Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

05 Mei 2021|11:44 WIB

Sarinah dan Parna Damai, Pengelolaan Saripan Diharap Moncer

Sengketa keduanya dimulai dari Perjanjian Kerja Sama yang dikenal dengan Perjanjian Sarinah-Parna pada 25 Juli 2007 silam

Penulis: Zsasya Senorita Mc Ramadhani,

Editor: Fin Harini

ImageHotel Sari Pacific Jakarta, Kamis (22/5/2019). ANTARA/Aji Cakti

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir berharap pengelolaan Hotel Saripan Pacifik membaik usai PT Sarinah dan PT Parna Raya meraih kesepakatan damai. Hotel yang berlokasi di jantung Jakarta tersebut selama ini menjadi pangkal sengkarut antara kedua perusahan.

Dalam perjanjian kedua belah pihak, dicapai kesepakatan untuk memberikan hak pengelolaan dan pengoperasioan Hotel kepada PT Parna Jaya selama lima belas tahun lamanya. Terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

“Kerja sama yang baik antara Sarinah dengan Parna Raya telah terjalin sejak tahun 2007. Tentu dengan kesepakatan hari ini, kita semua berharap pengelolaan Hotel Saripan Pacific dapat semakin ditingkatkan secara profesional,” ujar Erick.

Ia menyebutkan, Saripan Pacifik memiliki modal untuk berkembang.  Salah satu Hotel legendaris di pusat Jakarta yang mulai beroperasi sejak tahun 1976 itu memiliki perpaduan antara fasilitas terbaik dan lokasi strategis.

“Saya percaya, dengan dimulainya babak baru ini, Saripan Pacific akan lebih baik lagi,” jelas.

Sebelumnya, terdapat sengketa hukum yang melibatkan PT Sarinah dengan PT Parna Raya yang berlangsung sejak 2007 lalu.

Berdasarkan kronologis permasalahan hukum kedua belah pihak, dijelaskan awalnya PT Sarinah masuk sebagai pemegang saham PT Sariarthamas Hotel Indonesia (SHI) -dahulu bernama PT Sarinitokyu Hotel Corporation- berdasarkan Perjanjian Kerjasama Join Venture yang kemudian dituangkan dalam Basic Agreement tanggal 30 September 1970. 

Pada 2007, PT Parna Raya turut bergabung sebagai pemegang saham PT SHI bersama PT Sarinah dengan cara mengambil alih saham yang semula dimiliki PT. Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyo Corporation, dan saham Sojitz Corporation. PT Sarinah dan PT Parna Raya kemudian membuat Perjanjian Kerja Sama yang dikenal dengan Perjanjian Sarinah-Parna pada 25 Juli 2007 silam, yang kemudian menjadi permasalahan.

Saat ini, kedua belah pihak, PT Sarinah dan PT Parna Raya saling menyetujui untuk mengakhiri secara damai sengketa-sengketa hukum tersebut. Berdasarkan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk saling memiliki 3.750 saham atau setara dengan 50%-%50%.

Dalam RUPS, keduanya juga menyepakati Kewajiban Inbreng Sarinah sebagai Pihak Pertama berupa penyerahan tanah kepada Perusahaan seluas 2.280 m2 akan dikesampingkan. 

Kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri secara damai sengketa-sengketa dan upaya-upaya hukum yang telah, sedang, atau akan dijalankan sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Perdata, Putusan Perdata RUPS, dan Putusan TUN mengenai komposisi kepemilikan saham Pihak Pertama (PT Sarinah) dan Pihak Kedua (PT Parna Raya) di dalam perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh keputusan perdamaian kedua belah pihak. Menurut Erick, hal ini sangat membantu bagi kemajuan PT Sarinah ke depan.

“Saya ingin semua persoalan yang ada di BUMN bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Adalah menjadi bentuk komitmen Kementerian BUMN untuk membangun ekosistem yang sehat antara BUMN dengan swasta,” pungkasnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER