Thomas Djiwandono Sah Duduki Posisi Wamenkeu II, Ini Pesan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik Thomas Djiwandono yang baru saja sah dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Kini, sebelum masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Sri Mulyani memiliki 2 orang wakil menteri keuangan.

Bergabungnya keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, ke jajaran Kementerian Keuangan, diharapkan memperlancar diskusi mengenai politik anggaran tahun fiskal 2025. Sri Mulyani pun mengatakan, Thomas akan ikut membahas susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pasalnya, pelantikan Thomas sebagai Wamenkeu II bertepatan dengan proses penyusunan RAPBN 2025. Sejalan dengan itu, Menkeu menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan tim presiden terpilih, terutama dalam masa transisi pemerintahan ini.

"Dengan adanya mas Thomas, menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program-program prioritas Prabowo dan Gibran, dan bagaimana memasukkannya ke APBN 2025," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7).

Seperti disampaikan, Sri Mulyani menilai, kehadiran Thomas akan memudahkan arah komunikasi Kemenkeu dengan tim Prabowo-Gibran. Dengan demikian, ia berharap RAPBN 2025 lebih tersinkronisasi, termasuk menyangkut soal prioritas kebijakan pemerintahan Prabowo nantinya.

Menkeu juga menyampaikan, Thomas dan pihak Kemenkeu sudah berkoordinasi secara intensif sejak tiga bulan yang lalu. Kini, setelah Thomas dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wamenkeu II, Sri Mulyani mengaku jajarannya siap bekerja sama.

Utamanya, Thomas akan bekerja sama dengan Wamenkeu I, Suahasil Nazara, serta seluruh pejabat eselon I dalam menjalankan tugas mengelola keuangan negara. Bendahara Negara berharap kehadiran Thomas dapat memperkuat koordinasi dan memitigasi risiko ekonomi.

"Kita harapkan proses transisi akan berjalan lancar, baik dan mejaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntable, disipilin, dan kredibel," ucap Sri Mulyani.

Hanya saja, Sri Mulyani tidak membeberkan peran serta Wamenkeu II dalam menyusun program-program, terutama program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, tahun depan. Ia mengatakan prosesnya nanti akan disampaikan dalam bentuk Nota Keuangan dan RAPBN.

"Untuk beberapa pertanyaan khusus mengenai program, saya harap tidak dibahas dulu di sini, karena ini masih dalam proses. Tentu kita terus kumpulkan informasi, posisi, sehingga nanti dalam bentuk nota keuangan dan RUU yang dalam waktu 3 minggu kita sampaikan," tutur Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu II yang baru, Thomas Djiwandono mengucapkan terima kasih kepada Sri Mulyani dan seluruh jajaran Kemenkeu atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, terutama dalam menjaga instrumen fiskal.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Menkeu, Pak Wamenkeu Suahasil, dan jajaran Kemenkeu. Ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari kita pertama kali bertemu sekitar tiga bulan lalu di gedung ini juga," tutur Thomas.

Siap Lengser Dari Bendahara Gerindra

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/2024 pada Kamis, 18 Juli 2024. Saat dilantik tadi, Thomas juga masih menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra.

Saat ditanya apakah Thomas berencana mundur dari posisi bendahara umum tersebut, ia mengeklaim akan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Itu termasuk lengser dari kursi bendahara partai politik.

Namun, ia mengatakan perihal lengser atau tidaknya akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Sekjen Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dia tidak menyatakan secara gamblang akan langsung turun.

"Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, setelah ini juga akan rapat dengan Pak Sekjen Kemenkeu, saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan Bendahara Umum Gerindra," klaim Thomas.

Terakhir, Thomas juga tidak membeberkan program yang akan diusung dalam pembahasan RAPBN 2025 dengan jajaran Kemenkeu. Dia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk langsung membahas program Prabowo-Gibran, termasuk makan bergizi gratis yang menjadi janji politik presiden terpilih periode 2024-2029.

"Untuk pertanyaan makan siang gratis ini saya rasa bukan saatnya. Semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan Menkeu tadi," tutupnya.