Sri Mulyani Minta Tambahan Subsidi Energi Rp1,3 Triliun Untuk 2023

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta tambahan belanja negara 2023 untuk subsidi energi sebesar Rp1,3 triliun. Hal tersebut dilakukan karena target pendapatan negara meningkat Rp19,4 triliun dari RAPBN 2023.

Bertambahnya anggaran subsidi energi membuat total anggaran belanja subsidi menjadi Rp212 triliun, terpaut Rp1,3 triliun dari rencana awal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 senilai Rp210,7 triliun.

Penambahan anggaran subsidi energi itu menggunakan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$90 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.800 per dolar. Adapun volume BBM ditargetkan 17,5 juta kiloliter, volume tabung LPG 8 juta MT, dan subsidi tetap minyak solar Rp1.000 per liter.

"Dengan adanya perubahan penerimaan negara dan subsidi, kami menyampaikan usulan pendapatan negara dengan kesepakatan panja untuk menambah subsidi energi Rp1,3 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran, Jakarta, Rabu (14/9).

Bendahara negara merinci, untuk subsidi BBM jenis Solar dan minyak tanah, tambahan dana yang diminta sebesar Rp6 miliar. Semula, anggaran untuk kedua jenis BBM ini sebesar Rp20,9 triliun. Selanjutnya, dalam kesepakatan panja A, besarnya anggaran berubah menjadi Rp21,5 triliun. 

Subsidi LPG tabung 3 kg juga mengalami peningkatan sebesar Rp4 miliar, dari yang semula Rp117,4 triliun, menjadi Rp117,8 triliun dalam kesepakatan panja A. 

Selain itu, subsidi listrik juga mengalami penambahan dana sebesar Rp2 miliar, dari yang semula Rp72,3 triliun menjadi Rp72,6 triliun. 

Sehingga total tambahan dana yang diminta Sri Mulyani untuk subsidi energi 2023 sebesar Rp 1,3 triliun. "Alokasi tersebut sudah termasuk cadangan untuk Solar sebesar 1 juta KL dan LPG sebesar 0,5 juta MT, " jelasnya. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menambah belanja negara untuk cadangan pendidikan sebesar Rp3,9 triliun, belanja non pendidikan Rp11,2 triliun dan transfer ke daerah Rp3 triliun.

"Untuk keempat item belanja, defisit dari APBN tahun depan tetap dijaga dalam nominal Rp598 triliun. Nominalnya tidak berubah tetapi persentase terhadap PDB menjadi 2,84%," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan kesepakatan Panja Banggar, target penerimaan negara pada 2023 bertambah Rp19,4 triliun. Penambahan itu berasal dari penerimaan perpajakan Rp4,3 trilun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp15,1 triliun.