Tanggapi 8 Strategi KEM PPKF, Fraksi PDIP: Perlu Indikator Capaian Kinerja yang Terukur

JAKARTA - DPR RI Fraksi PDIP meminta pemerintah membuat indikator capaian kinerja dan langkah tahapan yang terukur, dalam melaksanakan 8 strategi yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun 2026.

Tanggapan ini, menyusul paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan reformasi struktural KEM-PPKF 2026 dalam Rapat Paripurna bersama DPR yang berlangsung Selasa (20/5).

Sedikit mengingatkan, ke-8 strategi yang dimaksud terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa melalui KopDes/Kel Merah Putih, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi melalui BPI Danantara.

"Reformasi struktural tersebut harus disertai dengan tahapan-tahapan yang terukur (dari) peran kementerian/lembaga yang ditugaskan, lalu indikator capaian kinerja, serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujar I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan terhadap KEM-PPKF mewakili fraksi PDIP, dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/5).

Lebih lanjut, Wayan juta mengkritisi pendapatan negara yang selama ini diperoleh sebagai hasil kinerja pengelolaan sumber daya alam ekonomi nasional, masih berada pada zona pertumbuhan alamiah.

Sebab itu, pihaknya merasa pemerintah perlu melalukan upaya ekstra dalam memperluas dan mempertajam basis penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun dirinya menggarisbawahi, PNBP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat agar tidak dibebankan sebagai target penerimaan yang harus ditingkatkan. Sebaliknya, perlu dilakukan efisiensi dan pemberian layanan terbaik.

Kawal Belanja Negara 2026
Lebih lanjut, Wayan menyorot proyeksi belanja negara di tahun 2026 yang menurut catatan KEM PPKF akan meningkat menjadi kisaran Rp3.700 triliun hingga Rp3.850 triliun. Menurutnya, nilai belanja yang terus meningkat juga harus disertai kualitas belanja yang semakin baik, efisien, efektif, dan diarahkan sebesar-besarnya pada rakyat sebagai kelompok penerima manfaat.

"Pemerintah harus dapat menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap Kementerian/Lembaga dengan indikator yang terukur, sehingga dapat dievaluasi kinerja birokrasi, kualitas pelayanan, dan penerima manfaatnya," tegas Wayan.

Terkait hal tersebut, Wayan menyorot beberapa realisasi belanja di tahun-tahun sebelumnya yang dinilai belum tercapai dengan baik. Salah satunya belanja mandatori pada anggaran pendidikan yang selama ini dipasang pada porsi 20%. Dirinya mengungkap, selama ini realisasi anggaran pendidikan hanya mencapai kisaran 16%.

Sebagai gambaran, di tahun 2024 pemerintah menganggarkan belanja pendidikan sebesar Rp665 triliun, atau setara 20% dari anggaran belanja total 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Namun, realisasi anggaran pendidikan untuk APBN tahun tersebut nyatanya hanya mencapai Rp519,8 triliun.

"Selama ini, realisasi dari anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi hanya mencapai 16%, bahkan terkadang lebih rendah lagi dari 16%," imbuh Wayan.

Selain itu, Wayan juga menyorot belanja bansos yang diarahkan pada sasaran penerima manfaat yang relatif sama dari tahun ke tahun, memperlihatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif.

Sebab itu, dirinya menilai pemerintah harus dapat memperkuat program sinergi bansos dengan pemberdayaan agar masyarakat yang tidak mampu dapat naik kelas.

Kondisi tersebut nyatanya sejalan dengan permasalahan belanja subsidi energi dan non-energi, lebih tepatnya pada ketepatan sasaran penerima program subsidi LPG, listrik, dan pupuk yang sudah mengakar sejak lama.

"Sampai saat ini masalah ketepatan sasaran penerima subsidi masih belum diselesaikan, dengan pemerintahan yang baru ini kiranya dapat menjadi esensi untuk diselesaikan secepatnya," pungkas Wayan.