S&P: Investor Rasakan Ketidakpastian Dari Rencana Fiskal Pemerintahan Prabowo  

JAKARTA - S&P menilai pemerintah baru telah mengisyaratkan untuk meningkatkan belanja publik, dengan pendanaan yang berasal dari peningkatan utang pemerintah. Kondisi ini membuat investor kemungkinan akan fokus pada pemerintah baru, apakah akan terus mematuhi batasan hukum atas defisit fiskal.

“Indonesia harus mempertahankan prospek pertumbuhan yang stabil selama 2-3 tahun ke depan, dengan pertumbuhan PDB per kapita riil di atas 4% dalam 3-4 tahun ke depan,” sebut laporan S&P yang diakses, Jakarta, Rabu (31/7).

S&P menyebutkan pemerintahan baru Prabowo kemungkinan akan membiarkan tingkat utang pemerintah naik hingga 50% dari produk domestik (PDB). 

Peningkatan utang pemerintah tersebut, dari sekitar 39% PDB saat ini, masih menyisakan rasio utang di bawah batas hukum 60% dari PDB. 

“Namun, hal itu dapat diartikan bahwa pemerintah akan menjalankan defisit tahunan di atas batas hukum 3% dari PDB,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia selama 20 tahun terakhir telah mematuhi batasan atas defisit fiskal dan rasio utang. UU tersebut diterapkan pada 2003, menyusul kekacauan Krisis Keuangan Asia.

S&P mengakui, Indonesia telah mematuhi UU tersebut secara konsisten, kecuali selama gangguan ekonomi parah akibat pandemi covid-19. 

“Investor dapat merasakan ketidakpastian kebijakan yang meningkat, jika undang-undang tersebut diubah,” paparnya.

S&P menyampaikan, komunikasi awal pemerintah baru mengenai niat utang menunjukkan bahwa mereka menyadari risiko ini. Pemerintah telah menekankan, rasio utang 50% masih dalam batasan hukum saat ini. 

Pemerintah juga mengindikasikan, peningkatan utang bergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan dan rasio utang akan sedikit berubah pada tahun fiskal berikutnya. 

Tim presiden terpilih pun menyangkal bahwa pemerintah baru akan mengubah undang-undang untuk memungkinkan defisit fiskal yang lebih besar. 

“Meskipun ada jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada hingga pemerintah berikutnya mengungkap rencananya secara terperinci,” katanya.

Baca Juga: Nyaris 40% PDB, Outstanding Utang Pemerintah RI Naik Ke Rp8.444,87 T

Tingkat utang yang lebih tinggi akan membantu mendanai prioritas kebijakan Presiden terpilih. Jadi bisa meningkatkan pertumbuhan PDB riil menjadi 8% per tahun. 

“Rencana terpentingnya adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil,” ucapnya. 

Diestimasi, biaya tahunan program tersebut sekitar Rp450 triliun atau US$28 miliar; 2% dari PDB pada 2024, saat skema tersebut sepenuhnya diterapkan. Rencana lain, presiden terpilih tersebut mencakup investasi yang lebih besar dalam perumahan, pembangkit listrik, dan kilang minyak, serta peningkatan produksi pangan.

S&P mendorong pembuat kebijakan Indonesia memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan. Apalagi, pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun telah melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan transparansi melalui interaksi rutin dan berbagi informasi dengan para pelaku pasar keuangan

“Mereka bersedia bersikap fleksibel dalam melakukan penyesuaian kebijakan saat keadaan mengharuskannya. Pemerintah saat ini juga dengan cepat mengendalikan defisit anggarannya di bawah 3% dari PDB setelah tekanan ekonomi akibat pandemi mereda,” jelasnya. 

Meskipun akan membawa perubahan, S&P meyakini, pemerintah baru Prabowo akan tetap menjalani kesinambungan kebijakan yang signifikan. Terlebih, Presiden terpilih Prabowo pernah menjabat di pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Rasio Utang Naik 50% VS Defisit Fiskal 0%, Mana Yang Paling Mungkin?

S&P pun berharap, pemerintah baru akan berusaha menghindari gangguan ekonomi atau keuangan yang serius ketika hendak menerapkan inisiatif baru. Karena itu, pihaknya optimistis, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh mendekati 5% per tahun selama 3-4 tahun ke depan. 

“Kami berharap permintaan domestik akan memberikan banyak momentum pertumbuhan selama periode ini. Dengan ketidakpastian pemilu yang telah berlalu, investasi swasta akan meningkat dari perlambatan pada 2024,” urainya. 

Fokus pemerintah baru yang pro-pertumbuhan juga akan meningkatkan belanja publik dalam beberapa tahun ke depan. Pendapatan rata-rata di Indonesia tetap lebih rendah daripada sebagian besar negara berperingkat investasi lainnya, tetapi meningkat lebih cepat. 

S&P memperkirakan, PDB per kapita RI di 2024 sebesar US$5.000, sedikit di atas PDB 2023. Peningkatan kecil tahun ini, meskipun pertumbuhan yang jauh lebih kuat dalam mata uang lokal mencerminkan ekspektasi akan depresiasi rupiah. 

“Namun, tren pertumbuhan ekonomi lebih baik daripada sebagian besar negara dengan tingkat pendapatan yang sama,” jelasnya.