Target Tumbuh 6%, Kemenkeu 'Paksa' Belanja APBN Kuartal I/2026 Kencang

JAKARTA - Kementerian Keuangan bakal mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 pada kuartal I. Hal ini dilakukan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Secara khusus, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan, strategi APBN untuk mendongkrak ekonomi 2026 lewat menggeber sisi belanja sedari dini di awal tahun fiskal.

“Kami akan lihat terutama di kuartal I (2026), K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” katanya dalam 'Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di Jakarta, Rabu (5/11), melansir Antara.

Baca Juga: Ngebut! Kemenkeu: Penyaluran Kredit Himbara Rp200 T Nyaris 84%

Febrio menjelaskan, pemerintah berupaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dalam jangka pendek.

Untuk tahun ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2%. Perekonomian pada kuartal III/2025 dilaporkan tumbuh 5,04%. Pemerintah menargetkan dapat mencetak pertumbuhan 5,5% pada kuartal IV nanti.

“Kami harap sentimen (positif) akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I/2026,” ujarnya.

Febrio menambahkan, terdapat tiga kunci mesin pertumbuhan untuk membangun sentimen positif tersebut, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.

Kemenkeu bakal mengupayakan instrumen fiskal dapat terus aktif dalam mendorong kinerja dua mesin lainnya.

Untuk sektor keuangan, misalnya, Kemenkeu telah menginjeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang bertujuan untuk mendorong sektor riil melalui akselerasi penyaluran kredit.

Baca Juga: Bank Mandiri-BRI Sudah Salurkan Dana SAL 100%, Bakal Ditambah?

Sementara untuk iklim investasi, Kemenkeu bakal memperkuat kolaborasi bersama K/L lain dalam mendukung sektor usaha, sehingga tidak ada ketimpangan dengan dua mesin pertumbuhan lainnya.

“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini,” jelasnya.