Ari Lasso Bebaskan Royalti Untuk Kafe Sebagai Kritik Pengelolaan Royalti

JAKARTA - Ari Lasso mengumumkan pembebasan royalti atas penggunaan lagu-lagunya oleh pelaku bisnis di kafe dan penyanyi-penyanyi lain di Indonesia. Langkah ini sebagai kritik sang musisi terhadap situasi pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilainya masih bermasalah.

"Untuk semua teman pemain band, penyanyi wedding, event, cafe, saya membebaskan anda memutar dan memainkan lagu-lagu hit saya. Silakan. Percuma anda membayar tapi pengelolaannya kayak gini," seru Ari Lasso melalui unggahan Instagramnya baru-baru ini.

Pengumuman tersebut adalah buntut dari kekecewaan Ari Lasso atas tata kelola royalti lagu oleh LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI).  Ari membagikan surat pemberitahuan distribusi royalti dari WAMI bertanggal 28 Juli dari WAMI, namun bukan ditujukan untuk namanya, melainkan nama orang lain.

Ari Lasso pun mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Ditambah lagi, ada ketidaksinambungan dalam dokumen data distribusi royalti yang diterima, di mana Ari Lasso yang sedianya mengumpulkan puluhan juta rupiah dari royalti lagu, menjadi hanya Rp700-an ribu jika berdasarkan surat WAMI.

Setelah pertanyaan terbuka di media sosial, barulah WAMI memberikan tanggapan langsung kepada Ari Lasso, termasuk melalui pesan Whatsapp maupun email resmi. Singkatnya WAMI mengklarifikasi adanya kesalahan pengiriman e-mail.

Ari Lasso pun merespon dengan keras, mendesak adanya perbaikan tata kelola pada WAMI, sebagai bagian dari sistem yang berpusat pada LMKN yang diatur lewat regulasi.

"Terima kasih atas respon di japri maupun katanya di IG. Namun masalah tata kelola ini masih jauh dari selesai. Mungkin untuk case ini dianggap hanya kesalahan teknis kecil oleh WAMI. Tapi intinya bukan itu," tulis Ari Lasso di postingan lanjutan, Selasa (12/8).

Validnews sudah meminta izin kepada Ari Lasso untuk mengutip beberapa pernyataan di Instagram pribadinya tersebut.

Dalam tulisannya itu Ari Lasso sekaligus mengajak para musisi untuk berkumpul dan berdialog bersama WAMI untuk menjernihkan persoalan tata kelola royalti. Utamanya terkait transparansi, hal yang selama ini agaknya menjadi pemicu sejumlah musisi menyoroti kinerja LMK dan LMKN sebagai instrumen regulasi yang diatur Undang Undang Hak Cipta.