VIDA-BPR Kerja Sama Hadirkan Layanan Tanda Tangan Elektronik

JAKARTA – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) bekerja sama dengan bank perkreditan rakyat (BPR) di berbagai daerah dengan menghadirkan layanan identitas digital, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan verifikasi identitas online.

Managing Director VIDA Adrian Anwar mengatakan, pemberdayaan dan permodalan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) merupakan salah satu prioritas pemerintah demi mencapai target inklusi keuangan 2024. 

Seiring target tersebut, menurutnya transformasi digital BPR kini menjadi sebuah keharusan agar tak hanya memudahkan pelayanan masyarakat di daerah, namun juga dapat memaksimalkan pertumbuhan bisnis UMKM dengan akses layanan keuangan yang lebih mudah. 

"Mendukung misi pemerintah, tidak hanya nyaman, aman dan mudah, layanan identitas digital VIDA telah terintegrasi dengan sistem OpenBank+ yang telah dikenal aktif mendorong transformasi digital institusi keuangan mikro seperti BPR/BPRS di berbagai daerah," katanya dalam pernyataan resmi, Senin (20/3)

Lebih lanjut, dia mengatakan melalui integrasi teknologi VIDA dan OpenBank+ milik Mitra Jasa Lima sejak 2022 lalu, VIDA mendukung peningkatan kualitas dan percepatan layanan BPR di seluruh Indonesia yang menjadi partner OpenBank+ mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi keuangan lainnya untuk dilakukan sepenuhnya digital. 

Hingga saat ini, VIDA telah membantu verifikasi lebih dari 800.000 nasabah/bulan untuk dapat menggunakan layanan finansial secara daring, termasuk untuk mengakses permodalan. 

"Dengan dukungan teknologi VIDA berupa  tanda tangan digital (VIDA Sign) dan verifikasi identitas online (VIDA Verify), nasabah BPR yang sebagian besar adalah pelaku UMKM, dapat lebih mudah melakukan mengakses layanan perbankan tanpa harus mendatangi kantor pusat maupun cabang BPR," timpalnya.

Menurutnya, kehadiran BPR, koperasi, serta lembaga keuangan mikro (LKM) sangat diperlukan agar layanan perbankan lebih bisa menjangkau masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) oleh perbankan di seluruh daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan kredit BPR senilai Rp127,9 triliun sampai dengan November 2022 dan terus bertumbuh dari tahun sebelumnya yaitu Rp115,6 triliun. 

"Seiring agenda OJK dan Pemerintah untuk mendorong tingkat inklusi keuangan hingga 90% pada 2024, kontribusi BPR/BPRS perlu terus didorong yang salah satunya dilakukan melalui transformasi digital. Melalui transformasi tersebut, transaksi perbankan melalui digital channel termasuk adopsi layanan identitas digital juga didorong untuk meningkatkan customer experience nasabah," jelas Anwar.

Baca Juga: Bunga 0%, Jurus Baru Atau Bungkus Baru?

Lembaga Keuangan Mikro seperti BPR, menurut Anwar memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber permodalan bagi kalangan UMKM khususnya di daerah. 

"Dengan VIDA, masyarakat yang ingin mengajukan permodalan BPR, dapat langsung melakukannya proses registrasi secara daring, dimana saja dan kapan saja, karena proses verifikasi identitas dan tanda tangan kontrak bersama pihak perbankan dilakukan secara digital dan juga legal," sebutnya.

Bermodalkan pengalaman sinergi dengan OpenBank+, VIDA juga melihat bahwa layanan BPR sangat menitikberatkan kepercayaan nasabah dan lebih dekat dengan masyarakat di daerah. 

"Hal ini semakin relevan di tengah maraknya penipuan berbasis rekayasa sosial di era digital seperti penyalahgunaan identitas (identity fraud) yang dapat merugikan BPR," kata Anwar.

Dengan prinsip 4S (speed, scale, secure, social impact), ia menegaskan, teknologi identitas digital VIDA dapat memudahkan BPR meningkatkan skala bisnisnya demi mendukung UMKM di daerah.

Dalam sambutannya di acara MUNAS Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA) pada 10-11 Maret 2023 di Semarang, Ketua Umum IMFEA, Ahmad Subagyo mengungkapkan posisi BPR/BPRS dan LKM/LKMS sangatlah penting bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia. 

Dia  menuturkan, di tengah gencarnya digitalisasi bank umum, BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya harus terus dapat beradaptasi mengikuti laju yang cepat ini. Salah satu hambatan yang signifikan adalah masih perlunya peningkatan literasi keuangan di masyarakat secara umum. 

"Karena itu, kami mendorong hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya mampu memenuhi taraf keamanan, tetapi juga praktis digunakan terkhususnya bagi kalangan ekonomi kecil-menengah. Dengan begitu, akan muncul kepercayaan di kalangan nasabah dalam memanfaatkan sistem digital dalam administrasi di BPR dengan cepat, aman, dan mudah," sebutnya.