SKK Migas: Produksi Gas RI Bisa Dimanfaatkan Untuk Pasar Dalam Negeri

JAKARTA - Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengungkapkan produksi gas dari blok-blok migas di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan pasar dalam negeri.

Menurut Kurnia, pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu utamanya datang dari sektor industri yang notabene punya peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. 

Di sisi lain, dia menyebut jaminan ketersediaan pasokan gas bagi industri, khususnya industri pengolahan jadi salah satu pertimbangan investor sebelum menanamkan modal mereka.

"Dari situ, kami akan terus mendorong industri dalam negeri supaya bisa memanfaatkan produksi gas nasional," ungkap Kurnia lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/8).

Sekalipun porsi energi bersih pada bauran energi nasional terus meningkat dalam rangkaian mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat, sumber energi fosil seperti minyak dan gas bumi akan tetap digunakan pada masa transisi.

Merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), ada mandat untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi fosil yang relatif lebih bersih dibanding minyak bumi. Persentase pemanfaatan gas bumi ditetapkan setidaknya 22% pada 2025 dan minimum 24% tahun 2050 mendatang.

Baca Juga: Aturan HGBT Belum Optimal, 95% Industri Dapat Gas di Atas US$6/MMBTU

Porsi alokasi gas bumi yang semakin besar dan beriringan dengan kebutuhan energi yang juga kian meningkat, Kurnia menegaskan Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan gas untuk sektor domestik.

"Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam RUEN, kebutuhan gas di 2025 diperkirakan mencapai 44,8 million ton oil equivalent (MTOE)," kata dia.

Bahkan pada 2050, SKK Migas memperkirakan kebutuhan gas bisa naik hingga 113,9 MTOE. Guna mencukupi kebutuhan itu, diperlukan pasokan gas bumi setidaknya 89,5 MTOE atau setara 9.786 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) tahun 2025 dan 242,9 MTOE atau setara 27.013 MMSCFD tahun 2050.

Supaya pasokan energi gas bumi tetap terjamin, RUEN pun mengamanatkan pengurangan ekspor gas bumi menjadi di bawah 20% tahun 2025, serta menghentikan ekspor selambatnya tahun 2026. 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan mandat itu dijalankan dengan menjamin serapan gas di dalam negeri untuk industri yang telah terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, transportasi, serta sektor lainnya. 

Hingga kini, dia menyebutkan gas bumi yang diproduksi lapangan-lapangan migas sudah 65% terserap untuk sektor domestik.

"Terkait gas, termasuk liquefied natural gas (LNG), sektor hulu migas berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu," tegas Dwi.

Baca Juga: Gapmmi Minta Industri Mamin Dapat Gas Murah

Tak sekadar memperbesar porsi alokasi gas bagi keperluan dalam negeri, dia juga menegaskan investasi sektor hulu migas dalam menemukan cadangan baru harus terus ditingkatkan. Pasalnya dari segi cadangan, potensi gas bumi di Indonesia masih cukup menjanjikan bagi keperluan domestik.

Merujuk catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi menerangkan cadangan gas alam Indonesia per Mei 2023 mencapai 54,83 TCF. Artinya apabila proyek pengembangan blok gas bumi berjalan sesuai rencana, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri.

"Setelah 2030, kemampuan dukungan industri hulu migas untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik menjadi semakin kuat seiring dengan selesainya Proyek Abadi Masela yang dijadwalkan onstream di 2029," paparnya.

Sementara itu, Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi membeberkan ada sejumlah tantangan produksi gas nasional supaya bisa tetap optimal terserap oleh industri dalam negeri. Misalnya, ialah penguatan infrastruktur untuk mendukung pemrosesan, distribusi, hingga penerimaan gas ke pasar domestik.

Kemudian, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan lapangan-lapangan gas bumi guna mencukupi kebutuhan selama masa transisi energi. Bila tantangan tersebut tidak bisa diatasi, Indonesia ke depannya hanya akan menjadi net importer gas.

"Apabila investasi untuk pengembangan gas, termasuk infrastruktur pendukung, tidak dimulai dari sekarang, pada satu titik di masa depan, Indonesia bisa menjadi net importer gas," ucap Sofwan.