Wamenkeu Dukung OJK Beri Kemudahan Kredit UMKM

BALI - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, peningkatan pembiayaan kredit bagi masyarakat, khususnya kepada UMKM, dapat berdampak positif bagi makroekonomi Indonesia. Dengan begitu, akan ada banyak masyarakat dapat berkontribusi langsung kepada perekonomian.

“Pertumbuhan kredit adalah salah satu poin kunci. Kami ingin semakin banyak orang Indonesia terlibat dalam perekonomian dengan cara mendapatkan kredit untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan,” katanya dalam International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for MSME Through the Use of Credit Scoring, Jakarta, Jumat (17/3). 

Karena itu, dirinya juga mengapresiasi acara seminar internasional yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pembiayaan bagi UMKM.

Baca Juga: Sistem Credit Scoring Perlu Regulasi Dan Literasi Yang Memadai

Lebih lanjut, Wamenkeu mendukung langkah OJK dalam mendorong dilakukannya sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS). Diharapkan langkah ini semakin memperluas informasi kinerja debitur yang bisa meningkatkan pembiayaan kredit, khususnya bagi UMKM.

Sekadar informasi, rekening kredit UMKM Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 40,73 juta buah. Terdiri dari rekening kredit usaha skala mikro 38,4 juta rekening (94,27%); skala kecil 2,08 juta rekening (5,11%); dan skala menegah 0,25 juta rekening (0,62%).

Kemudian, rata-rata baki debet kredit usaha mikro sebesar Rp13,87 juta/rekening; baki debet kredit usaha kecil sebesar Rp224 juta/rekening; dan kredit usaha menengah sebesar Rp1,39 miliar/rekening.

Pemerintah, ungkapnya, menginginkan dapat menciptakan sistem penilaian kredit. Mungkin melalui public registry, biro kredit swasta, atau ICS yang disinyalir mampu berkontribusi terhadap kenaikan inklusi keuangan. 

“Ini adalah tugas besar, bagaimana kita dapat mempromosikan inklusi keuangan melalui credit scoring system,” ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menjelaskan, pemerintah berupaya agar Indonesia tumbuh lebih kuat setelah dilanda pandemi. Selain mencari solusi jangka pendek untuk memulihkan ekonomi, Indonesia juga memikirkan dalam perspektif jangka menengah dan panjang dengan melakukan reformasi struktural. Mulai dari reformasi perpajakan, reformasi sektor keuangan, hingga reformasi cara kerja birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja akan merekrut lebih banyak karyawan, lebih banyak lapangan kerja dengan cara penyederhanaan regulasi, perizinan, cara kerja birokrasi sehingga dunia usaha bisa tertata dan lapangan kerja bisa tercipta,” sebutnya.

Selain melakukan berbagai macam reformasi, Wamenkeu menegaskan, Indonesia juga harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk masa depan. Salah satunya melalui perkembangan UMKM.

Selain itu, melalui hilirisasi sumber daya alam, penggunaan produk dalam negeri, ekonomi digital, hingga transisi menuju ekonomi hijau.

Ia menggarisbawahi, akan sangat mudah bagi Indonesia untuk mengoptimalisasi ekonomi lewat peningkatan produk lokal, ekonomi digital dan UMKM yang terhubung di dalam sistem credit scoring.

“(Hal ini) untuk efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Credit rating untuk pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Baca Juga: Bunga 0%, Jurus Baru Atau Bungkus Baru?

Kondisi Kredit Februari 2023
 Bank Indonesia mencatat intermediasi perbankan terus meningkat sehingga mendukung upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan naik pada seluruh sektor ekonomi, dari 10,53% (yoy) menjadi 10,64% (yoy) per Februari 2023 .

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp5,87 triliun hingga akhir Februari 2023. Sementara itu, pembiayaan pada perbankan syariah juga tumbuh lebih tinggi mencapai 20,13% (yoy) pada Februari 2023.

Otoritas moneter menilai, saat ini kredit/pembiayaan yang tinggi didorong oleh tersedianya sisi penawaran sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang longgar. 

“Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi termasuk UMKM dan konsumsi rumah tangga yang terus membaik,” terang Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (17/3).