Utak-Atik Kebijakan Subsidi Motor Listrik

JAKARTA – Qivanny Lumantow, seorang pekerja kantoran di Ibu Kota mengaku, sempat menyesal telah membeli sebuah motor listrik. Bukan, bukan lantaran performa sepeda motor listrik yang dibelinya, jauh dari ekspektasi. Akan tetapi, lebih ke masalah waktu pembelian yang disesalinya.

Jika sedikit sabar saja untuk menunda pembelian, dia bisa membeli motor listrik dengan harga lebih murah. Hal ini dikarenakan keputusan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, baru dipastikan tak lama setelah dia memutuskan membeli sepeda motor listrik. 

Tepatnya, dua bulan sebelum pemerintah merilis kebijakan baru 1 NIK untuk pembelian 1 unit motor listrik, dia sudah memboyong satu unit motor listrik varian Smoot Tempur, hasil dari usahanya menyisihkan gaji yang diterima dari perusahaannya. 

Apa mau dikata, berita baik memang baru datang belakangan, tatkala pemerintah memutuskan untuk memperluas penerima bantuan subsidi motor listrik akhir pekan kemarin. Tadinya, subsidi senilai Rp7 juta untuk pembeliam sepeda motor listrik, hanya diberikan untuk segelintir orang. Dengan kebijakan anyar tersebut, kini semua lapisan masyarakat bisa mendapat insentif saat membeli sepeda motor listrik.

“Sekarang (beli motor listrik bersubsidi) sudah bisa 1 KTP 1 unit. Saya agak menyesal, karena mestinya dari awal persyaratan subsidi motor listrik tidak perlu terlalu rumit,” kata Qivanny kepada Validnews, Jumat (8/9).

Ya, asal tahu saja, pemerintah pertama kali mengumumkan kebijakan 1 NIK untuk pembelian 1 unit motor listrik pada 29 Agustus 2023. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perluasan sasaran penerima subsidi motor listrik itu diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 21/2023.

Lewat beleid tersebut, masyarakat hanya harus memenuhi tiga butir syarat agar mendapat diskon Rp7 juta saat membeli motor listrik. Pertama, masyarakat merupakan warga negara Indonesia (WNI). Kedua, berusia minimal 17 tahun. Ketiga, memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini syaratnya adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,” ujarnya, Selasa (29/8).

Sepi Peminat
Sekedar mengingatkan, sebelum ada beleid baru, pemerintah membatasi lingkup penerima insentif motor listrik pada empat kelompok masyarakat. Singkatnya, penerima instif hanya mencakup penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah (BSU), dan penerima subsidi listrik maksimal 900 VA.

Ketentuan lama tersebut tertuang dalam Permenperin 6/2023 yang berlaku pada akhir Maret 2023. Selang lima bulan regulasi subsidi motor listrik berlaku, belied tersebut pun direvisi lantaran insentif yang digelontorkan, hanya sedikit yang terserap.

Melansir Antara, Kementerian Perindustrian melaporkan sebelum ada insentif sepanjang Januari-Maret 2023, penjualan motor listrik berada di angka 1.678 unit. Sementara setelah insentif berlaku April-Juli 2023, penjualan motor listrik mencapai 5.471 unit atau naik 226%.

Sayangnya, meski ada kenaikan penjualan motor listrik, pemerintah tetap mengakui, insentif motor listrik salah sasaran. Syarat yang ditetapkan, justru membuat ruang lingkup penerima terbatas.

Karena itu, pemerintah mengundangkan Permenperin 21/2023 yang sekarang menjadi landasan dalam memberikan skema program bantuan subsidi motor listrik, yaitu 1 NIK 1 unit dengan syarat yang disederhanakan.

“Perubahan kebijakan ini mencerminkan bahwa kebijakan sebelumnya tidak berhasil mencapai target yang diinginkan,” ujar Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu kepada Validnews, Selasa (5/9).

Pantas jika Yannes berpikiran demikian. Target pemerintah untuk melihat 200.000 motor listrik mengaspal pada akhir tahun 2023 ini, memang tidak sejalan dengan minat masyarakat dalam memanfaatkan subsidi motor listrik dengan syarat yang ketat.

