di Lapangan Presisi Dit Lantas PMJ, Jakarta, Kamis (29/4). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

JAKARTA – Sejalan dengan larangan mudik Lebaran tahun ini, razia oleh petugas pun makin gencar dilakukan. Buat mereka yang tetap nekat mudik, sejumlah risiko pun mengancam. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, memaparkan empat risiko bagi masyarakat yang memaksakan diri mudik menggunakan agen perjalanan ilegal.

Pertama, penumpang berisiko terpapar covid-19 karena travel gelap tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes). Bila ada satu penumpang membawa virus tersebut, maka satu mobil itu akan tertular yang kemudian akan membahayakan masyarakat di lokasi tujuan pemudik.

"Angkutan ilegal atau travel gelap, biasanya pengemudi atau operatornya tidak memperhatikan prokes covid-19. Pokoknya terisi penuh, makin penuh makin banyak untungnya," kata Budi Setiyadi dalam webinar "Mudik Sehat Dari Rumah" bersama Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Jumat (30/4). 

"Makanya kami melakukan pencegahan dengan menindak tegas travel gelap supaya masyarakat tidak terkena covid- 19. Kalau ada satu yang bawa virus, semuanya kena," lanjutnya. 

Risiko kedua, menurut dia adalah penumpang travel ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan lalulintas.

"Travel gelap, karena ilegal, jika mengalami kecelakaan tidak di-cover asuransi Jasa Raharja, tidak dijamin, berbeda dengan yang resmi," tutur Budi. 

Ia melanjutkan, risiko ketiga bagi penumpang travel adalah tarif atau ongkos yang tinggi, namun tidak disertai layanan optimal.

"Travel gelap tarifnya tinggi banget. Penumpang rugi, harga lebih mahal dan tidak mendapat layanan protokol pencegahan covid-19," serunya. 

Hal keempat yang menjadi risiko menggunakan travel gelap adalah, dapat merusak ekosistem transportasi darat yang sudah resmi. Ia mengatakan, penumpang bus resmi akan berkurang karena sebagian penumpang memaksakan diri memakai travel gelap.

"Travel gelap merusak ekosistem angkutan yang sudah legal atau sudah berizin. Makanya kalau bus resmi berplat kuning keluar dari terminal lalu penumpangnya kurang, itu akibat penumpang lain yang memakai travel gelap. Merusak ekosistem," kata Budi.

Amankan Armada
Seperti diketahui, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menangkap 115 kendaraan travel gelap di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam dua hari operasi, 27-28 April 2021.

Sebanyak 115 travel gelap terjaring melalui operasi gabungan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Operasi tersebut dilakukan baik melalui patroli siber di media sosial dan pengawasan langsung di jalur mudik.

Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) Edo Rusyanto mengatakan, selain membatasi penyebaran covid-19, pembatasan mudik juga turut menurunkan angka kecelakaan.

"Berdasarkan data yang saya kutip dari Korlantas Polri, pada 2020 kasus kecelakaan turun 31% dengan tingkat fatalitas yang juga menurun hingga 63%," cetusnya. 

Namun demikian, Edo mengingatkan, potensi mobilitas masyarakat tetap ada selama periode mudik. Misalnya saat berwisata di dalam kota.

"Tetaplah jalankan prokes, dan yang terpenting saling menjaga keselamatan agar masalah kecelakaan lalulintas bisa diminimalisir," kata Edo.

Untuk itu, Edo pun kembali menggaungkan sinergitas para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta hingga masyarakat, untuk bersama-sama menekan fatalitas kecelakaan secara maksimal.

 

 

Kali Kedua
Asal tahu saja, pengetatan dan pengendalian arus mudik menjelang Idul Fitri 1442 ini, merupakan kali kedua setelah tahun lalu melaksanakan kebijakan serupa. Tujuannya untuk menekan penyebaran covid-19.

Pada tahun kedua ini, petugas tentu sudah banyak belajar dari penyekatan mudik pada tahun sebelumnya. Petugas gabungan sudah memahami berbagai modus pemudik yang nekat menerobos kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah.

Modus-modus operandi dari para pemudik terdahulu antara lain naik "travel" gelap, hingga naik sepeda motor dan naik di dalam ambulans. Selain itu sembunyi di bagasi bus, sembunyi di toilet bus dan naik ke bak truk.

Untuk mengantisipasi modus-modus itu dilakukan penyekatan jalur lalulintas, baik tol, arteri hingga jalan tikus. Pos-pos penyekatan berlaku pada 6-17 Mei mendatang.

Lokasi penyekatan ada 31 lokasi yang menjadi titik keluar-masuk pemudik dari dan menuju Jakarta. Lokasi 31 titik penyekatan itu terdiri atas 14 penyekatan, kemudian 17 adalah "check point".

Kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama larangan mudik pada periode 6-17 Mei 2021. SIKM berpedoman kepada adendum Surat Edaran Satgas covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Dengan ketatnya penjagaan di perbatasan antarwilayah, dipastikan akan sulit bagi warga untuk bisa mudik dan bisa sampai kampung halaman. Perjalanan yang harus dilalui berliku-liku dan tak mudah ditembus.

Kebijakan itu pun dibarengi dengan pelarangan angkutan umum beroperasi dan penutupan terminal antarkota. Juga diberlakukan untuk kereta api, pesawat serta kapal laut.

Dengan implementasi aturan larangan mudik seperti itu, masih adakah warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang mau nekat mudik? Dengan apa pula kendaraan yang bisa digunakan untuk mudik dan jalur mana?

Tanpa Pengecualian
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada pengecualian pada kelompok tertentu terkait dengan penerapan larangan mudik Lebaran 2021, guna mengantisipasi bertambahnya kasus covid-19.

"Nggak ada fasilitasi khusus kepada kelompok-kelompok tertentu, semua aturannya sama. Jadi kalau mereka memang harus pulang dalam kondisi sesuai dengan regulasi, ya ikuti saja di situ," kata Ganjar, di Semarang, Jumat.

Ganjar mengingatkan kembali kasus covid-19 yang muncul di Kabupaten Pati, berawal dari warga mudik. Kemudian, kasus di Kabupaten Purbalingga yang muncul saat pengecekan pembelajaran tatap muka (PTM) dan berasal dari pondok pesantren.

"Artinya bukan soal yang lainnya, ayo kita jaga diri kita tidak pulang, kalau ada yang sifatnya terpaksa silakan ikuti aturannya, kalau dengan mengikuti aturan saya kira seluruh aturannya sudah ada,” ujarnya pula.

Politikus PDI Perjuangan itu, juga memastikan tidak ada prioritas terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebab semuanya sama di mata hukum.

"Yang tidak sama adalah yang diizinkan oleh regulasi yang ditentukan oleh kementerian maupun satgas," kata Ganjar. (Faisal Rachman) 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER