Setengah Hati Mengondangkan UMKM

JAKARTA – Jam dinding sudah menunjukkan waktunya makan siang pada Senin kedua tahun 2024. Namun, situasi Bandara Halim Perdana Kusuma yang terletak di Jakarta Timur masih belum ramai seperti biasanya, baik di landside bandara bagian dalam maupun luar. Pada hari-hari biasa, kondisi demikian jelas berbeda. 

Landside Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri terdiri beberapa area. Pertama, gerbang masuk Bandara Halim sampai parkiran mobil. Kedua, landside bandara bagian luar, yang terdiri dari lobi utama, gate Keberangkatan, Kedatangan.

Ketiga, masih di landside bagian luar tepatnya di seberang Kedatangan dan Keberangkatan, terdapat jejeran kafe dan resto. 

Keempat, landside Bandara Halim bagian dalam, yakni mulai dari lobi untuk check in hingga ruang boarding. 

Sebagai informasi, landside adalah bagian bandara untuk mobilitas penumpang. Salah satunya curb atau area trotoar sebelum lobi utama bandara, tempat menuju atau meninggalkan terminal bandara, atau lokasi naik turunnya penumpang.

Sebagai gambaran, Bandara Halim tidak seluas Bandara Soekarno-Hatta. Hanya ada satu terminal dengan dua gerbang, Keberangkatan dan Kedatangan, di bandara milik Angkasa Pura tersebut. Kedua gate itu dipisahkan oleh information center dan jajaran toko makanan dan minuman. 

Berdasarkan pandangan mata Validnews di empat area tersebut, tidak ada tenant pelaku usaha berkategori UMKM sama sekali. Sepanjang pintu keberangkatan sampai kedatangan, hanya diramaikan oleh gerai makanan dan minuman, kafe, dan minimarket ternama. Kesemuanya dibesut korporasi besar.

Mayoritas jenama toko yang memadati lobi utama Bandara Halim itu sudah terkenal. Di antaranya, Kopi Kenangan, KFC, Excelso, Bakso Lapangan Tembak, Afung, Indomaret Point, Roti O, dan Holycow. Sedang pada area restoran dan kafe di seberang pintu kedatangan dan keberangkatan, juga tampak tidak ada satupun kedai UMKM. Jenama ternama yang ada di sana. Jauh di ujung parkiran mobil, ada kantin bandara yang biasanya untuk pegawai.

Di sisi ruang boarding Bandara Halim pun demikian serupa, tak dijumpai tenant UMKM. Hanya terdapat sekitar sepuluh tenant yang menghiasi ruang boarding. Semuanya merupakan jenama ternama, seperti Afung, Belinda Brownies, Circle K, Tana Java Coffee & Kitchen, Kebab Company, Periplus Toko Buku, dan Susi Air Lounge. 

Pemandangan Berbeda 
Validnews juga menelusuri lobi Stasiun KCIC Halim. Berdasarkan pantauan, tidak banyak orang yang berlalu lalang di jam kerja, Senin (8/1) siang itu.

Terdapat tiga area di startius KCIC Halim. Ketiganya mencakup lobi utama di lantai dasar, tempat mobilitas penumpang sebelum masuk ke gate keberangkatan. Kemudian lantai dua, yaitu lobi kedatangan, dan sky bridge atau jembatan penghubung antara Stasiun KCIC Halim dan LRT Halim. Sayangnya, tidak ada stan UMKM yang memeriahkan lantai dasar.  

Pemandangan berbeda dapat dilihat setelah naik tangga ke lantai dua Stasiun KCIC Halim dengan mengikuti papan tanda 'Kedatangan dan LRT'. Di sini, ada  puluhan booth UMKM kuliner berjajar rapi di sayap kiri tangga, dan di depan palang otomatis gate kedatangan.

Setidaknya ada sekitar 8 stan UMKM di sayap kiri tangga, dan 15 stan UMKM di depan pintu kedatangan. Menariknya, para pelaku UMKM tersebut belum lama hadir di lantai dua stasiun KCIC Halim. Mereka baru menempati tempat itu sejak Desember 2023. 

Para UMKM tidak secara permanen mengisi lahan komersial di stasiun kereta layang tersebut. UMKM diundang saat ada event. Nah, kebetulan kali ini event organizer JIISCOMM yang membawa pelaku UMKM kuliner cita rasa nusantara.

Staf operasional JIISCOMM, Vina mengatakan pihaknya telah menyeleksi dan mengundang 23 UMKM pilihan untuk mengisi stan di lantai dua Stasiun KCIC Halim. Adapun, UMKM itu beroperasi mulai November dan Desember 2023 hingga Maret 2024.
 
"Mereka ada di sini tiap hari selama event, kita sampai Maret (2024), kita dari November (2023) di sini," ujar Vina saat ditemui Validnews, Senin (8/1).

Asal tahu saja, di sini event organizer (EO) berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani pelaku UMKM dengan penyelenggara infrastruktur publik. Vina menyampaikan, JIISCOMM melakukan kerja sama dengan PT KCI untuk menghadirkan puluhan UMKM tersebut. 

Seorang pekerja stan Nasi Kebuli dan Kambing Guling Karju di Stasiun KCIC Halim mengaku cukup senang karena pihaknya tidak perlu membayar biaya sewa tempat, listrik, dan air. Sistem bisnis yang dijalankan adalah bagi hasil atau keuntungan (profit sharing). 

"Kita enggak ada biaya sewa sama sekali, karena kita share profit jatuhnya, jadi persenan, 70% untuk kita, 30% untuk EO-nya. Listrik segala macam sudah enggak bayar, apalagi di sini semua serba (butuh) listrik," ungkapnya. 

Lokasi sederet UMKM itu sebenarnya tergolong strategis. Stan mencolok langsung terlihat dan bisa menggugah para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta setelah melakukan perjalanan dari Padalarang atau Bandung. 

Kendati demikian, berdasarkan pantauan Validnews, tidak terlalu banyak penumpang yang mampir. Saat itu, ada puluhan meja makan yang tersedia bagi pelanggan, tapi kira-kira hanya enam sampai tujuh meja saja yang terisi. 

Seorang barista di stan Teh Tarik dan Kopi Aceh Ce Bush yang enggan disebutkan namanya menuturkan, sesudah momen tahun baru 2024, UMKM cenderung sepi pembeli. Sementara saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), stasiun dan gerai UMKM sama-sama ramai. 

"Ini mungkin karena dampak tahun baru makanya sepi ya, sebelumnya ramai, pas Nataru. Buat kita pribadi sih omzet jadi lebih besar pas ramai, kalau sekarang ini rada kurang," keluh pemuda itu, Senin (8/1). 

Beranjak ke skybridge Stasiun KCIC Halim, anjungan itu tampak mencolok dan cerah lantaran dipenuhi puluhan stan UMKM yang berwarna merah. 

Kali ini, Mayora Group berkolaborasi dengan PT Sarinah untuk menghadirkan bazar kuliner UMKM. Setidaknya ada 20 stan makanan dan minuman nusantara yang meramaikan skybridge di dekat peron LRT Halim. 

Sama seperti stan UMKM di lobi Kedatangan, UMKM di bazar kuliner pun tidak permanen, hanya sampai selesai event pada Februari 2024. Bisnis juga menerapkan sistem bagi hasil dengan porsi yang sama, yakni 70% untuk pelaku UMKM, sedangkan 30% sisanya untuk pihak yang mengundang. 

Di sela-sela UMKM, ada satu brand besar, yaitu Teh Pucuk Harum yang ikut mejeng di anjungan. Karena bukan UMKM, stan Teh Pucuk membayar uang sewa Rp6 juta per bulan. 

"(Biaya sewa) kalau Pucuk sebulan alhamdulillah 'enam ribu' (Rp6 juta). Kita mulai buka 6 November 2023, jadi per bulannya segitu, kalau kita doang dari Pucuk," tutur Wira seorang penjaga stan Teh Pucuk Harum, Senin (8/1).

Terhimpit
Di lain tempat, Validnews turut mendatangi jantung Jakarta, tepatnya MRT Bundaran HI dan mampir ke salah satu ruko milik pelaku UMKM. 

Posisinya mungkin terbilang strategis karena berada tepat di depan pintu keluar MRT Bundaran HI, namun tak banyak penumpang yang mampir atau sekadar melirik ke ruko UMKM Tazbiya. 

Menjual berbagai jenis tunik dan mukena travel, ruko berukuran 1,5×3,5 meter tersebut terhimpit Alfa Express yang berada tepat di sebelahnya. Pengunjung yang datang pun hanya mengunjungi Alfa, alih-alih memilih mampir ke ruko UMKM tersebut. 

Waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB, lalu lalang penumpang kian mengular, memanjang berebut antre keluar dari stasiun MRT. Namun, tetap saja tak ada satupun yang singgah di Toko Tazbiya.  

Meskipun begitu, Anggi, yang merupakan penjaga Toko Tazbiya mengungkapkan, omzet yang didapat dari berjualan di MRT terbilang menguntungkan.

"Baru tiga bulanan sih, tapi terhitung ramai (penjualan). Sehari bisa sampai satu juta, sekitar 12-14 pcs," kata Anggi kepada Validnews, Rabu (9/1).

Meski begitu, kemujuran ini rupanya tidak merata didapatkan UMKM lain yang juga berjualan di lokasi yang sama. Honey Loaf, UMKM yang menjual aneka roti ialah salah satunya. Kepada Validnews, Rabu (9/1), Ani yang merupakan penjaga di situ mengungkapkan, setelah hampir satu tahun menjadi penghuni ruko di MRT Dukuh Atas, toko yang dijaganya mengalami penurunan penjualan. 

"Sekarang kayak di hari-hari tertentu saja penjualan bisa ramai," timpal dia. 

Dari delapan ruko yang ada di MRT, Honey Loaf harus bersaing melawan jenama besar. Sebut saha Auntie Annes's, Koi, Mixue, C Bokes, hingga Indomaret point.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo menjelaskan, spot di stasiun  MRT ada bermacam-macam. Penentuan letak spot-spot tertentu dipengaruhi dari desain stasiun dan lain-lain. 

"Kalau itu areanya untuk retail termasuk UMKM ya memang untuk retail, bukan untuk ATM atau yang lain. Jadi memang diperuntukkannya dia sama dengan retail reguler, jadi kategorinya ritel," kata Ahmad saat dihubungi Validnews melalui sambungan telepon, Jumat (5/1). 

Dengan demikian jika ditotal dari 16 stasiun MRT yang ada, kurang lebih ada sekitar 54 spot untuk retail. Adapun peruntukan untuk tenan ritel reguler yang non-UMKM sebanyak 37 dan sebanyak 17 adalah UMKM. "Jadi kalau dihitung proporsional dari total, ritelnya itu 17:54 ya sekitar 33%," imbuhnya.

Namun, diakui Ahmad dari 17 spot UMKM yang disediakan, baru terisi sekitar 13 spot UMKM. Artinya, masih tersisa 4 spot lagi yang bisa diisi oleh UMKM. Melalui media sosial, pihaknya membuka kesempatan secara luas kepada para pelaku UMKM yang ingin menempati titik-titik yang masih kosong di MRT.

Teranyar, MRT telah membuka batch dari bulan November 2024. Setelah banyak UMKM yang mengajukan ketertarikan, pihak MRT mengadakan seleksi. Saat ini, tengah memasuki tahap seleksi pengumuman. Nantinya, para pelaku UMKM yang dinyatakan lolos bisa langsung onboard. 

Ada kriteria tertentu yang disyaratkan buat UMKM yang dapat menempati tempat yang telah disediakan MRT. Salah satunya adalah terkait harga sewa. Untuk harga sewa, Ahmad mengaku menawarkan harga yang berbeda untuk UMKM. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM yang mengalami keterbatasan kondisi. 

"Tentu berbeda dengan kondisi retail reguler, harga sewa (UMKM yang mengalami keterbatasan kondisi) bisa sekitar sepersembilan lebih murah daripada harga sewa retail reguler. Jadi kalau misalnya sekitar Rp1,5 juta sewa per bulannya, kalau reguler bisa hampir sembilan kali atau sepuluh kali dari sekitar itu lebih besar daripada UMKM, jadi sudah jauh lebih murah daripada retail tenan reguler," terang dia. 

