Selamat

Sabtu, 23 Oktober 2021

28 April 2021|12:13 WIB

Tersendatnya Implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Sejak empat tahun undang-undang itu disahkan, baru diterbitkan tiga aturan turunan
Image Pemain Wayang Orang Bharata tampil pada pementasan dengan lakon "Partokromo" di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Jakarta, Sabtu (27/3/2021). Pertunjukan Wayang Orang Bharata itu disiarkan langsung secara daring (online) sehingga para seniman tersebut masih bisa berkarya selama masa Pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA - Indonesia pertama kali memiliki aturan tentang kebudayaan pada tahun 2017, ketika Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UU PK) disahkan. Kehadiran undang-undang ini meletakkan perspektif baru atas kebudayaan, serta mengatur tata kelola budaya nasional.

UU PK memuat sejumlah poin besar, di antaranya yaitu perubahan paradigma ‘pelestarian’ ke ‘pemajuan’ budaya, menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, serta amanat pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan.

Sayangnya, hingga empat tahun kelahirannya, beleid tersebut masih belum terealisasi. Masih banyak amanat dari undang-undang tersebut yang hingga kini belum terlaksana. 

Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay mengungkapkan, seharusnya pemerintah saat ini sudah menyelesaikan sebanyak 17 peraturan untuk menindaklanjuti UU PK. Namun hingga saat ini, baru tiga peraturan pelaksana yang telah diterbitkan.

"Kenyataannya, setelah dua tahun, hanya tiga peraturan saja yang selesai, peraturan terkait pokok kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. Selebihnya sekitar 14 peraturan sama sekali belum disahkan," ungkap Hafez dalam webinar bertajuk ’4 Tahun UU Pemajuan Kebudayaan’ yang dilaksanakan Koalisi Seni, Selasa (27/4).

Ia melanjutkan, dengan UU PK harapan tentu semakin tinggi. Di mana orang-orang ingin secepatnya diaplikasikan. Ia juga mengingatkan, selama ini implementasi UU Pemajuan Kebudayaan hanya menjadi tugas dari Kemendikbud, sehingga perealisasian UU PK tak berjalan cepat.

Hafez menjelaskan, sejauh ini sudah ada rencangan naskah peraturan pemerintah (PP) kebudayaan nasional yang telah disusun Kemendikbud dan saat ini sudah berada di Istana negara, untuk disahkan. Namun, menteri keuangan belum mau membubuhkan tandatangan.

Karena ketiadaan itu, realisasi UU PK pun harus mandek sementara, karena bagaimanapun membutuhkan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai sumber pengatur pendanaan.

Koalisi Seni juga menyatakan kekecewaan atas lambannya pengesahan strategi kebudayaan oleh Presiden, sehingga menyebabkan isu penting tersebut tak bisa masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

"Tahun 2018 proses dilakukan penyusunan strategi kebudayaan, di mana semua kabupaten atau kota didorong menyusun strategi secepatnya, karena kejar momentum penyusunan RPJMN 20-24. Harapannya, tahun itu pemajuan kebudayaan itu dalam rancangan pemajuan kebudayaan nasional,” jelas Hafez.

"Inilah yang merupakan kekecewaan terbesar dari kita semua bahwa upaya yang sudah dikerjakan oleh ratusan kabupaten kota dan puluhan provinsi di Indonesia itu nampak sia-sia. Mereka sudah pontang panting menyusun pokok pikiran tahun 2018, namun karena presiden enggan untuk menandatangani strategi kebudayaan, maka seluruh asa kebudayaan itu tidak masuk ke dalam rencana pembangunan," ujarnya.

Selain itu, para pegiat seni budaya juga merasa kecewa lantaran jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk pemajuan budaya di tahun ini hanya Rp2 triliun. Menurut Hafez, anggaran ini merupakan dana perwalian paling kecil jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, misal dana pewalian untuk perguruan tinggi yang mencapai Rp5 triliun.

Sisi Pemerintah
Direktur Jendral Kebudayaan, Hilmar Faarid mengatakan bahwa terhambatnya peraturan teknis atas UU PK lantaran masih menunggu proses untuk harmonisasi di sektretariat negara. Ia tak menampik adanya hambatan yang disebabkan terbatasnya komunikasi antar lembaga kementerian mengenai isu tersebut.

"Yang lebih krusial saya kira adalah peraturan pemerintahnya, dan turunan juga regulasi dari UU tersebut, ini sedang menunggu proses harmoniasasi dan sama-sama sekarang ini sudah ada di sekretariat negara untuk ditetapkan," jelas Hilmar.

Melanjutkan, Menko PMK, Muhadjir Effendy menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar dalam pemajuan kebudayaan. Menurutnya, tak mudah bagi Indonesia melahirkan UU PK, memakan waktu bertahun-tahun.

Maka itu, terkait mandeknya realisasi UU PK, Muhadjir berjanji akan mengintensifkan komunikasi lintas sektor kemeterian, untuk merampungkan pekerjaan rumah yang masih banyak dari UU PK tersebut. 

“Sekarang sudah empat tahun saya kira saat yang tepat untuk melakukan evaluasi, apa saja yang dicapai dari empat tahun undang-undang ini diterbitkan. Saya tahu memang tidak mudah, kedepan nanti juga tidak akan mudah, setidak-mudahnya ketika undang-undang ini mau dilahirkan. Jadi ketika ini mau dilahirkan, undang-undang ini termasuk ‘bayi yang sulit lahir’,” pungkas Muhadjir. (Andesta Herli)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER