Sri Mulyani: APBN Semester I Surplus Rp152,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sepanjang semester pertama 2023, APBN berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp152,3 triliun.

“Ini hasil positif yang sangat baik… Pagi tadi dalam Rapat Kabinet Paripurna, saya melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I,” ujarnya dikutip dalam akun resmi @smindrawati yang dipantau Validnews, Jakarta, Senin (3/7).

Dia menjabarkan, dalam setengah tahun pertama, Indonesia berhasil meraup pendapatan negara hingga Rp1.407,9 triliun. Penerimaan ini tumbuh sekitar 5,4% secara tahunan (yoy) atau berhasil terealisasi sebesar 57,2% dari target yang dipatok sebesar Rp2.463 triliun di 2023.

Hal tersebut terjadi karena pemasukan via penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun. Penerimaan pajak ini berhasil tumbuh 9,9% (yoy) dan berhasil mencapai 56,5% dari target yang dipatok sebesar Rp1.718 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan pajak utamanya ditopang PPh Badan yang tumbuh hingga 26,2% (yoy), serta PPN Dalam Negeri yang tumbuh impresif hingga  19,5% (yoy).

“(Dengan demikian), ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” sebutnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Banyak Guncangan Warnai Ekonomi Dunia

Selanjutnya, penerimaan juga berhasil diraih dari sektor cukai sebesar Rp135,4 triliun yang mengalami pertumbuhan negatif 18,8% (yoy). Kemudian, pemasukan juga berasal dari sektor PNBP mencapai Rp302,1 triliun yang tumbuh 5,5% (yoy), atau terealisasi sebesar 68,5% dari target 2023 sebesar Rp441,4 triliun.

Bendahara negara mengungkapkan, penerimaan PNBP terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh hingga 94,7% (yoy), serta dividen BUMN yang tumbuh 19,4% (yoy). Kendati, pemerintah terus mewaspadai dinamika dunia yang masih berlangsung.

“Perlemahan harga komoditas diwaspadai,” tegasnya.

Baca Juga: APBN Surplus Rp204,3 Triliun pada Mei 2023

Sementara itu, Menkeu juga melaporkan, pemerintah berhasil melakukan kegiatan belanja negara mencapai Rp1.254,7 triliun pada enam bulan pertama 2023. 

Dengan demikian, belanja negara tumbuh 0,9% (yoy), dan telah mencapai 41,0% dari target belanja tahun ini yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

Dia menggarisbawahi, kegiatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah mencapai Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6% (yoy). Secara umum, APBN 2023 menargetkan BPP selama 2023 mencapai Rp2.246,5 triliun.

Dari realisasi belanja tersebut, sekitar Rp492 triliun atau sekitar 55,2%-nya dari realisasi BPP telah dinikmati langsung masyarakat. Dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. 

“Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” jabarnya.

Kemudian, belanja tersebut juga telah mengakomodasi kegiatan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, sekaligus pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. 

Tak lupa, Sri menyampaikan, belanja negara APBN juga telah memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah. 

“Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa, difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa,” paparnya.

Pada kesempatan sama, Menkeu juga melaporkan terjadi surplus keseimbangan primer APBN selama semester I/2023 sebesar Rp368,2 triliun. Ke depan, pemerintah memandang optimistis realisasi postur APBN 2023.

Proyeksi Realisasi APBN 2023
Pemerintah memproyeksikan, pendapatan negara pada APBN akhir tahun ini akan mencapai Rp2.637,2 triliun. Jumlah ini pun sekitar 7,1% di atas target pendapatan negara yang sekitar Rp2.463 triliun.

Kemudian, belanja negara total diperkirakan dapat mencapai Rp3.123,7 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2023 dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun atau sekitar 2,28% PDB. Sementara itu, pembiayaan utang disinyalir akan menurun 41,6% atau berkurang Rp289,9 triliun dari target.

Ke depan, Menkeu mewanti, bahwa APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. Di samping itu, pemerintah juga berkeras agar APBN juga dapat makin sehat dan sustainable. 

“Itu prestasi yang tidak mudah, pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang,” sebutnya.