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, beberapa UMKM pada akhirnya merasa bisnisnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Akhirnya, ada yang memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan atau mengakhiri sewa. 

Berdasarkan observasi lapangan, lanjut Ahmad, UMKM yang cukup banyak peminatnya adalah FNB alias stan makan dan minum. Dia mengaku, pihak MRT sudah menempatkan UMKM pada stasiun yang ramai. Stasiun Lebak Bulus dan Dukuh Atas adalah contoh stasiun yang jumlah penumpang hariannya top score dari 13 stasiun yang ada.

Ke depan, Ahmad mengatakan, akan fokus melanjutkan proses seleksi UMKM untuk menempati titik-titik yang masih kosong. Untuk itu, kemungkinan besar pihak MRT tidak akan membuka spot-spot baru. 

Belum Sesuai Harapan
Keberadaan gerai UMKM ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Lewat beleid ini, pemerintah berusaha memberikan karpet merah untuk UMKM.

Dalam aturan ini tersebut, pada Pasal 60 menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Adapun, infrastruktur publik sebagaimana dimaksud meliputi terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Ada juga Pasal 67 yang meminta penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% dari harga sewa komersial. Nyatanya, masih banyak UMKM yang dikenakan biaya sewa lebih dari itu. 

Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, implementasi PP 7/2021, khususnya pasal 67 di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan UMKM. Masih banyak UMKM yang dikenakan biaya di atas 30%.

Bahkan, di infrastruktur publik seperti stasiun kereta api atau rest area, dia mengakui bahwa UMKM yang terakomodir adalah pelaku usaha yang bukan mikro lagi. 

Biasanya mereka sudah punya beberapa cabang. Kalaupun ada UMKM kelas mikro, selalu ditempatkan di ruang yang tidak atau kurang strategis.

Mirisnya lagi, Hermawati pernah menemui tindak kecurangan di lapangan. Kala itu, salah satu UMKM yang menempati bandara di Semarang harus tergusur oleh pesaing yang mendekati ‘orang dalam’. 

Lain halnya di pusat perbelanjaan. Kokas misalnya, justru tidak memperbolehkan UMKM membuat atau menyebar brosur. Akibatnya, tidak banyak yang tahu letak UMKM yang berlokasi di bawah. 

"Implementasi di lapangan tidak sesuai. UMKM susah mendapatkan akses ke ruang publik. Beberapa tempat karena UMKM tidak mendapatkan informasi hal ini, tetap mereka dibebankan sewa lebih dari 30%. Jika dilihat persentase, tentulah sangat minim, jauh panggang dari api," kata Hermawati melalui sambungan telepon kepada Validnews, Jumat (5/1). 

Hermawati mengatakan, UMKM kurang mendapat informasi atau sosialisasi tentang aturan-aturan kemudahan untuk usaha mereka.  Di sisi lain, dia justru menilai UMKM yang berada di kawasan ekonomi khusus seperti Indomaret, Alfamart, hingga Superindo jauh lebih baik. 

Senada dengan Hermawati, kepada Validnews, Rabu (9/1), Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero juga menyoroti harga sewa untuk UMKM di infrastruktur publik.

Dia menyebutkan harga sewa masih terbilang tinggi. Meskipun pengelola lokasi telah memberikan wilayah promosi untuk UMKM sebesar 30%, kerap kali pelaku usaha ini sendiri tidak menyanggupi untuk memenuhi biaya sewa yang telah ditetapkan.

"Sebagai contoh kalau kita ke bandara di Cengkareng. Itu apakah ada UMKM yang kelasnya mikro berjualan di sana? Nggak ada. Jadi harga sewa yang terlalu tinggi atau mahal tidak disanggupi oleh UMKM mikro meskipun tersedia lahan 30% untuk promosi. Yang mampu bisa disebut hanyalah UMKM kelas menengah. Sedangkan untuk mikro dan kecil harga sewanya terlalu mahal bagi mereka," tuturnya. 

Oleh karena itu, Hermawati dan Edy berharap agar UMKM dapat tetap diberikan lahan 30%, tapi dengan harga yang khusus. 

Kemudian, UMKM diberikan ruang yang strategis dan stan yang menarik. Tak lupa agar para pelaku UMKM dibekali pembinaan tentang literasi yang bisa membangun SDM dan usahanya.

