c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

EKONOMI

24 September 2022

18:00 WIB

Yang Melesat Terkerek Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka membebaskan siswa dari penjurusan. Pemilihan mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat siswa.

Penulis: Fitriana Monica Sari, Khairul Kahfi, Nuzulia Nur Rahma

Editor: Fin Harini

Yang Melesat Terkerek Kurikulum Merdeka
Yang Melesat Terkerek Kurikulum Merdeka
Ilustrasi pelajar bersama Nadiem Makariem. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

JAKARTA – Memasuki tahun ajaran baru, tepatnya Juli 2022, Repdelita (17) bersama dengan teman-temannya di SMA Negeri 88 Jakarta diminta berkumpul dan mendengarkan paparan pihak sekolah mengenai kurikulum baru yang diberi nama "Kurikulum Merdeka".

Awalnya, siswa asing mendengar nama kurikulum anyar ini. Namun setelah dijelaskan secara rinci, banyak dari mereka yang justru setuju dengan Kurikulum Merdeka. Pasalnya sesuai namanya, kurikulum ini memungkinkan siswa untuk mengambil pelajaran yang diminati.

Artinya, Kurikulum Merdeka membebaskan siswa memilih materi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tidak ada paksaan dalam pembelajaran kurikulum baru tersebut. Siswa diajarkan sesuai materi yang dipilihnya.

"Saya sangat senang dengan kurikulum ini, karena kurikulum ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki. Kurikulum Merdeka menggunakan konsep pembelajaran berbasis proyek, sehingga peserta didik harus mengembangkan ide dan gagasannya. Di sekolah saya, sudah terlaksana khususnya untuk kelas X angkatan 2022/2023," kata Repdelita ketika berbincang dengan Validnews, Jumat (23/9).

Terkait penghapusan jurusan IPA dan IPS nantinya akibat penerapan Kurikulum Merdeka, Repdelita tak mengaku keberatan. Siswa kelas XII ini justru menyatakan setuju dengan kebijakan itu.

"Setiap siswa/siswi pasti memiliki kemampuan serta keahlian yang berbeda, sehingga dengan ini para siswa bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan minatnya" ujarnya.

Lain halnya dengan salah satu sma negeri di Kota Depok. Menurut salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, di sekolah itu belum diterapkan Kurikulum Merdeka dan masih menerapkan Kurikulum 2013.

"Iya sekolah baru dikenalkan saja mengenai Kurikulum Merdeka, namun implementasinya sampai saat ini belum," terangnya kepada Validnews, Kamis (22/9).

Meski demikian, guru ini mengaku mendukung penuh keputusan pemerintah dengan penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Khusus dan Kesetaraan.

Kurikulum Merdeka ini diumumkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada 11 Februari 2022 lalu. Lewat keterangannya secara daring, Nadiem menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi covid-19. 

Melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah ingin siswa mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain.

Nah, pada saat ini, kurikulum yang digunakan dalam skala nasional ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi, dan ini (Kurikulum Merdeka) sebenarnya bukan suatu hal yang baru,” kata Nadiem saat peluncuran itu.

Setidaknya terdapat beberapa keunggulan yang ditawarkan dari Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. 

Kemudian, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sementara bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. 

Lalu, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Keunggulan lain dari penerapan Kurikulum Merdeka ini adalah lebih relevan dan interaktif.  Pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.  

Lebih lanjut, Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Zulfikri Anas menjelaskan kepada Validnews, Kamis (22/9) bahwa Kurikulum Merdeka baru diterapkan secara terbatas sejak tahun 2021 lalu.

Menurut Zulfikri, Kurikulum Merdeka menjadi salah satu opsi bagi satuan pendidikan. Ada tiga opsi bagi satuan pendidikan, yaitu tetap menerapkan Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan untuk di masa darurat covid-19, dan Kurikulum Merdeka.  

"Fokusnya adalah dalam rangka pemulihan pembelajaran dari loss learning sebagai dampak dari pandemi covid-19. Saat ini, diterapkan di 2.500 sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mulai tahun ajaran 2022 kemarin, diimplementasikan di lebih dari 148 ribu pelaksana Kurikulum Merdeka secara mandiri," jelas Zulfikri.

Namun begitu, Zulfikri mengungkapkan adanya tantangan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Ia mengatakan, tantangannya adalah perubahan mindset atau pola pikir yang selama ini kurikulum dipandang dan diperlakukan sebagai materi pelajaran yang harus disampaikan dan dihafal oleh siswa. 

Padahal, sesungguhnya, kurikulum itu alat untuk menguatkan pengalaman belajar anak, sehingga pendekatan pembelajarannya benar-benar berpusat kepada siswa. 

