Sri Mulyani: APBN Sumbang Investasi Rp530 Triliun Tahun 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, RAPBN 2026 akan mengalokasikan investasi sebesar Rp530 triliun di tahun 2026.

Nilai tersebut, setara 7,11% dari total kebutuhan investasi di tahun 2026 yang mencapai Rp7.450 triliun, di mana sisanya yakni Rp720 triliun akan berasal dari investasi Danantara, dan Rp6.200 triliun porsi paling besar berasal dari sektor swasta.

"Untuk mencapai 5,4% pertumbuhan (ekonomi) kita tahun 2026, dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investasi di dalam PDB kita. Di mana Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp6.200 triliun dan APBN Rp530 triliun," beber Menkeu Sri dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8).

Adapun sektor yang ditargetkan menerima investasi yakni mineral dan batu bara, transisi dan ketahanan, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

Investasi 3 Juta Rumah
Lebih lanjut, Menkeu mengungkap pemerintah akan mengalokasikan investasi hingga Rp57,7 triliun untuk pembangunan 770.000 rumah dalam rangka mendukung program 3 juta rumah.

Spesifik, pada pembiayaan MBR, investasi perumahan akan dialokasikan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), Subsidi Kredit Perumahan (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"FLPP untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai Rp33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah, kemudian dari Kementerian Perumahan juga dibutuhkan SBK-SBUM itu adalah bantuan untuk uang muka Rp5,6 triliun," beber Menkeu Sri.

Selain rumah MBR, RAPBN 2026 juga akan mengalokasi dana untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin sebesar Rp8,6 triliun yang menyasar 373.939 rumah.

Terakhir, RAPBN 2026 juga akan mengalokasi investasi dalam bentuk insentif fiskal melalui PPN DTP untuk sebanyak 40.000 unit rumah komersial senilai Rp3,4 triliun.

"Kami masih memberikan insentif fiskal yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan Rp2 miliar (per rumah) seperti yang dilaksanakan pada tahun ini, untuk menstimulasi sisi permintaan maupun dari sisi pasokan atau produksi dan konstruksi rumahnya," pungkas Menkeu Sri.