Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

TEKNO

04 Maret 2021|21:00 WIB

Quo Vadis ‘Pagar Etika’ Di Jagat Maya

Dengan segala kontroversinya, dunia maya sangat butuh aturan main yang jelas
Image Ilustrasi kriminalitas dalam dunia teknologi. Shutterstock/dok

JAKARTA – Merusak demokrasi, membungkam kebebasan berpendapat, mengancam kebebasan berekspresi, menjadi alat penguasa, tajam ke bawah, aturan yang multitafsir, siap menghantui siapa saja yang bersebelahan, dan bla-bla-bla. Banyak lagi lah.

Dan satu lagi, belum lengkap rasanya tanpa anggapan sebagai pasal karet.

Itulah persepsi banyak pihak terhadap UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuat alasan orang-orang melabeli aturan yang satu itu dengan berondongan sematan negatif. Namun, benarkah demikian nyatanya?

Rasa-rasanya, kita perlu mendengar kisah dari orang-orang yang banyak menghabiskan hidup di dunia maya. Apakah mereka benar-benar terganggu, atau malah sebaliknya?

Salah satunya Jenda Munthe. Pria berusia 35 tahun yang doyan marah-marah di media sosial itu tak sepenuhnya sepakat dengan anggapan miring UU ITE. Meski begitu, Jenda tetap berhati-hati dengan keberadaan UU yang pernah direvisi pada 2016 itu.

Seperti biasa, dia selalu memutar berulang kali video besutannya sebelum menayangkan di akun media sosial. Bukan tanpa alasan. Jenda ingin memastikan konten tanya jawabnya dengan para netizen, tidak menyinggung orang lain atau kelompok tertentu.

“Biasanya sebelum aku post, aku mengulang video. (konten) Ini aman enggak,” ujar pemilik akun Instagram Jendamclover kepada Validnews, Senin (1/3).

Apa yang dilakukannya itu tak hanya untuk mengelak dari jeratan UU ITE. Mengunggah konten asal-asalan, kata Jenda, bisa disemprit pengelola platform. Medsos seperti Instagram memang punya aturan main, dan Jenda mematuhi itu semua. Berurusan dengan platform bisa runyam, ia pernah mengalaminya.

“Gimana punya istri lebih dari 4? Pertanyaan dia (netizen). Aku jawab, kau mati aja nanti istrimu kumpul. Itu di-takedown sama Instagram karena dianggap menggunjing, dari situ aku belajar. Aku enggak mau kontenku di-takedown,” ujar Jenda.

Berurusan dengan platform saja enggan, apalagi dengan UU ITE. Jenda bukanlah orang baru di media sosial. Mantan jurnalis Validnews yang kini meniti karier sebagai konten kreator itu membangun persona marah-marah.  

Bagi pemilik follower satu juta di Instagram, marah tak berarti harus menyinggung orang. “Yang aku gunakan diksinya. Walaupun terkesan keras, marah-marah, itu tidak mengarah pada satu orang atau satu kelompok. Jadi aku merasa itu bentuknya adalah jokes,” tegas Jenda.

Sebagai Koridor
Buat Jenda, UU ITE adalah koridor yang membantunya berkarya. Menciptakan konten tetap berada di jalur yang lurus menurut hukum. Ia sepakat bahwa dunia maya harus punya aturan yang jelas.

Namun, pemilik akun TikTok dengan pengikut 2,6 juta itu juga tidak tutup mata, kalau undang-undang ini seperti mata uang, memiliki dua sisi. Satu sisi sebagai koridor, sisi lainnya menjadi senjata untuk memburu siapa saja yang tak disukai pengadu atau pelapor.

Ya, UU ITE khususnya pasal terkait fitnah, ujaran kebencian, dan lainnya yang semacam, adalah delik aduan. Perlu pelapor untuk aparat hukum memprosesnya sebagai Perbuatan melanggar hukum (PMH). Banyak ujungnya pemenjaraan. Padahal, menurut mantan wartawan kriminal itu, pemenjaraan seharusnya opsi mentok jika mediasi gagal total.

Cheryl Antoinette, konten kreator asal Tangerang punya persepsi senada. Kalau Jenda memilih diksi koridor, perempuan berusia 25 tahun ini lebih suka menyebut UU ITE sebagai pagar pembatas untuk membuat konten.

Cheryl mencoba mengurai arti pagar pembatas yang dimaksud. Kata pemilik akun instagram dengan pengikut 119 ribu, aturan yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut membuatnya harus hati-hati ketika berkonten.

Cheryl mengaku takut betul kalau kontennya menyinggung orang lain. "Apalagi dengan followers aku yang sudah banyak itu aku takut banget. Takut berita yang aku sampaikan berujung hoaks, atau kayak gimana,” ujar Cheryl saat berbincang dengan Validnews, Jumat (26/2).

Rasa khawatir Duta Pariwisata Kabupaten Tangerang itu beralasan. Di TikTok, Cheryl banyak mengangkat isu-isu terkini dari portal berita. Berita yang begitu dinamis dan terus berkembang, membuat Cheryl melangkah dengan hati-hati. Dia enggan mengangkat isu-isu kontroversial.

Sama seperti Jenda, Cheryl juga melihat UU ITE memiliki dua sisi. Menyoal pencemaran nama baik, misalnya, menurut Cheryl poin itu harus diatur secara lebih rinci. Sederhananya, sejauh mana kritik boleh dilontarkan di dunia maya. Namun, dia juga berujar, jangan sampai ada aturan yang kemudian membuat orang enggan bersuara.

Pemikiran bahwa haram hukumnya membungkam suara masyarakat, juga disuarakan Wildan Shah, Komisaris Perkumpulan Warga Muda. Setelah sekian lama berlaku, dia berpendapat, pasal-pasal karet dalam undang-undang itu siap menjerat siapa saja. Utamanya, bagi mereka yang tidak punya jaringan dan dukungan sosial.

Wildan bukan seperti Jenda yang membangun persona marah-marah, ataupun Cheryl yang menyampaikan apa saja yang ingin ia katakan kepada pengikutnya. Wildan adalah orang cukup tertarik dengan politik. Coba saja kunjungi Channel YouTube Total Politik. Di konten WildanMammoth, wajahnya cukup banyak mengulas berbagai bahasan soal isu politik.

Soal UU ITE, seharusnya menjadi perhatian banyak orang, apalagi anak muda. Karena apa? Karena anak mudalah yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya. Bahayanya, kata dia, banyak anak muda yang asal unggah konten, tanpa mempedulikan dampaknya.

"Mereka enggak mikir apakah postingan ini akan berdampak positif, negatif atau enggak berdampak. Gue pernah nulis soal orang-orang bebal di internet, mereka mengomentari enggak pakai otak, mereka komentar enggak ada tujuan," ujar Wildan kepada Validnews, Senin (1/3).

Wildan paham betul, banyak pasal menjadi pembatas bagi mereka yang aktif di medsos. Namun, dia tetap akan berekspresi dan menyuarakan apa yang diyakini, walaupun berada di bawah bayang-bayang undang-undang tersebut.

“Gue juga waspada, dalam artian enggak akan berani mengkritik pemerintah ketika enggak punya data yang valid. Gue enggak berani menyebut nama orang kalau seandainya orang itu enggak terbukti apa-apa,” ujar Wildan.

Terlepas dari kontroversi, ia mengaku tak ambil pusing kalau suatu hari ia terjerat pasal karet. "Kalau seandainya ketangkap ya sudah, kan jadi keren,” ujar Wildan diakhiri tawa.

Santun Bermedsos
Pengamat media sosial, Enda Nasution melihat revisi UU ITE menjadi wacana yang baik, meski aturan-aturan di dalamnya tidak sepenuhnya bermasalah. Karena sepemahamannya, mayoritas yang diatur dalam UU itu adalah menyoal transaksi elektronik.

"Jadi 90% baik-baik saja. Itu dibuat sebagai payung hukum untuk kebutuhan bisa diterimanya informasi sebagai bentuk elektronik, tapi memang 10% problematik,” ujar Enda kepada Validnews, Senin (1/3).

Meski pasal-pasal delik aduan soal fitnah dan semacamnya minim, aturan-aturan itu bisa membuat jagat maya geger. Beleid ini bisa digunakan sebagai alat intimidasi, untuk membungkam kritik dan untuk menakut-nakuti orang lain.

Permasalahan muncul berbanding lurus dengan perkembangan jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Enda mengatakan, setelah revisi 2016, UU ITE semakin memakan korban. Bahkan, delik aduan bukan diadukan oleh orang yang namanya disebutkan dalam postingan.