"Siswa yang aktif mengembangkan potensinya masing-masing. Mereka bukan dituntut menghafal materi pelajaran, melainkan dilayani agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Guru yang selama ini menjadi pusat segala-galanya, sekarang harus menjadi fasilitator bagi siswa. Mengubah pola pikir ini sangat sulit, tidak.hanya guru, orang tua dan masyarakat pun harus berubah paradigmanya," tuturnya.

Dengan adanya Kurikulum Merdeka, kata Zulfikri, anak dapat memilih mata pelajaran. Ada mata pelajaran wajib dan ada pilihan. Dia memberikan contoh, seorang anak bisa memilih semua mata pelajaran IPA, semua mata pelajaran IPS, atau campuran. Misalnya, Biologi, Fisika, dan Ekonomi; atau Sosiologi, Biologi dan Bahasa.

"Untuk panduan pemilihan mata pelajaran sedang disiapkan," imbuhnya. 

Namun, dia menekankan, Kurikulum Merdeka belum diberlakukan secara nasional. Pelaksanaannya masih bersifat pilihan sampai tahun 2024 nanti. Selama dua tahun ini, pemberlakuannya dalam tahapan pengembangan kurikulum, masa uji publik. 

"Direncanakan awal tahun ajaran 2024 nanti sudah diperoleh format kurikulum yang akan diberlakukan secara nasional," ungkap Zulfikri.

Peluang Bisnis
Penghapusan jurusan IPA dan IPS pada SMA diyakini akan berdampak positif kepada dunia usaha. Lembaga Konsultasi Minat dan Bakat. Lembaga Konsultasi Minat dan Bakat diproyeksi akan mengalami kenaikan jumlah klien, utamanya kalangan siswa dan orang tua. 

Terhadap potensi ini. CEO Tes Bakat Indonesia, Monic Christian memprediksi bahwa lonjakan klien belum terjadi di tahun ini. Kemungkinan hal ini baru dirasakan tahun depan.

"Lonjakan terjadi ketika orang berbondong-bondong ingin tahu mereka perlu mengambil kelas apa, mata pelajaran apa itu pasti di tahun depan. Jadi harusnya di tahun depan baru ada peningkatan yang signifikan untuk hal ini," ujar Monic kepada Validnews, Selasa (20/9).

Di sisi lain,  Monic mengamati, sudah banyak universitas yang mengubah kriteria penerimaan mahasiswa. Kini, penerimaan mahasiswa tak hanya dilihat dari kelas yang diambil, tetapi lebih ke arah tes skolastik atau lebih ke penalaran dan pola berpikir. Sementara dahulu, mereka harus lewat ujian saringan berupa ujian mata pelajaran.

"Jadi saya bilang masih wait and see karena dari pihak kementerian, sekolah, institusi, lembaga, bimbingan belajar (bimbel) juga masih baru mulai dengan Kurikulum Merdeka ini. Tapi, kalau dari sekolah-sekolah iya sih jadi tesnya dua kali. Kalau dulu kan tes kan cuma di kelas XII pas mereka mau pilih jurusan, sekarang anak-anak kelas X-nya sudah mulai dites-in ke kita," tutur Monic.

Tes Bakat Indonesia sendiri telah berdiri sejak tahun 2014. Lembaga yang telah berusia delapan tahun ini, telah berdiri di empat kota. Yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Tes Bakat Indonesia mengalami tren peningkatan. Pandemi covid-19 juga tak terlalu berdampak pada Lembaga Tes Minat dan Bakat ini. Sebaliknya, Tes Bakat Indonesia justru memiliki beberapa terobosan di tengah pagebluk. 

Tes IQ, tes minat, tes kepribadian berbasis online; mengalihkan semua operasional kerja menjadi work from home (WFH) hingga saat ini, dan datang ke kantor saat ada murid tes saja, menjadi inovasi yang justru berdampak baik. Semua kegiatan konseling dialihkan menjadi konseling online. Seminar-seminar juga beralih menjadi webinar. Hasilnya pun dinilai jauh lebih efektif.

"Bisa dibilang tiga tahun terakhir ini perkembangannya malah semakin banyak dan layanan kita tidak hanya tes penjurusan saja, tapi dimulai dari tes anak, tes rekrutmen perusahaan, dan juga banyak menangani corporate training juga maupun webinar-webinar," paparnya.

Paket tes yang ditawarkan oleh Tes Bakat Indonesia beragam. Mulai dari Rp150 ribu hingga Rp3,35 juta. Tarif yang dikenakan bergantung pada kelengkapan dari alat tes yang digunakan dan sejauh apa analisa yang diberikan oleh psikolog.

