Teten: Permasalahan KSP Bisa Jadi Bom Waktu

BALI – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan koperasi menjadi program prioritas di kementeriannya. Dia bilang, koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya tetapi juga manajemennya.

Menurutnya, saat ini masih banyak koperasi jadul dan memiliki mindset yang masih lemah. Untuk itu diperlukan reformasi, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital.

"Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP)," kata Teten dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan 2022, Bali, Senin (20/6).

Ia mengungkapkan, saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

Teten bilang jika permasalahan ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu pada kemudian hari. 

Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, dia berharap agar penanganan KSP dapat berjalan baik, namun tetap membenahi pengawasan.

"Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” katanya. 

Sebelumnya, pengamat perkoperasian Suroto menilai permasalahan koperasi gagal bayar itu menunjukkan kegagalan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai otoritas tunggal dalam pembinaan koperasi.

Suroto meyakini masalah-masalah yang kebanyakan berada di internal koperasi tersebut utamanya diakibatkan oleh problem desain arsitektur kelembagaan yang tak pernah dibangun secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini KemenkopUKM.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia itu menambahkan, hingga saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perkoperasian tak pernah disusun secara serius, atau bahkan cenderung dikerdilkan.

"Ada kesan bahwa kelembagaan koperasi ini sengaja dikerdilkan sedemikian rupa agar mati perlahan dan ditelan oleh sistem lembaga keuangan perbankan kapitalis yang memperkaya segelintir orang," ucapnya kepada Validnews beberapa waktu lalu.

Sebagai contoh, sejak 20 tahun lalu sudah ada usulan agar dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk koperasi oleh gerakan perkoperasian, seperti halnya diberikan kepada perbankan. Dengan adanya LPS, dana masyarakat di koperasi bisa terjamin dan aman.

Namun hingga kini, Suroto mengatakan KemenkopUKM hanya berjanji dan tinggal janji dari tahun ke tahun. Lembaga semacam LPS untuk koperasi tak pernah terwujud dengan argumen yang berulang, yakni tak disetujui Kementerian Keuangan tanpa alasan tertentu.

Asal tahu saja, persoalan koperasi gagal bayar merupakan masalah penarikan simpanan uang anggota pada KSP yang tak dapat dipenuhi oleh koperasi karena sejumlah sebab, termasuk masalah likuiditas.

Kasus gagal bayar itu biasanya berawal dari tak terpenuhinya kewajiban koperasi terhadap satu atau dua orang anggota saja yang ingin menarik dana. 

Kemudian ketika mereka tak bisa menarik dana, kabar itu tersebar dan menyebabkan keinginan penarikan secara massal oleh seluruh anggota.

Terhangat dan belum mendapat solusi hingga kini antara lain masalah di KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, serta KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kasus yang terjadi seperti fenomena gunung es. Kasus dengan jumlah angka lebih kecil dan korban lebih sedikit sebetulnya cukup masif di seluruh tanah air," ucap Suroto.