Stop Impor Beras Jadi Target Pertanian di Kepemimpinan Prabowo

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono targetkan Indonesia akan stop impor beras maksimal tiga tahun mendatang, bahkan lebih cepat. Target tersebut akan dicapai rencananya dengan penambahan luas lahan padi atau sawah mencapai 3 juta hektare (ha) di masa kepemimpinan Prabowo – Gibran periode 2024-2029.

“Kita ingin swasembada beras, maksimal tiga tahun ke depan kita sudah tidak impor lagi. Sebisa mungkin lebih cepat, tapi hitungan konservatif kita adalah tiga tahun dari sekarang,” jelas Sudaryono saat ditemui usai Konferensi Pers RAPBN 2025, dikutip Sabtu (17/8).

Baca Juga: Kejar Ketahanan Pangan, APBN 2025 Anggarkan Rp124,4 Triliun

Menurut Sudaryono, luas lahan sawah Indonesia saat ini di kisaran 7,4 juta ha, namun luas tanam mencapai 11 juta ha. Oleh karena itu, di lima tahun mendatang kata dia, ditargetkan akan ada penambahan 3 juta ha lahan sawah baru, sehingga minimal Indonesia memiliki 10 juta ha lahan sawah.

“Yang kita usulkan kepada presiden terpilih dalam 5 tahun ke depan, kita harapkan nambah 3 juta ha sawah baru,”ujarnya.

Adanya tambahan luas lahan tersebut dari perhitungan Sudaryono, maka bisa menambah 18 juta ton beras jika 3 juta ha lahan baru tersebut mampu produksi padi tiga kali setahun, dengan rata-rata produksi minimal 2 ton per hektare.

Bila upaya tersebut berhasil, Sudaryono pun menilai Indonesia bukan hanya swasembada beras, tetapi bisa menjadi eksportir beras juga.

Sementara di tahun 2024 ini, pihaknya mengaku telah menambah luas tanam total 1 juta ha. Ini ditargetkan bertambah hingga akhir September 2024 mencapai 1,5 juta ha hingga 1,7 juta ha luas tanam.

Berikutnya, selain penambahan luas tanam, proyek penguatan ketahanan pangan juga ditetapkan untuk produksi pangan dengan membuat food estate di tiga lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek tersebut nantinya akan menggunakan anggaran ketahanan pangan pada APBN 2025 yang dialokasikan sebanyak Rp124,4 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Percepatan Penganekaragaman Pangan Lokal

Sementara, diketahui selama ini selain adanya food estate di ketiga tempat tersebut, Kementan sebelumnya juga telah melakukan optimasi lahan food estate padi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Namun, kawasan ini tidak termasuk dalam pembiayaan APBN 2025 untuk ketahanan pangan.

Menurut Sudaryono, untuk food estate di Papua, pembiayaan selanjutnya akan menjadi wewenang pemerintahan baru. Karena APBN 2025 tidak mengalokasikan anggaran untuk kawasan tersebut.

“Itu menjadi ruang keleluasaan dari pemerintahan baru dalam meng-adjust anggaran yang ada. Belum (ada anggaran dari APBN 2025). Kan kita duitnya dari Menteri Keuangan,” tandas Sudaryono.