Wamenaker Dukung Pemberantasan Premanisme Di Kawasan Industri

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya, terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menindak tegas premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di Jawa Barat.

“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Noel, pamggilan akrabnya, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (4/3). 

Selain itu, Wamenaker juga mendukung langkah Pemberantasan percaloan tenaga kerja di wilayah Jawa Barat (Jabar). "Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja," tegasnya.

Wamenaker menegaskan, seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat.

"Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari premanisme. "Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik," ujarnya.

Dia pun menekankan, segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ditertibkan. "Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal," katanya.

Gubernur juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. 

"Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” kata Dedi.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). "Kami ingin memastikan, pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah," ujar dia.

Ormas Bergaya Preman
Noel sendiri beberapa waktu alu sudah menegaskan, bakal melaporkan oknum organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke Polri

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Noel.

“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pebisnis di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ujar dia menambahkan.

Dia menilai, jika operasional pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata Noel.

Perilaku ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. Sanny mengatakan, ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan ke aparat keamanan, sudah tak mempan.

Dia menambahkan, sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.

Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman. Pernyataan Sanny langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa premanisme sangat mengganggu.

Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” kata Noel.