Space 2045, Peta Jalan Dorong Industri Dirgantara dan Antariksa

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) optimistis mampu memperkuat industri dirgantara dan antariksa dalam negeri, dengan mengoptimalkan Peta Jalan Keantariksaan Indonesia 2045 atau dikenal sebagai Space 2045.

"Tidak hanya kedirgantaraan, tapi juga untuk antariksa, karena masalah space ini kan urusan BRIN, kami lembaga teknisnya. Jadi, kami akan memastikan Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari space keseluruhan," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta, Selasa (26/11).

Untuk mendukung cita-cita tersebut, Handoko menyebut pihaknya tengah mengupayakan penciptaan wadah besar, tidak hanya di bidang aktivitas riset, namun juga praktik kolaborasi.

Beberapa kerja sama pengembangan (co-development), lanjutnya, juga dijalin oleh BRIN dengan sejumlah industri dirgantara dan antariksa internasional. Salah satunya dengan industri dirgantara asal Turki, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ).

"Kami memanfaatkan skema mobilitas periset, untuk kemudian bisa menciptakan skema kerja sama yang basisnya diawali dengan internship, yang basisnya co-development," jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata Handoko, pihaknya menargetkan dapat mengaplikasikan teknologi penginderaan jauh (remote sensing), untuk diterapkan sebagai langkah awal dalam mengembangkan industri kedirgantaraan dalam negeri.

Teknologi ini, lanjutnya, diaplikasikan dengan pembuatan pesawat tanpa awak atau drone, yang digunakan untuk berbagai keperluan sipil yang memerlukan pencitraan data satelit. Seperti pemetaan wilayah, prakiraan mitigasi bencana, dan lain sebagainya.

Menurut Handoko, hal ini bukanlah hal yang muluk-muluk, sebab ia menilai Indonesia yang memiliki wilayah yang luas sangat memerlukan teknologi ini, guna mempermudah kerja-kerja pemerintah maupun swasta dalam menangani berbagai permasalahan. Dengan demikian Indonesia telah memiliki pasarnya tersendiri di bidang ini.

"Oleh karena itu di Space 2045 kita akan fokus remote sensing misalnya, karena (melalui) remote sensing itu, Indonesia bisa menciptakan space economy," ucap Laksana.

Potensi Besar
Sementara itu, Profesor Bidang Aerodinamika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) Lavi Rizki Zuhal menilai, Indonesia berpotensi tinggi dalam mengembangkan industri dirgantara dalam negeri. Terlebih dengan meningkatnya permintaan dunia di bidang kedirgantaraan.

"Potensinya sangat besar, terutama dengan adanya prediksi peningkatan aerospace dunia, dari 350 miliar dolar AS pada tahun ini, dan akan menjadi 790 miliar dolar AS pada 10 tahun mendatang," katanya.

Penerima Nurtanio Award Tahun 2024 itu menegaskan, Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi tersebut sebaik-baiknya, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Laksana pun menekankan, pihaknya juga berkoordinasi dengan industri dalam negeri, termasuk dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertahanan, sebagai pemasok kebutuhan industri atau offtaker di bidangnya.

"Saat ini bagaimana kita sama-sama memperkuat industri pertahanan, karena di industri itulah kini satu-satunya offtaker kita, khususnya di bidang kedirgantaraan," tutur Laksana.

Investasi Strategis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy sendiri mengatakan, industri pertahanan merupakan investasi strategis yang melindungi kekayaan negara.

"Tidak ada negara maju tanpa industri pertahanan yang kuat. Industri ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga merupakan investasi strategis yang melindungi kekayaan negara dan mendukung sektor lain, seperti pertanian, yang akan memiliki nilai tambah lebih tinggi dengan dukungan teknologi berbasis pertahanan yang kokoh,” ujar Rachmat Pambudy beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah berkomitmen mewujudkan industri pertahanan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global.

“Salah satu langkah strategis adalah melalui kebijakan spend to invest, mewajibkan perusahaan pertahanan luar negeri berinvestasi di Indonesia saat Indonesia membeli produk mereka,” kata Rachmat.

Bentuk investasi yang dimaksud dapat berupa pembangunan fasilitas produksi, kerja sama produksi, atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Indonesia. Saat ini, PT Pindad dinyatakan telah memproduksi berbagai alutsista unggulan, seperti tank Harimau, panser Anoa, dan kendaraan taktis Maung, yang digunakan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Industri pertahanan nasional di Indonesia, juga dianggap telah berkontribusi dalam perekonomian melalui substitusi impor dan penciptaan lapangan kerja. Pendapatan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) pada tahun 2023, disebut sudah mencapai angka yang melebihi pendapatan perusahaan pertahanan Roketsan Turkiye.

Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan yang menggambarkan keberhasilan kebijakan keberpihakan terhadap produk nasional. Menteri PPN mengharapkan industri pertahanan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8% dan menuju target tingkat kemiskinan 0%.

"Untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia, teknologi harus hadir sebagai intervensi utama. Pindad, melalui inovasi teknologinya, dapat berkontribusi mendukung berbagai sektor, termasuk pangan, kesehatan, dan energi, guna mewujudkan Indonesia yang kuat pada 2045," tandasnya.