Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bentuk Resentralisasi | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

23 November 2021|20:39 WIB

Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bentuk Resentralisasi

RUU HKPD disebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dan kebijakan fiskal yang sinergis.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bentuk ResentralisasiMenteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) diklaim bukan merupakan bentuk resentralisasi kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HKPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dan kebijakan fiskal yang sinergis.

“Peningkatan kualitas belanja negara dan kebijakan fiskal nasional yang sinergis bukanlah bertujuan untuk resentralisasi,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (23/11).

Ia menjelaskan, salah satu elemen penting kehadiran negara melalui pemerintah pusat dan daerah di dalam memberikan pelayanan dasar untuk menuju kesejahteraan dan keadilan masyarakat. RUU HKPD, lanjutnya, memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja diselesaikan.

Di dalam RUU HKPD, Sri Mulyani bilang pemerintah juga berikhtiar untuk meningkatkan tax ratio di daerah sehingga bisa meningkatkan kemandirian daerah, dengan tetap menjaga keseimbangan dari sisi kebutuhan masyarakat

“Di sisi lain kita juga di dalam pembahasan RUU HKPD ini bersama-sama memfokuskan kepada kualitas belanja negara dan Sinergi kebijakan fiskal nasional,” ujarnya.

Bendahara Negara melanjutkan, RUU HKPD merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan keuangan negara di dalam rangka untuk mencapai hasil, yaitu minimal pelayanan publik maksimal kemakmuran dan penciptaan kesempatan kerja yang adil. Pada saat yang sama, untuk bisa menghadapi guncangan seperti yang saat ini terjadi yaitu pada covid-19.

Oleh karena itu, menurutnya, sinergi kebijakan fiskal menjadi sangat penting. Sehingga, hal ini adalah merupakan sebagai upaya menggunakan resource atau sumber daya keuangan negara secara bertanggung jawab.

“Siapa pun yang melakukan pusat atau daerah dua-duanya memiliki tanggung jawab untuk bisa menghasilkan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik,” tambahnya.

Ani, sapaan akrabnya menuturkan, RUU HKPD juga merupakan upaya reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal dalam rangka untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang makin transparan akuntabel dan berkeadilan.

Ia mengungkapkan, RUU ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang ada sudah lebih dari 16 tahun.

“Juga di dalam RUU ini kita menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di dalam rangka tujuannya memperkuat lokal taxing power,” ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, RUU ini menjadi instrumen yang penting bagi konsolidasi fiskal untuk mengembalikan kesehatan APBN, di mana APBD merupakan bagian yang sangat penting di dalamnya.

“Sebagaimana kita pahami pada masa pandemi ini APBN menjadi instrumen yang utama dan mengambil peranan yang sangat besar sehingga mengalami tekanan yang sangat berat pemerintah harus melakukan sejumlah kebijakan refocusing di dalam pengelolaan anggaran untuk menanggulangi pandemi beserta dampaknya,” tuturnya.

Empat Pilar Utama
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang, RUU HKPD terbentuk atas empat pilar utama. Pertama, untuk mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan upaya meminimalkan ketimpangan vertikal dan horisontal melalui perbaikan kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan.

Ketimpangan vertikal adalah kesenjangan antara jenjang pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan, ketimpangan horisontal terjadi antar pemerintah daerah pada level yang sama.

Kedua, untuk mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien

Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Belanja daerah yang sebagian besar dibiayai melalui transfer TKDD menjadi sangat penting untuk menghasilkan dampak maksimal.

Keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah di dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal dan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Untuk perbaikan vertical imbalance atau ketidakseimbangan vertikal terutama antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memperbaiki instrumen dana bagi hasil (DBH).

“Jadi kami ingin menyampaikan secara tegas RUU ini tujuannya adalah apakah instrumen APBN maupun instrumen APBD dua-duanya memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara, maka harmonisasi dan sinkronisasi serta sinergi adalah upaya untuk memperbaiki hasil bukan mengambil kewenangan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dengan RUU HKPD ini, pajak daerah akan menurun dari 16 menjadi 14 jenis, retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis. Ia mengklaim, jumlah retribusi dan pajak yang lebih kecil tidak berarti penerimaan daerah turun.

Menurut itung-itungan Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota bisa meningkat 50% dengan menggunakan baseline tahun 2020.

“Jadi ini adalah kenaikan namun dengan simplifikasi kategori dan biaya pungutan atau administrasi pemungutan,” ucapnya.

Dibawa ke Paripurna
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, pemerintah dan DPR sepakat membawa RUU HKPD ke rapat paripurna. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Dito Ganinduto tersebut, sejumlah fraksi yang menyetujui RUU HKPD untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PAN. Sementara, fraksi PKS menolak.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai RUU HKPD justru mereduksi semangat desentralisasi serta meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah. Padahal, ia menilai utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi covid-19.

Potensi peningkatan utang negara berasal dari penerbitan obligasi daerah yang menadi sumber pembiayaan pembangunan. Padahal, nilainya, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Bahkan, beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selain itu, PAD yang rendah pada gilirannya pembayaran obligasi  daerah akan menaikkan utang pemerintah secara keseluruhan. “Dengan mengucap Bismillah, Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU HKPD dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR,” ujarnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA