RI-Norwegia Sepakat Program Kehutanan Bisa Beriringan Dengan Kegiatan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni serta Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen sepakat, program kehutanan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan perekonomian negara. 

Menhut Raja Antoni dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (21/2), memastikan, pembangunan harus tetap beriringan dengan pelestarian hutan karena keduanya merupakan pilar utama yang saling berkaitan.

“Pada intinya, pembangunan tidak boleh berhenti. Hutan tetap lestari dan kesejahteraan masyarakat itu pasti. Ini adalah pilar yang tidak boleh dipotong-potong demi ketahanan pangan,” ujar Raja Antoni.

Sependapat, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen mengatakan, dunia memandang kepemimpinan Menhut Raja Antoni dalam menjaga hutan dan mendorong roda ekonomi melalui program kehutanan.

“Anda telah menunjukkan kepada dunia, bagaimana program kehutanan benar-benar bisa berjalan beriringan dengan peluang baru perekonomian dunia, menciptakan lapangan kerja baru,” kata Menteri Bjelland.

Indonesia dan Norwegia sendiri telah menjalin kerja sama dalam sektor kehutanan selama 75 tahun. Menteri Bjelland mengaku bangga dapat melanjutkan kerja sama dengen Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni.

“Kami sangat bangga dengan kerja sama ini, saya pikir dari awal kemitraan yang kita bagi bersama itu telah dibangun di atas ambisi yang sangat tinggi sebagaimana mestinya, tetapi juga saling menghormati dan berkomitmen,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Bjelland mengatakan, kerja sama dengan Indonesia sangat penting dilakukan. “Saya rasa ini juga merupakan kemitraan dan persahabatan yang panjang antara Indonesia dan Norwegia. Kita telah bersama-sama melewati waktu dan akan menjadi lebih kuat,” ucapnya. 

Paling Baik
Raja Juli Antoni menyampaikan, kerja sama Indonesia dengan Norwegia telah berjalan sangat baik, dengan kerja sama bidang iklim dan kehutanan kedua negara diperpanjang hingga 2030. 

"Secara jujur perlu kami sampaikan, saya sampaikan, partnership atau kerja sama dengan Norwegia adalah salah satu kerja sama yang paling baik di sektor kehutanan," kata Menhut.

Secara khusus dia merujuk kepada kerja sama pendanaan berbasis kontribusi (Result Based Contribution/RBC) yang sudah disalurkan dalam empat tahapan dengan besar pendanaan US$216 juta (sekitar Rp3,5 triliun). Pendanaan tahapan keempat atau RBC-4 sendiri sudah diluncurkan pada Desember 2024.

"Ini dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di kehutanan, untuk bersama-sama menjaga hutan kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kehutanan melalui perubahan semacam perhutanan sosial," tutur Menhut.

Tidak hanya itu pendanaan dari Norwegia juga berkontribusi terhadap Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan yang kini sudah dibuka periode kedua. Pendanaan itu dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melakukan aksi nyata terkait penanganan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan di tingkat akar rumput, melalui pengajuan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) itu, jelas Menteri Andreas, merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk menangani perubahan iklim dan melindungi alam. 

Dia pun memuji hasil yang sudah dicapai kerja sama tersebut, termasuk penurunan deforestasi, dan mengapresiasi pendanaan RBC tersebut berkontribusi dalam sektor-sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) demi mencapai kondisi FOLU Net Sink 2030. Begitu juga dengan upaya untuk memastikan tingkat penyerapan lebih besar dari emisi dihasilkan di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030.