Zulhas Optimistis RI Tak Impor Beras Lagi Sampai Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas optimistis Indonesia tidak perlu melakukan impor sampai tahun depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gabah dan beras Indonesia pada Januari hingga April 2025 akan mencapai 13,9 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi per bulan sekitar 2,6 juta ton.

Menurut Zulhas, dengan total produksi tersebut, maka Indonesia akan memiliki surplus beras kurang lebih 3 juta ton setara beras. "Jadi itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta (gabah dan beras), itu enggak usah semua, 2 juta saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan," ujar Zulhas, di Jakarta, Selasa (11/3).

Zulhas mengatakan salah satu pendukung terwujudnya surplus beras adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam, kata Zulhas, akan mempengaruhi produktivitas pertanian.

Oleh karena itu, Kemenko Pangan, lanjutnya, membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

Adapun tugas dari pokja, yaitu mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, khususnya ketersediaan dan stabilisasi harga; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi; dan melakukan tugas lainnya yang terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kelompok kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas pokja dapat membentuk perangkat kerja pendukung yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Kelompok Kerja.

Pokja juga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan paling sedikit dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Zulhas mengatakan keberadaan pokja sangat penting untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan, guna mewujudkan swasembada pangan.

"Ini akan terus diawasi sehingga nanti setahun 9,5 juta ton (pupuk bersubsidi) ke mana saja, diawasi. Jadi ini harus berjalan terus dengan baik, jadi ini pokja rutin melakukan evaluasi pupuk subsidi, agar tidak terjadi penyimpangan," katanya pula.

Alokasi Anggaran
Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai ,kebijakan pemerintah mengejar swasembada pangan komoditas beras dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, akan dapat dengan mudah dicapai. Ia mengatakan, hal itu merujuk pada alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya, pada tahun pertama 2025, fokus dan konsentrasi ke padi.

Dia menyampaikan, dengan adanya anggaran di Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga subsidi dan lainnya yang fokus untuk memastikan sawah bisa ditanami dengan baik dan berkelanjutan.

"Dengan menyediakan benih, pupuk, dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air. Melihat langsung at all cost ini, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mencapai swasembada beras," kata Khudori.

Kendati demikian, dia menekankan perlunya swasembada beras yang berkelanjutan. Program itu bisa dan tetap akan terus berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila ada anggaran secara kontinu. "Ketika menggelontorkan anggaran menurun, bahkan tidak ada, bagaimana kelanjutannya," ujarnya lagi.

Apalagi, kata Khudori, apabila hanya berfokus kepada satu komoditas padi, maka juga berimplikasi pada komoditas lain. Ia menerangkan, ketika membutuhkan perhatian dengan anggaran yang cukup, tidak mudah mengalihkan hal itu.

Misalnya, saat ini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mengganas. Peternak perlu dibantu vaksin gratis atau yang terjangkau "Mestinya ada program penggantian ternak yang dipotong paksa atau dimusnahkan," ujarnya.

Meski begitu, dia menyoroti bahwa perlu adanya penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan swasembada pangan yang dicanangkan. Apakah secara umum atau per komoditas. Namun, dia menilai bahwa apabila merujuk langkah-langkah yang dilakukan Kabinet Merah Putih, hal itu mengarah pada swasembada komoditas.

"Makanya di tahun pertama ini fokus menekan impor empat komoditas mulai beras, jagung, gula dan garam," kata Khudori.

Selain itu, Khudori juga menyarankan agar pemerintah fokus dan mengoptimalkan penggarapan lahan di lokasi food estate (FE), seperti yang ada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang sudah dibuka sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya.

"Jangan buru-buru buka lahan baru, dari hutan misalnya. Karena lahan eks FE masih banyak. Bahwa kita perlu menambah lahan pertanian, ya. Tapi sebaiknya mengoptimalkan lahan bukaan yang sudah ada," katanya pula.

Ia juga menyarankan pentingnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memproteksi lahan pertanian produktif yang ada. Lahan produktif yang ada, bagi Khudori, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya serta memerlukan anggarannya yang cukup besar,

"Jangan sampai kita sibuk membuka lahan baru yang belum tentu berhasil dan bisa produktif dalam waktu dekat, tapi pada saat yang sama lahan produktif yang ada dibiarkan dikonversi," ujarnya.