Stasiun Pengisian Listrik PLN Siap Dukung Insentif Motor Listrik

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang akan memberikan bantuan sebesar Rp7 juta untuk pembelian baru maupun konversi sepeda motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers menjelaskan pihaknya saat ini memiliki sekitar 6.700 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), 1.056 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta 616 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"PLN juga sudah menyiapkan dan menambah SPLU sehingga apapun kondisinya agar pergeseran dari transportasi berbasis BBM ke transportasi berbasis listrik bisa berjalan dengan baik," ucapnya di Jakarta, Jumat (10/3).

Ia mengatakan fasilitas tersebut utamanya dapat digunakan bagi pengguna listrik rumah dengan daya 450 VA. Sedangkan untuk pengguna dengan daya 900 VA sudah memungkinkan untuk melakukan pengisian daya di rumah.

"Yang 900 VA itu sudah bisa mencharge di rumah karena kebutuhannya sekitar 500 Watt. Kalau yang 450 VA, nanti dari manufaktur yang akan menyediakan SPKLU," kata Darmawan.

Untuk itu, PLN bersama produsen motor listrik tengah mengerjasamakan penambahan unit-unit SPLU, SPBKLU, maupun SPKLU guna memudahkan pengguna. Sebanyak 150 kantor cabang PLN pun saat ini sudah menyediakan stasiun-stasiun pengisian listrik.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan bantuan pembelian baru motor listrik atau konversi sepeda motor sebesar Rp7 juta. Kebijakan itu rencananya berlaku pada 20 Maret 2023 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nantinya ada sebanyak 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu konversi motor listrik yang mendapat bantuan itu.

Soal anggaran, Menteri Luhut mengatakan pihaknya akan merampungkan sesegera mungkin. Beriringan dengan itu, dia menyebutkan setidaknya ada dua produsen besar kendaraan listrik yang tertarik membangun pabrik di Indonesia.

"Kami sudah koordinasi juga dengan Banggar DPR karena mereka belum masuk sidang, tapi tidak ada masalah. Jadi kita secara holistik menyelesaikan itu. Ini menjadi penting karena ada dua produsen besar yang sedang kita finalisasi dan akan membuat posisi kita jauh lebih kuat," tutur Luhut beberapa waktu lalu.

Secara rinci, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk motor listrik yang mendapat bantuan ialah yang sudah memenuhi persyaratan TKDN minimum 40%.

"Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan itu tidak diperkenankan menaikan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut," tegas Febrio.