UU ITE, menurut Enda, adalah aturan batas bawah dalam tataran hukum. Asas tertinggi yang harus dijunjung di dalam bermedia sosial ialah norma sosial dan etika. Sebab, tak semua persoalan harus diseret masuk ke ranah hukum pidana.

Pengamat media sosial lainnya, Ismail Fahmi menyatakan, permasalahan UU ITE terletak pada implementasi di lapangan. Ia melihat beberapa kasus mengenai seharusnya bisa diselesaikan di tahap mediasi.

Pendiri Drone Emprit itu menegaskan, bagaimanapun juga aturan-aturan itu masih dibutuhkan. Sebab, UU ITE tak cuma berisi pasal yang selama ini dianggap karet.

"Yang ditangani enggak cuma soal hate speech saja, banyak transaksi elektronik yang merugikan karena penipuan itu justru sudah banyak diproses menggunakan UU ITE," ujar Ismail kepada Validnews, Senin (1/3).

Dia pun sepakat UU ITE direvisi agar tak menjadi aturan yang multitafsir. Mengembalikan marwah UU ITE ke beleid yang mengatur soal transaksi elektronik, seperti tetek bengek soal perbankan dan penipuan online, juga menjadi poin penting. Biar bagaimanapun, dunia digital tetap butuh aturan.

"UU ITE itu harusnya melindungi warga dari itu. Penting untuk dikejar, akan menurunkan tingkat penipuan," ucap Ismail.

Bagi ismail, untuk menciptakan dunia digital yang baik, pemerintah masih punya PR besar. Pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat untuk santun bermedia sosial.

Bermasalah Sejak Rumusan
Sepakat dengan Enda dan Ismail, Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet mengamini bahwa Indonesia masih membutuhkan UU ITE sebagai koridor bermedia sosial. UU ITE masih memiliki sisi baik yang harus dipertahankan. Di luar itu, Damar menyambut baik upaya revisi di UU ITE.

"Dari kacamata kami penting untuk dilakukan. Karena ada kegagalan revisi 2016. Saya katakan gagal karena dulu ketika revisi maksud dari revisi itu menurunkan angka kriminalisasi, dan juga menurunkan jumlah orang yang ditahan, tapi ternyata setelah revisilah tambah banyak,” ujar Damar kepada Validnews, Jumat (26/2).

Dari catatan SAFEnet yang diperoleh Validnews, ada sebanyak tujuh ribu kasus yang diselidiki kepolisian atas laporan UU ITE. Dari jumlah itu, masuk persidangan 786 kasus, lalu 744 itu dihukum, 687 dipenjara.

"Artinya memang ada persoalan yang belum tuntas dari revisi 2016,” tegas Damar.

Ia tak sepakat soal UU ITE hanya bermasalah di level implementasi di lapangan. Bagi Damar, UU ITE sudah punya persoalan sejak dalam rumusan pasal.

Damar masih mempertanyakan niatan pemerintah, sejauh mana revisi UU ITE bakal ditempuh. Kalau versi SAFEnet, revisi harus diperbaiki dari tiga lapis, yakni lapisan hukum, itu berkaitan dengan substansi pasal. Kemudian lapisan penanganan, itu memperbaiki cara kerja polisi. Ketiga membenahi dampak-dampak yang muncul.

“Dampak yang muncul ini agak berat, karena masyarakat kita sudah terlanjur rusak tatanan sosialnya. Saya katakan demikian di kehidupan sosial kita sering sekali menemukan orang saling melaporkan. Nagih hutang dilaporkan pakai UU ITE, rebutan warisan pakai UU ITE. Jadi gitu sekarang,” ujar Damar.

Damar beranggapan, idealnya kebijakan siber tidak dibebankan kepada satu aturan saja. Misalnya, antara jual beli data pribadi, transaksi elektronik dan kejahatan dengan malware itu dibuat UU berbeda.

Dengan perbedaan titik pijak itu, pemerintah bisa mengalokasikan fokus kepada apa yang sebenarnya ingin diatur. Sementara, idealnya UU ITE hanya mengatur transaksi elektronik.

“UU ITE itu bagus untuk ekonomi tapi buruk untuk demokrasi,” jelas Damar. (Muhammad Fadli Rizal)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER