SPPG Pulogebang Olah Sisa Makanan Program MBG Jadi Pakan Ikan

JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang, Jakarta Timur, berinisiatif untuk memanfaatkan sisa makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai limbah organik dalam budi daya maggot untuk kebutuhan pakan ikan. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/1) dalam upaya mengoptimalkan sektor ekonomi dari sisa makanan MBG yang tidak dihabiskan peserta.

"Maggot itu adalah bahan larva yang akan jadi pakan dari ikan dan seterusnya. Jadi food waste-nya pun juga akan dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi," katanya.

Dalam agenda tinjauan ke dapur SPPG di Pulogebang, Jumat (10/1), Qodari M. Qodari juga mendapatkan laporan terkait food waste, dimana masih ada sebagian kecil siswa yang tidak menghabiskan makanan. "Data tersebut akan menjadi acuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan menu MBG agar lebih disukai anak-anak," ujarnya.

Menurut Qodari, inisiatif sisa makanan MBG menjadi limbah organik dalam budi daya maggot merupakan bagian dari penyempurnaan Program MBG. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan skala program untuk mencapai target yang lebih besar di tahun 2025 hingga 2029.

Selain mengecek kualitas makanan, Qodari juga mengusulkan sistem penilaian berupa rating untuk setiap dapur SPPG, rating tersebut bisa menggunakan skala 1-5 yang paling tinggi.

Dengan adanya evaluasi sistematis, inovasi pengelolaan limbah dan penyesuaian terhadap selera lokal usai kunjungan ke dapur SPPG, diharapkan Program MBG dapat semakin mengalami penyempurnaan sebagai langkah nyata meningkatkan gizi anak-anak secara nasional.

"Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan,” katanya.

Produk Bermanfaat
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menangani sampah sisa makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Jadi pupuk dan makanan hewan. Itu semua bisa kalau dikelola dengan baik," kata Khoirudin di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta perangkat daerah di masing-masing wilayah, harus bisa mengelola sampah organik (food waste) ini menjadi produk yang bermanfaat. Jika dikelola dengan baik, kata Khoirudin, sampah sisa makanan Program MBG bisa memiliki dampak positif. Bahkan, tidak berdampak penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Tidak mudah mengelola sampah. Tapi jika bisa diolah maka sampah itu bernilai tinggi dan bisa dijadikan manfaat," kata Khoirudin.

Sebelumnya, DLH DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pengelolaan sisa makanan dari Program MBG dengan fokus pada pengolahan sampah organik sisa makanan. "Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Maggot Black Soldier Fly (BSF)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto Selasa (7/1).

Asep mengatakan, dukungan ini mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga di sekolah-sekolah. Semua itu, kata Asep, bertujuan memastikan sampah organik dapat dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara optimal.

Senada, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan, sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

"Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot," katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal," ujar dia.

Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah. "Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah," ucapnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut," tuturnya.