Wacana Penggantian Subsidi LPG Jadi Uang Tunai Tergantung Prabowo

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui saat ini ada rencana untuk menggantikan subsidi LPG 3 kg menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Namun demikian, rencana itu perlu dimatangkan lebih lanjut, khususnya oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau itu harus kita bahas lagi bagaimana teknisnya biar gampang pelaksanaannya. Kan harusnya ada kajian," ucapnya kepada awak media di Gedung Parlemen, Jumat (16/8).

Menurut dia, yang terpenting adalah upaya transformasi supaya penyaluran subsidi LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran. Saat ini, pemerintah bersama PT Pertamina juga telah menerapkan skema pembelian 'Tabung Ijo' dengan KTP.

Bilamana subsidi LPG 3 kg benar-benar digantikan dengan BLT, Arifin memperkirakan hal itu bakal terwujud pada era pemerintahan yang baru.

"Butuh waktu lah. Nanti yang baru. Persiapannya, masukannya sudah dari yang sekarang," tutur Arifin Tasrif.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan selama ini tidak pernah ada pembatasan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg.

Per awal 2024 kemarin, pembelian gas melon pun dilakukan dengan menggunakan KTP. Artinya, masyarakat bisa membeli LPG 3 kg hanya ketika sudah mendaftarkan KTP mereka.

"Karena itu kemudian kita usulkan pemberiannya dilakukan langsung kepada penerima, tetapi melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS dan berhak menerima LPG 3 kg," jelas Eddy dalam sebuah sesi diskusi di salah satu stasiun TV swasta, Selasa (9/7) lalu.

Secara paralel, saat ini pemerintah terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam proses penyempurnaan itu, Eddy memperkirakan pemberian subsidi dalam bentuk BLT bisa terealisasi pada tahun 2026 mendatang.

"Dalam proses penyempurnaan ini kami kemudian memperkirakan tahun 2026 sudah bisa dimulai proses untuk pemberian subsidi dengan mentransfernya kepada masyarakat agar masyarakat yang berhak langsung bisa membeli LPG 3 kg," kata dia.

Nantinya, harga LPG di pasar bakal dipatok sama, dan tidak ada disparitas antara LPG subsidi dan non-subsidi seperti yang terjadi saat ini.

"Jadi tidak ada LPG subsidi, tidak ada yang non-subsidi yang disparitas harganya jauh sekali. Inilah yang saat ini sedang kita susun dan kami berharap adanya pemberian subsidi kepada masyarakat itu otomatis mereduksi volume penggunaan LPG 3 kg yang saat ini juga dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat," pungkas Eddy.