Pemerintah pun diminta untuk mensosialisasikan tentang adanya aturan yang berpihak kepada UMKM. Buat aparatur yang tak menjalankan peraturan itu, keduanya mendesakkan perlunya sanksi untuk efek jera.  

Dipantau Pemerintah
Sebagai pengampu usaha ini. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait, yaitu Setkab, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah sejak tahun 2021 hingga saat ini telah melakukan pemantauan di beberapa lokasi infrastruktur publik (IP).

Kemenkop UKM mengimbau kepada para penyelenggara dan pengelola IP untuk menerapkan mandat dalam PP 7/2021 khususnya terkait penyediaan 30% tempat promosi dan pengembangan UMK pada IP, seperti stasiun, pelabuhan, bandar udara, rest area, dan terminal.

Imbauan untuk penyediaan tempat promosi bagi UMK ini juga dilakukan melalui beberapa forum koordinasi dan konsultasi.

"Kemenkop UKM dalam berbagai kesempatan telah aktif melakukan sosialisasi PP 7/2021 baik secara online maupun offline kepada para pelaku UMKM, yang salah satu materi sosialisasinya yaitu terkait dengan penyediaan 30% tempat promosi dan pengembangan UMK pada IP, di mana para pelaku UMK diberikan kesempatan untuk memperluas pemasaran produk pada area IP," ujar Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman kepada Validnews, Rabu (9/1).

Dia menjelaskan, area komersial pada IP, yaitu suatu lahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pendapatan atas pemanfaatan lahan tersebut. Mulai dari retail, food & beverages, lounge, commercial service, sponsorship & promotion, tourist information center, toilet, dan lain sebagainya. 

Sayangnya, terkait dengan tata letak tempat promosi UMK pada IP tidak diatur dalam PP 7/2021. Soal lokasi, ada beberapa kondisi yang menurutnya sebagai paradoks.   

Dia memberikan contoh pada beberapa kondisi. Di rest area dan terminal, misalnya, lokasi tempat promosi di dekat toilet justru lebih memiliki peluang pengunjung yang banyak dibandingkan tempat lainnya. 

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Kemenkop UKM di enam lokasi piloting project, ada beberapa IP yang telah memenuhi terkait penyediaan 30% tempat promosi UMK.  

Terminal Leuwipanjang, Terminal Bayuangga, Rest Area Km 260B Banjaratma, Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan Bakauheni, disebut sebagai enam lokasi itu. 

Sementara itu, Bandara NYIA, meski baru mencapai 22%,  pihak penyelenggara IP telah berkomitmen dan bersedia untuk menambah area tempat promosi bagi UMK.

Belum Ada Sanksi 
Hanung mengakui, PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengatur terkait sanksi bagi penyelenggara IP.  Meski begitu, kementerian dan dinas diminta untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan UMK tersebut. Hal sama berlaku buat persoalan  biaya sewa.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pasal 21 Ayat 3 Huruf C menegaskan, biaya sewa bagi pelaku usaha perseorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil adalah sebesar 25% dari biaya sewa komersial. 

Selain itu, beberapa pola lainnya seperti subsidi sewa juga telah dilakukan. Semisal yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta membayarkan biaya sewa, yang menyebabkan pelaku UMK mempromosikan produknya di Bandara NYIA secara gratis. 

"Terkait penyelenggara IP yang dikelola oleh BUMN/Swasta kiranya dapat menyesuaikan penetapan tarif sesuai dengan ketentuan pada PP 7/2021," tegas Ahmad. 

Adapun soal carut-marut masalah yang masih timbuk, kini, pemerintah sedang mengkajinya. Di antaraya soal skema insentif yang dapat diberikan untuk pengelola IP yang telah memenuhi mandat PP 7/2021. Subsidi tarif sewa, tarif listrik bagi UMK, pajak air permukaan/air tanah, pajak bumi bangunan, pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah adalah di antara insentif yang dipikirkan. Dengan berbagai upaya tersebut, UMKM diharapkan dapat berdaya saing. 

Yang juga relevan diingat adalah bahwa menurut ASEAN Investment Report yang dirilis United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada September 2022, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN.