Teken PP 12/2023, Pemerintah Janjikan Kemudahan Berusaha di IKN

JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini terbit dalam rangka mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Investasi/Kepala (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN. 

Oleh karena itu, dapat menjadi pusat pertumbuhan baru serta meratakan pembangunan dan selanjutnya membantu menggerakkan ekonomi Indonesia. 

“Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2023 sangat ditunggu oleh pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri yang siap berpartisipasi dalam percepatan pembangunan IKN,” katanya dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (9/3). 

Baca Juga: Otorita: PP Perizinan dan Kemudahan Berusaha Percepat Pembangunan IKN

Dia menerangkan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yaitu segera melayani komitmen investasi pelaku usaha baik dari proses perizinan berusaha, kemudian pemberian kemudahan berusaha. Termasuk pemberian Hak Atas Tanah dan fasilitas Tax Holiday yang dititikberatkan pada investasi pembangunan infrastruktur, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya sesuai prioritas IKN.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah menyiapkan layanan perizinan berusaha, dengan memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

”Pemerintah tidak hanya mendorong usaha besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk dapat berpartisipasi menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi,” sebutnya. 

Lebih lanjut, PP 12/2023 ini juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha, sementara di luar IKN dikenakan 0,5% dari omzet. Mantan Ketum Hipmi ini menilai, langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Bebaskan PPN Kendaraan Listrik Nomor Polisi IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Soesantono menyatakan, PP 12/2023 ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara. 

Bambang juga melanjutkan, bahwa tujuan dari terbitnya peraturan ini sangat positif dan diyakini dapat mempercepat pembangunan IKN, dengan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri. 

”Terbitnya PP ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar memberikan lebih banyak kemudahan dan insentif yang lebih menarik dibanding wilayah lain di luar IKN, sesuai acuan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha,” jelas Bambang. 

Lingkup pengaturan pada PP Nomor 12 Tahun 2023 mencakup perizinan berusaha dengan prosedur yang lebih sederhana; kemudahan berusaha khususnya dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang lebih lama setelah pelaku usaha memanfaatkan serta kegiatan usahanya memberikan manfaat ekonomi; dan fasilitas penanaman modal yang lebih kompetitif di wilayah ASEAN. 

Terdapat terobosan baru, yaitu adanya pengaturan dengan menjadikan wilayah IKN sebagai salah satu International Financial Center yang menjadi pilihan utama para pemodal.