Surplus Rp90,8 Triliun, Sri Mulyani: APBN 2023 Dibuka Dengan Baik

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada awal 2023 terbilang sangat baik. Per Januari 2023, APBN Indonesia berhasil surplus sebesar Rp90,8 triliun atau tumbuh hingga 207,1% dibandingkan capaian surplus Januari 2022 (year on year/yoy) yang mencapai Rp29,6 triliun.

Adapun surplus pada Januari 2022 itu juga telah mencapai pertumbuhan 165% yoy. Bahkan, dirinya juga menyampaikan, capaian surplus pada awal 2023 ini jauh lebih membaik dibandingkan kinerja APBN Januari 2021 yang dimulai dengan mengalami defisit sebesar Rp45,5 triliun.

“(Jadi), bisa dilihat bagaimana konsolidasi fiskal tahun lalu yang sudah impresif dan betul-betul menunjukkan suatu kinerja APBN yang positif bisa mendukung pemulihan (ekonomi), namun APBN-nya kembali sehat,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita Februari 2023, Jakarta, Rabu (22/2).

Dengan demikian, capaian surplus APBN Januari 2021 telah berkontribusi mencapai 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, lebih baik dari capaian Januari 2022 yang hanya berkisar 0,15% PDB Indonesia. Menkeu harap, Indonesia dapat tetap menjaga momentum APBN untuk melanjutkan konsolidasi dan penyehatan.

Kemenkeu mencatat, pendapatan negara Januari 2023 telah tercapai sebesar Rp232,2 triliun, atau tumbuh 48,1% yoy yang hanya Rp156,7 triliun; capaian ini setara dengan realisasi 9,4% dari target APBN 2023. 

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2024 Turun Ke 2,16% PDB

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp162,2 triliun atau tumbuh hingga 48,6% yoy, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp24,1 triliun atau tumbuh negatif 3,4% yoy. Lainnya, pendapatan juga disumbang dari PNBP sebesar Rp45,9 triliun atau tumbuh sebesar 103% yoy.

“Jadi dari sisi pendapatan negara, kita overshoot lebih tinggi dari target dan tumbuhnya tinggi juga. Karena (pertumbuhan) 9,4% per bulannya itu cukup tinggi,” jelasnya. 

Sementara itu, belanja negara selama Januari 2023 telah mencapai Rp141,4 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,2% yoy. 

Belanja ini dominan terjadi pada pemerintah pusat untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp28,7 triliun dengan pertumbuhan 31,5% yoy, dan belanja untuk non-K/L sebesar Rp54,5 triliun dengan pertumbuhan 8,1% yoy.

“Belanja non-KL untuk subsidi KUR, dan belanja subsidi non energi, termasuk pembayaran pensiun,” terangnya.

Selain itu, belanja negara juga diberikan dengan bentuk transfer ke daerah sebesar Rp58,2 triliun atau tumbuh 5,9% yoy. Transfer tersebut berbentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), masing-masing sebesar Rp10,8 triliun dan Rp47,4 triliun. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Automatic Adjustment APBN 2023 Sebesar Rp50,23 T

Menkeu menerangkan, penyaluran DBH Januari 2023 yang lebih tinggi terutama disebabkan dari naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Sementara, penyaluran DAU yang lebih rendah pada awal 2023 dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada Februari mendatang.

Menkeu menyampaikan, ke depan pihaknya akan terus menjaga torehan positif belanja negara ini yang sudah terealisasi 4,6% terhadap APBN pada awal 2023. Utamanya dalam mendukung kegiatan ekonomi di sisa tahun.

“Ini hal yang positif dan kita akan juga jaga, supaya belanja negara mampu mendukung terus momentum pemulihan ekonomi yang terus menguat,” jelasnya.

Tetap Waspadai Risiko Ekonomi 2023
Mengawali 2023, dunia masih dihadapkan dengan tensi geopolitik yang tinggi, moderasi harga komoditas, suku bunga acuan tinggi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kondisi perekonomian Indonesia 2022 yang tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global pada 2023.

“Kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik, didukung kinerja pendapatan yang kuat serta dimbangi belanja yang terjaga baik,” paparnya.

Kinerja APBN Januari 2023 menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat, dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global. 

Sri Mulyani menyebut, APBN akan terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, melalui berbagai program prioritas saat ini, seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial.