TransJakarta Didorong Rambah Bisnis Non Tiket

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), segera melakukan terobosan bisnis untuk menambah pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox). Hal tersebut, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai salah satu upaya mengurangi beban anggaran Public Service Obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DKI kepada PT TransJakarta.

"Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus (spot iklan) bisa dijual itu, orang mau, kok, investasi di situ," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1) malam

Dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

Selain Edi Marsudi, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100% dibebankan kepada PSO bisa dikurangi dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," ujarnya. 

Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox. Dia optimistis pada tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp600 miliar dari program tersebut.

Ketiga program tersebut antara lain, menyediakan spot branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta, serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.

"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60% dari pendapatan non-farebox kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage 225 titik, kita akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan," tuturnya.

Bus Listrik
Sekadar mengingatkan, tahun ini, PT Transjakarta berencana menambah 190 bus listrik. Dengan penambahan tersebut, total sebanyak 220 unit bus listrik akan segera beroperasi.

Namun, menurut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi untuk RAPBD 2023 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022) silam, pada 2023 ditargetkan ada total 300 unit bus listrik guna mendukung transportasi ramah lingkungan di Ibu Kota.
 
"Ada pengimplementasian 300 unit bus listrik (untuk Tahun Anggaran 2023)," kata Heru.
 
Penggunaan bus listrik sendiri sejatinya sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang penggunaan kendaraan listrik, menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Melalui inpres itu, Jokowi memerintahkan di antaranya kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.