Australia Masih Jadi Pasar Utama Wisata Indonesia

JAKARTA - Wisatawan mancanegara asal Australia masih menjadi salah satu pasar utama bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024, Australia menempati urutan kedua kunjungan wisman yakni sebesar 11,98% setelah Malaysia yang berada di urutan pertama dengan 17,47%. 

"Kita tahu Australia adalah fokus market," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya.

Karenanya, guna mendongkrak capaian devisa negara dari Australia lewat sektor pariwisata, pihaknya telah menyiapkan beberapa upaya dan strategi. Semisal, dengan misi penjualan untuk menarik minat wisman dengan berkolaborasi dengan Badan Otorita Labuan Bajo-Flores (BOLBF). Mengikuti pameran internasional, pertemuan secara langsung (roundtable top) dengan para pembeli, melaksanakan famtrip atau perjalanan pengenalan destinasi wisata yang meliputi

Diketahui, BPS mengungkapkan kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari hingga Mei 2024 meningkat 23,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

BPS juga mencatat kunjungan wisman pada Mei 2024 mencapai 1,15 juta kunjungan, jumlah ini meningkat sebesar 7,36% dibandingkan April 2024 bulan ke bulan atau month to month, dan naik 20,11% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu (yoy).

Peningkatan kunjungan itu tercatat pada pintu bandara Ngurah Rai (Bali) dan Soekarno-Hatta (Banten) masing-masing meningkat sebesar 27,74% dan 35,53%.

Batalkan Pungutan Iuran

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan wacana pungutan iuran pariwisata melalui transaksi pembelian tiket pesawat batal diterapkan.

"Sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan untuk iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," kata Sandiaga Uno usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, wacana yang sempat menuai tanggapan beragam masyarakat itu telah direspons oleh Presiden Jokowi dan mengarahkan agar sektor pariwisata di Indonesia tidak membebani wisatawan.

Dalam rapat internal tersebut, kata Sandiaga, Presiden menyampaikan arahan untuk dibentuk program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) melalui alokasi dana abadi sekitar Rp2 triliun untuk membiayai "event-event" pariwisata yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata.

"Jadi, itu sudah bisa dengan tadi arahan Bapak Presiden. Sudah diputuskan tadi jumlahnya Rp2 triliun dan dikelola oleh Kemenkeu dari APBN 2025," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga memastikan bahwa wacana pungutan itu bukan berasal dari Kemenparekraf maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sudah bisa dikatakan, wacana itu tidak diusulkan oleh kami, tidak diusulkan oleh Kementerian Perhubungan," katanya.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa rencana memungut iuran pariwisata via tiket pesawat itu muncul setelah beredar surat dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Surat itu mengundang sejumlah pihak untuk membahas iuran pariwisata melalui tiket pesawat.