Nyatanya, subsidi motor listrik masih sepi peminat. Dari target 200.000 unit motor listrik, baru 225 unit yang sampai ke tangan pembeli. Jumlah itu hanya secuil, yakni 0,11% dari target yang ditetapkan. Sementara 2024, targetnya naik menjadi 600.000 unit motor listrik bersubsidi yang tersalurkan.

Setengah Optimis
Sekarang, syarat membeli motor listrik sudah dipermudah dengan 1 NIK 1 unit. Kendati demikian, pemerintah belum melontarkan optimisme terhadap kebijakan baru itu, termasuk apakah ada revisi target penyaluran motor listrik bersubsidi tahun ini.

Sampai artikel ini diturunkan, pejabat Kementerian Perindustrian belum mengkonfirmasi apakah akan ada revisi target ketika pemanfaatan subsidi motor listrik tetap minim jelang tutup tahun anggaran. 

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan R. Hendro Martono, dan Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni, sama-sama masih bungkam.

Optimisme justru datang dari pihak lain. Yannes meyakini, meski saat ini subsidi motor listrik masih minim peminat, kebijakan baru 1 NIK 1 unit itu akan mendorong minat masyarakat membeli motor listrik. Hanya saja, menurutnya saat ini masyarakat dan pelaku industri butuh waktu untuk beradaptasi.

“Dinamika saat perluasan sasaran subsidi motor listrik itu wajar dalam implementasi kebijakan. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan baru atau mengubah kebijakan yang sudah ada, seringkali perlu waktu untuk masyarakat dan pelaku industri beradaptasi dengan perubahan tersebut,” tuturnya.

Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyampaikan hal serupa. Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta menilai masyarakat Indonesia cukup antusias menyambut perluasan sasaran subsidi motor listrik. Namun antusiasme itu memang belum diwujudkan sampai aksi membeli motor listrik.

Menurut Hanggoro, masyarakat masih diliputi keraguan soal berbagai hal pasca pembelian, salah satunya kesiapan infrastruktur. Dia pikir, akan lebih baik jika pemerintah beserta para pemangku kepentingan menepis kekhawatiran masyarakat dengan membenahi infrastruktur motor listrik.

“Sebenarnya memang minat masyarakat cukup besar, cuma memang ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan mereka atau kekhawatiran mereka, dan itu yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) di kita,” tutur Hanggoro.

Dilema Masyarakat
Hanggoro menerka, keraguan masyarakat terhadap motor listrik memang tidak jauh-jauh dari aspek ekonomi, sikap dan pola pikir, termasuk kesiapan pemerintah sendiri dalam mengembangkan ekosistem motor listrik di Indonesia. Menurut Hanggoro setidaknya ada lima hal yang membuat masyarakat masih galau.

Antara lain, masyarakat enggan beralih ke motor listrik karena harganya terbilang mahal walaupun sudah didiskon. Kemudian, infrastruktur motor listrik belum memadai, salah satunya tempat pengisian daya (charging station) yang harus diperbanyak dan lokasinya mudah diakses.

Selanjutnya, pola pikir masyarakat yang menganggap kualitas motor listrik masih kurang mumpuni, desain motor listrik bersubsidi tidak sesuai selera dan ekspektasi masyarakat. Serta, adanya keterbatasan, masyarakat berminat, tetapi belum memiliki modal sehingga cenderung diam di tempat.

Lebih lanjut, Hanggoro juga menyayangkan lembaga verifikasi yang ditunjuk pemerintah, lambat dalam memberikan lampu hijau berupa identitas penerima subsidi kepada industri motor listrik. 

Alhasil, pembeli menumpuk, pendistribusian motor listrik sampai ke pelanggan pun menjadi lamban dan tertunda.

“Kemarin saya coba tanya, 1 sampai 3 pabrikan mereka merespons ‘Pak sudah banyak yang nanya nih mau beli’, cuma masalahnya kan masih ada proses, teknis, di lembaga verifikasi yang sistemnya belum selesai,” ungkap Sesjen AISMOLI.

Qivanny sepakat. Meski sempat menyesal beli motor listrik tanpa subsidi seharga Rp18,5 juta, dia lega tidak melewati tahapan panjang karena menunggu lampu hijau suntikan dana pemerintah. Dalam satu pekan setelah pemesanan, dia sudah memegang kunci motor Smoot Tempur.

“Sedikit lega tidak perlu melalui proses pendaftaran motor listrik bersubsidi. Karena berdasarkan cerita sales saya kemarin, ada pembeli menunggu 1-2 bulan tetapi belum ada kepastian apakah dianggap qualified dapat subsidi atau tidak,” imbuh Qivanny.

Selanjutnya, wanita karier itu juga menyuarakan pendapatnya mengenai infrastruktur pengisian daya. Menurut dia, pemerintah memang perlu memperbanyak charging station. Dia yang hanya bepergian kurang dari 50 kilometer menggunakan motor listriknya saja, tetap was-was apabila tidak melihat charging station di ruas jalan.

Tak Bisa Sendirian
Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni menyampaikan pemerintah tidak bisa mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri sendirian. Butuh keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, yakni industri otomotif, produsen baterai, dan konsumen.

Dia mengatakan, program bantuan subsidi motor listrik merupakan salah satu upaya pemerintah dan

Mitra, dalam mengakselerasi adopsi kendaraan listrik. Selain mengurangi emisi karbon, perluasan motor listrik bertujuan mendukung industri yang berdedikasi mengembangkan dan memperbanyak produksi electric vehicle (EV) di Indonesia.

“Perlu kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem EV, misalnya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian listrik, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk menggunakan kendaraan listrik,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9).

Secara umum, pemerintah perlu menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada publik pasca penerapan kebijakan 1 NIK 1 unit. Menurut Yannes, tidak hanya sebatas memberi tahu manfaat dan keuntungan motor listrik bagi lingkungan dan ekonomi, tapi perlu dari hulu proses pendaftaran subsidi.

Dia menekankan, informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami persyaratan dan manfaat dari subsidi motor listrik. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pendaftaran sebagai penerima subsidi Rp7 juta diterima publik dengan benar.

Selain itu, perlu juga menggaungkan platform online untuk pendaftaran, serta transparansi proses pemeriksaan dan verifikasi data pemohon subsidi agar bisa dipantau publik. Yannes juga meminta pemerintah memastikan hanya 1 NIK yang bisa dipakai untuk membeli 1 unit motor listrik, jangan sampai ada kecurangan.

“Hal itu dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat, dan belum terlihat dilakukan pemerintah secara sistemik, masif dan terstruktur,” tegas Yannes.

Secara teknis, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur pendukung motor listrik. Sesjen AISMOLI, Hanggoro pun mengingatkan untuk mencapai target penyaluran 200.000 unit motor listrik bersubsidi, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan jumlah bengkel dan suku cadang untuk motor listrik.

“Salah satu kekhawatiran masyarakat juga karena belum banyak bengkel yang meng-handle sampai ke perbaikan motor listriknya. Ini juga masih menjadi PR,” kata Hanggoro.

Dia juga meminta pemerintah memastikan ada kenaikan angka agen pemegang merek (APM) dan dealer motor listrik di Indonesia. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mendukung iklim motor listrik dalam negeri, sekaligus meningkatkan minat masyarakat.

Catatan saja, saat ini, ada 14 APM yang bekerja sama dalam program subsidi motor listrik. Keempat belas  perusahaan itu menyajikan sebanyak 30 model motor listrik yang bisa menjadi pilihan masyarakat.

Hanggoro mengatakan, pabrikan motor listrik memang harus bisa menyajikan produk motor listrik yang berkualitas, dengan desain yang mantap sesuai selera pasar. 

Kemudian dari segi harga, motor listrik jangan sampai terlalu jomplang jika dibandingkan dengan motor konvensional berbahan bakar fosil.

Dia juga meminta dorongan asosiasi, lembaga, BUMN, serta perkantoran swasta, untuk menyediakan tempat untuk mengisi daya motor listrik.

Jurus-jurus tadi memang dibutuhkan untuk menangkis dilematis masyarakat. Hanggoro menambahkan terobosan baru di samping subsidi juga perlu dipertimbangkan.

Layaknya car free day, di mana tidak ada kendaraan melintas di jalan umum, ketentuan serupa bisa diterapkan untuk kendaraan listrik. Bedanya, satu ruas jalan hanya diperuntukkan bagi pengguna motor listrik.

Percaya Merek
Hal lainnya yang butuh diperhatikan adalah merek yang berpengaruh terhadap psikologis pembeli. Artinya, ada isu trust atau rasa percaya kepada merek tertentu dan ternama di masyarakat. 

Menurut Hanggoro, ketika pemain besar, seperti Honda dan Yamaha ikut menyalurkan motor listrik bersubsidi, itu pasti akan memangkas keraguan masyarakat.

Dia menuturkan masyarakat cenderung mempercayai brand besar, karena sudah teruji dari segi kualitas. Masalahnya, sambung Hanggoro, jangankan motor listrik bersubsidi, pemain besar sejauh ini masih setengah hati meluncurkan produk motor listriknya di Indonesia.

“Kontribusi merek juga pasti bisa [bikin masyarakat tidak ragu], kita tidak memungkiri itu, tapi mungkin merek besar belum main dan belum fokus di situ juga [motor listrik],” kata Hanggoro.

Yannes sepakat. Kehadiran industri otomotif besar, khususnya perusahaan Jepang ternama untuk memproduksi atau mendukung motor listrik di Indonesia, akan membantu percepatan adopsi kendaraan listrik.

Hanya saja Yannes melihat, pemain Jepang terlihat tidak terjun aktif dan memilih wait and see. Dia kuat menduga, pemain Jepang baru berani masuk pasar Indonesia, ketika terbukti minat yang terefleksi lewat volume penjualan terus meningkat signifikan.

Dia menambahkan, Jepang yang sudah sekian lama menguasai pasar otomotif Indonesia, relatif terlambat berkecimpung ke teknologi kendaraan listrik dibandingkan China dan Taiwan. Produk motor listrik dari dua negara itu sudah jauh lebih lama merambah pasar, dan lebih terbukti soal ketahanan atau durabilitas produknya.

“Jepang juga tampaknya akan kesulitan untuk menghasil produk sepeda motor listrik dengan harga terjangkau dengan segmentasi pasar menengah ke bawah di Indonesia,” imbuh Yannes.

Bagaimana tanggapan produsen Jepang sendiri? Saat dikonfirmasi, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) hanya menyebutkan, pihaknya mendukung pemberian subsidi motor listrik dan kehadiran berbagai produsen motor listrik yang mau menjadi mitra pemerintah Indonesia.

Asst. General Manager Marketing PT YIMM Antonius Widiantoro saat dihubungi Validnews menyebutkan bahwa kolaborasi kedua pihak penting dalam mengembangkan teknologi dan ekosistem motor listrik di Indonesia ke depannya.

Namun, dia menilai industri otomotif yang meluncurkan motor listrik, termasuk yang bersubsidi, sekarang ini sudah banyak memberikan pilihan berkendara bagi konsumen. 

Oleh karena itu, Yamaha belum mau terlibat secara langsung dalam pengadaan motor listrik di Indonesia.

Antonius mengatakan, bagi Yamaha global, motor listrik bukanlah teknologi baru. Meski demikian, Yamaha masih banyak pertimbangan untuk meluncurkan motor listrik di Indonesia.

“Di Indonesia sendiri, kami masih ingin mendapatkan banyak masukan dari konsumen melalui test market product E01 (uji pasar motor listrik) yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Bali, Medan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Yamaha E01 adalah varian motor listrik yang sedang dalam tahap uji pasar (test market). Dari segi desain, tampilan Yamaha E01 mirip dengan NMAX. PT YIMM sudah memulai uji pasar E01 sejak November 2022 di 4 wilayah dan masih berlangsung sampai sekarang. 

Namun, Yamaha tampaknya masih ragu untuk secara resmi meluncurkan E01 ke pasar.

“Kami akan menggunakan feedback yang diberikan oleh konsumen untuk pengembangan motor listrik yang sesuai kebutuhan berkendara konsumen dan kondisi geografis di Indonesia,” tutup Antonius.