Studi Kelayakan Proyek Giant Sea Wall Terus Digarap

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan studi kelayakan, terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta.

“Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).

Dody menjelaskan, pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. 

Pada 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km. Kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

Tanggul pantai yang telah dibangun di antaranya Tanggul Kamal Muara–Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

Sementara itu, apabila land subsidence terus berlangsung, maka akan dilaksanakan pembangunan Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall) sepanjang 21 km. Tanggul laut Tahap B ini diproyeksikan akan mereduksi area banjir seluas 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur pengaman pantai utara Jakarta ini dilakukan, karena masyarakat pesisir utara selalu terancam akan bencana banjir rob yang diakibatkan oleh penurunan permukaan tanah (land subsidence). Termasuk juga akibat tingginya aktivitas pengambilan air dari dalam tanah.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PU dan para pemangku kepentingan terkait, terus berupaya untuk melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation) untuk menanggulangi dampak banjir rob. Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.

Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.

Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Selanjutnya, dilakukan juga normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.

Pekerja menggunakan ekskavator untuk menyelesaikan pembangunan tanggul laut di Cilincing, Jakarta, Kamis (4/11/2021). Pembangunan tanggul laut sepanjang 328 meter yang merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, rob, dan mencegah penurunan permukaan air tanah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra 

Fokus Presiden Prabowo
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) menjadi highlight Presiden RI Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menko Infrastruktur AHY dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan untuk membahas respons penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta dan mengantisipasi bahaya banjir. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Pusat pada Jumat (1/11).

"Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa. Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” kata AHY.

Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.