Thaksin Shinawatra, Sosok Kontroversial dalam Jajaran Dewan Penasihat Danantara

JAKARTA - Dari sekian banyak nama yang mengisi jajaran pengurus BPI Danantara, Thaksin Shinawatra jadi salah satu sosok yang langsung menjadi perbincangan disebabkan latar belakangnya yang cukup kontroversial.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Thaksin Shinawatra bisa memberikan sudut pandang besar dalam pengambilan keputusan jika Danantara ingin melakukan investasi ke negara di kawasan ASEAN.

"Beliau salah satu Perdana Menteri Thailand di tahun 2001-2006, di bawah kepemimpinan beliau PDB Thailand naik dari 4,1 triliun baht ke 7,1 triliun baht dalam lima tahun," ujar Rosan dalam konferensi pers Danantara di Jakarta, Senin (24/3).

Klaim yang dinyatakan Rosan memang benar adanya, Thaksin juga tercatat menjadi sosok  politik di Thailand yang memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan berpenghasilan rendah.

Namun di balik keberhasilan yang dibuat, Thaksin juga memiliki catatan kelam dalam menjalankan peran politik diikuti dengan skandal korupsi yang membuatnya melakukan langkah pengasingan, dan dijebloskan ke penjara setelah dijatuhi hukuman delapan tahun. Meski akhirnya hukuman dikurangi Kerajaan Thailand menjadi satu tahun.

Baca Juga: 52 BUMN Resmi Dikelola Danantara, Ini Kata Pengamat

Kontroversi Thaksin Shinawatra
Melansir Reuters, karier politik Thaksin dimulai sejak tahun 1998 saat dirinya mendirikan partai Thai Rak Thai yang menganut ideologi Neo-nasionalisme dan populisme.

Namun masa pimpinannya juga dipenuhi kritik keras lantaran posisinya yang dipandang sebagai ancaman bagi elit-pro Kerajaan.

Di tahun 2003, Thaksin melancarkan perang besar-besaran terhadap narkoba, yang menurut para kritikus menyebabkan lebih dari 2.500 orang dieksekusi mati. Kondisi ini juga yang membuat Thaksin dan parpolnya terus diikuti kasus hukum, setelah sempat mengalami kudeta di tahun 2006.

Partai yang didirikan Thaksin dibubarkan Mahkamah Konstitusional pada 30 Mei 2007, karena pelanggaran peraturan pemilihan yang mengakibatkan 111 anggota partai dan kubu pro partai Thaksin dilarang berpolitik selama lima tahun.

Dalam pernyataannya, Thaksin menyebut semua tudingan yang dialamatkan kepadanya hanya motif politik. Kasus hukum yang terus mengejarnya membuat Thaksin melakukan langkah pengasingan ke luar negeri di tahun 2007 ke Inggris.

Thaksin sempat kembali di awal tahun 2008 untuk membela diri dari tudingan tiga kasus korupsi terkait pembelian tanah dengan harga murah melalui sebuah badan pemerintah. Namun, Thaksin kembali melarikan diri ke London di bulan Agustus.

Meski mengusung citra populis, nyatanya masyarakat Thailand banyak menentang Thaksin lantaran ekonomi negara pada masa itu terbagi oleh bisnis monopoli dan kekuasaan politik yang didominasi oleh keluarga Shinawatra.

Kondisi itu juga yang menambah daftar kontroversi Thaksin dalam hal politik dinasti. Bahkan belum usai lima tahun pasca larangan politik bagi orang-orang Thaksin usai, pada pemilu di tahun 2011 partai pro-Thaksin menang dan membuat adik perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri.

Baca Juga: Resmi, Ini Susunan Lengkap Pengurus Danantara

Dua tahun pasca terpilih, pemerintah Yingluck memperkenalkan undang-undang amnesti yang berpotensi membuat Thaksin dalam kembali dengan bebas dari pengasingan. Akibatnya, Thailand sempat diselimuti aksi protes selama berbulan-bulan.

Terus memanas, di tahun 2014 pemerintahan Yingluck digulingkan dalam kudeta militer, cara yang sama seperti yang menimpa sang kakak.

Sembilan tahun berselang, Thaksin akhirnya kembali ke Thailand untuk langsung diadili atas kasus yang menjeratnya dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Dirinya mengajukan pengampunan kerajaan sehingga hukumannya diringankan menjadi satu tahun.

Terbaru, dengan alasan usia dan kondisi kesehatan di bulan Februari 2024 Thaksin diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani enam bulan masa tahanan di tahanan rumah sakit.

Namun tak lama, putri bungsu Thaksin yakni Paetongtarn Shinawatra terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand termuda pada Agustus 2024.

Sementara itu pemberitaan lokal menyebut, jika Thaksin belum sepenuhnya bebas dari permasalahan hukum.

Kantor Jaksa Agung Thailand diyakini masih menyelidiki sejumlah tuduhan terhadap Thaksin, termasuk kasus pencemaran nama baik terhadap Kerajaan, yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 15 tahun jika dirinya terbukti bersalah.