SKK Migas Akan Validasi Temuan 'Harta Karun' Di Blok Andaman

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan memvalidasi potensi sumber gas besar atau giant discovery di Blok Andaman yang terletak sekitar 100 km Sumatra Bagian Utara.

Temuan gas jumbo itu diumumkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy pada akhir 2023 lalu. Tak tanggung-tanggung, potensi yang ditemukan Mubadala di WK South Andaman mencapai lebih dari 6 trillion cubic feet (TCF) yang berasal dari Sumur Eksplorasi Layaran-1.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskan informasi giant discovery itu sejatinya menjadi angin segar bagi industri hulu migas Indonesia.

Karena itu, SKK Migas berharap ada percepatan proses eksplorasi hingga produksi, mengingat gas bumi akan menjadi sumber energi andalan RI pada masa yang akan datang.

"Pembuktian dan validasi besaran cadangan gas dan kondensat sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan langkah dan pembangunan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk proses percepatan onstream," ucap Hudi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/1).

Blok South Andaman sendiri merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang dilelang pada 2018 silam. Kontrak pengelolaan lapangan itu baru diteken oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Mubadala Energy pada Februari 2019 dengan mekanisme kontrak gross split.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, total sumber daya di Andaman mencapai sekitar 4.965 juta barel minyak ekuivalen (MMBOE). Saat ini, terdapat dua konsorsium KKKS besar, yakni Mubadala Energy dan Harbour Energy.

Saat ini penemuan gas jumbo di South Andaman masih dalam tahap eksplorasi awal. Mubadala Energy diketahui sedang melakukan serangkaian tes, seperti core analysis, fluid analysis, kemudian post drill analysis.

Hudi menjelaskan nantinya dari sumur eksplorasi dan appraisal itu akan disusun Penentuan Status Eksplorasi (PSE) sebagai dasar rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) sesuai hasil kajian teknis, ekonomis, skenario pengembangan, hingga komersialisasi.

"Terkait infrastruktur termasuk pembangunan kilang LNG akan terjawab setelah POD selesai. Secara umum betul penemuan gas ini akan butuh infrastruktur agar bisa dikomersialkan," kata dia.

Namun demikian, Hudi menyayangkan sejumlah informasi yang tidak akurat dan spekulatif terkait temuan cadangan gas itu. 

Salah satunya, ialah informasi yang mengabarkan seolah-olah cadangan yang ditemukan merupakan minyak dengan potensi miliaran barel, hingga temuan yang dikaitkan dengan penghapusan kemiskinan di Aceh.

"Informasi ini sangat misleading dan menyesatkan, perlu diluruskan supaya tidak menimbulkan spekulasi di publik, khususnya bagi masyarakat Aceh," tegasnya.

Komitmen Mubadala
Sekadar informasi, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali telah menyambangi Kantor Kementerian ESDM dan bertemu dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, serta Kepala SKK Migas.

Pada pertemuan itu, Abdulla memaparkan hasil pengeboran Layaran-1, yakni soal temuan gas jumbo yang menjadi bagian dari program Mubadala Energy untuk mendukung target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD.

"Indonesia memiliki potensi yang luar biasa terkait cadangan migas, penemuan ini patut disyukuri dan diharapkan dapat mendukung target produksi tahun 2030," papar Abdulla.

Setelah penemuan gas jumbo di South Andaman, Abdulla berkomitmen mempercepat proses menuju onstream. Mubadala menargetkan onstream proyek South Andaman bisa terjadi pada tahun 2030 mendatang.

"Sehingga diharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan agar kami bisa melanjutkan penemuan ini dan dapat membantu untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengakui sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir, khususnya soal kepastian hukum dan kebijakan fiskal. Saat ini, pemerintah dia sebut telah melonggarkan dan memberi fleksibilitas dalam hal mekanisme kontrak gross split maupun cost recovery.

"Kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam mendorong perbaikan-perbaikan regulasi maupun fiscal term untuk mendukung KKKS," pungkas Abdulla Bu Ali.