Sri Mulyani: APBN 2023 Defisit Rp35 T, Lebih Kecil Dari Desain Awal

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga 12 Desember 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) baru defisit Rp35 triliun atau setara 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Jadi defisit (APBN) kita di 12 Desember yang hanya Rp35 triliun atau 0,17% dari PDB, itu jauh lebih kecil dari desain defisit awal (APBN) yang sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84% dari PDB,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2023 yang dipantau di Jakarta, Jumat (15/12).

Dia merinci, dalam periode sama, pendapatan negara sudah tercapai Rp2.553,2 triliun atau terealisasi sekitar 103,66% dari target APBN 2023 yang dipatok sebesar Rp2.463 triliun. Kendati demikian, dirinya meyakini pendapatan negara ini akan lanjut meningkat hingga pengujung tahun ke arah pendapatan negara yang direvisi ke atas seperti Perpres 75/2023.

“Jadi, kalau dibandingkan dengan target (pendapatan negara) Perpres 75/2023 yang merevisi ke atas sebesar Rp2.637,2 triliun itu kita masih belum mencapai. Tapi (pendapatan negara) dari undang-undang APBN awal kita sudah 103,66%, sudah melewati,” jelasnya.

Adapun, pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.996,4 triliun. Capaian ini sudah terealisasi sekitar 98,8% jika mengacu target pendapatan perpajakan awal di APBN 2023 yang sebesar Rp2.021,2 triliun; sementara baru tercapai 94,2% jika mengacu target perpajakan di Perpres 75/2023 sebesar Rp2.118,3 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemilu Berdampak Baik ke APBN Asal Keamanan Terjaga

Selanjutnya, penerimaan negara via PNBP sudah mencapai Rp441,4 triliun. Capaian PNBP teranyar ini sudah terealisasi hingga 125,6% jika mengacu target PNBP awal di APBN 2023 yang sebesar Rp515,8 triliun; sementara baru tercapai 107,5% jika mengacu target PNBP di Perpres 75/2023 sebesar Rp515,8 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, belanja negara sampai 12 Desember 2023 sudah terealisasi Rp2.588,2 triliun atau terealisasi sekitar 84,5% dari target APBN 2023 yang dipatok sebesar Rp3.061,2 triliun. Kemenkeu menilai, realisasi belanja negara sudah semakin optimal dalam menyerap pagu yang ditetapkan.

Kinerja belanja negara masih lebih rendah jika dilihat dengan target belanja yang naik menjadi Rp3.117,2 triliun pada Perpres 75/2023. “Jadi kalau dibandingkan dengan Perpres 75/2023, yang sudah merupakan revisi dari undang-undang awal (APBN 2023), belanja Rp2.588,2 triliun itu adalah 83%-nya,” paparnya.

Adapun, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.840,4 triliun. Capaian ini sudah terealisasi sekitar 81,9% jika mengacu target belanja pemerintah pusat di APBN 2023 yang sebesar Rp2.246,5 triliun; sementara baru tercapai 79,9% jika mengacu target belanja pemerintah pusat di Perpres 75/2023 sebesar Rp2.302,5 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat di 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya antara lain program perlinsos, pendidikan, dan infrastruktur. 

Kinerja tersebut didorong melalui belanja K/L, antara lain belanja modal yang sampai 12 Desember 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 20,5% dari tahun lalu. “Penanganan jalan daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat,” sebutnya. 

Selanjutnya, belanja negara via Transfer Ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp747,8 triliun. Capaian ini sudah terealisasi hingga 91,8% jika mengacu target TKD di APBN 2023 maupun pada Perpres 75/2023 sebesar Rp814,7 triliun.

Baca Juga: Penuhi Program Strategis 2024, Jaga Efisiensi APBN

Di 2023, kebijakan TKD terus diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemenuhan layanan publik daerah. Hal ini dilakukan melalui pemberian tambahan insentif fiskal tahun berjalan bagi daerah

“(Khususnya daerah) yang berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengunaan produk dalam negeri dan percepatan serapan belanja daerah,” bebernya.

Di sisi lain, posisi keseimbangan primer APBN sampai dengan 12 Desember 2023 masih surplus Rp378,6 triliun. Capaian ini lebih baik ketimbang target pada APBN 2023 yang dibolehkan mengalami defisit Rp156,8 triliun; sekaligus belum mendekati level defisit keseimbangan primer pada Perpres 75/2023 yang sebesar Rp38,5 triliun.

“(Kondisi) keseimbangan primer ini adalah hal yang masih positif,” paparnya. 

Terakhir, realisasi pembiayaan anggaran baru Rp289,6 triliun. Capaian realisasi ini pun jauh lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan target pembiayaan anggaran pada UU APBN awal sebesar Rp598,2 triliun, maupun Perpres 75/2023 yang targetnya sudah diturunkan ke Rp479,9 triliun.

“Ini sejalan dengan outlook yang kita lihat, bahwa defisit APBN akan lebih rendah dibandingkan undang-undang APBN awal, bahkan juga dari Perpres 75/2023,” urainya.