Berdasarkan catatan Monic, Tes Bakat Indonesia memiliki jumlah klien yang selalu stabil. Dalam satu tahun, lembaga ini kurang lebih mendapat sebanyak 10 ribu siswa atau individu. Adapun, mayoritas klien atau sebesar 80% datang dari Kota Jakarta. Sementara itu, 20%-nya dari Surabaya, Medan, Semarang dan di luar kota itu.

Segmen usia klien mayoritas masih didominasi dari pendidikan, baik dari anak SMP dan SMA yang lagi bingung mau pilih jurusan kuliah atau mata pelajaran. Setelah itu, baru disusul anak-anak kecil yang usianya TK dan SD. 

Biasanya, orang tua ingin memilih kurikulum yang tepat untuk sekolah anaknya atau pilih kursus kegiatan. Terakhir, pelanggannya diisi kalangan level pekerja yang mau tes karier dan perusahaan.

Tak hanya itu, ada pula mahasiswa semester 7 yang melakukan tes di Tes Bakat Indonesia. Biasanya, mereka melakukan tes untuk memilih S2 atau untuk pindah karier karena merasa salah mengambil jurusan kuliah.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Peneliti Kebijakan Publik dan Pendidikan Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto menilai penghapusan Jurusan IPA dan IPS sudah saatnya diterapkan.

Namun, dia sendiri belum dapat memastikan Kurikulum Merdeka sebagai jawaban yang tepat untuk saat ini.

"Saat itu, kita pikir manusia hanya dua atau tiga model berfikirnya: matematis, sosial, dan lain-lain.  Padahal, ketika ditemukan multiple intelligence dari Gardner, sebenarnya pendekatan itu tidak berlaku lagi.  Lebih-lebih di era disruptif saat ini, lalu dipukul pandemi, sudah jauh lebih canggih lagi cara mendeteksi bakat seseorang itu," jelas Totok melalui saat berbincang dengan Validnews melalui sambungan telepon, Senin (19/9).

Menurut Totok, pemerintah memiliki tugas memantau situasi perubahan secara global saat ini. Lebih detail lagi, pemerintah harus memantau dan memastikan anak-anak generasi penerus nanti tidak gagap dan ketinggalan dibandingkan dengan anak sebaya di negara-negara lainnya. Akan tetapi, jika menunggu pemerintah, dirasa lamban perubahannya.  

Di sisi lain, lanjut dia, kalangan non-pemerintah bisa cepat, namun terkendala sumber daya dan regulasi. Untuk bimbingan konseling, bimbingan belajar, dan sebagainya, Totok memproyeksi ke depan potensi bisnis ini masih tetap cerah. Sebab, kebutuhan dalam mencari cara belajar yang cocok buat anak-anak itu akan terus ada.  

Bimbingan dan konseling memang saat ini menjadi jasa yang diperlukan semua keluarga. Persoalannya, penyedia jasa ini jumlahnya terbatas, sedangkan peminatnya banyak, sehingga menimbulkan efek ekonomi, yaitu mahal harganya.  

"Makin bagus mutu pelayanannya, makin mahal lagi, sehingga yang bisa mengakses hanya mereka yang berduit," tegasnya.

Sayangnya, keluarga miskin hampir pasti tidak akan mampu menggunakan bimbingan dan konseling. Totok menyerukan agar pemerintah menyediakannya di sekolah. 

"Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek dapat memanfaatkan mahasiswa-mahasiwa Prodi Psikologi untuk menjadi relawan bimbingan konseling tadi di seluruh sekolah yang ada, sehingga mampu menjangkau sebagian besar anak-anak kita yang membutuhkan bimbingan tersebut," ungkap Totok.

Mengedukasi Publik
Perspektif berbeda dikemukakan Pengamat Pemasaran Inventure Consulting, Yuswohady yang belum dapat melihat peluang bisnis konsultan minat dan bakat di Indonesia ke depan. 

Dia meyakini, kebanyakan orang tua mengandalkan konsultasi pada sekolah, bukan ke konseling swasta. Dan, kebanyakan yang memerlukannya adalah siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi atau sekolah di luar negeri.

Sebaliknya, Yuswohady meyakini, bisnis konsultan minat dan bakat untuk saat ini tidak akan besar.  

"Jadi market-nya di awal akan tidak terlalu besar. Namun seiring waktu kan makin sejahtera masyarakat, nah di situ akan semakin diperlukan juga jasa seperti ini," ujar Yuswohady.

Namun demikian, Yuswohady berpesan kepada para pelaku bisnis konsultan minat dan bakat agar usaha ini menjadi besar. 

Yang mendasar adalah edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya jasa ini. Biasanya, mereka yang menjadi inisiator dan mengedukasi awal bisa menguasai pasar awal. Nantinya, kompetitor akan ikut, sehingga pasarnya akan besar dan lebih besar lagi. 


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar