31 Juli 2025
11:10 WIB
Respons Rating BBB S&P, Pemerintah Siap Genjot Ekonomi Semester II/2025!
Pemerintah mengafirmasi rating kredit BBB S&P dengan proyeksi pertumbuhan kuat 5% per tahun. Serangkaian langkah strategis telah RI siapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi semester II/2025.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Khairul Kahfi
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/11/2023). ValidNewsID/Darryl Ramadhan.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyorot peringkat kredit jangka panjang Indonesia dari S&P di level BBB. Menurutnya, rating ini sebagai bentuk kepercayaan internasional pada kesinambungan disiplin fiskal dan prospek ekonomi RI yang tetap positif di tengah peningkatan ketidakpastian eksternal.
Terkait pandangan S&P yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat sekitar 5% per tahun selama 2-3 tahun ke depan, Airlangga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi semester II/2025.
“Antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Kamis (31/7).
Baca Juga: Dapat Rating Kredit BBB dari S&P, Ini Tanggapan BI dan Kemenkeu
Lebih lanjut, dia menyebutkan, Indonesia memerlukan sinergi kebijakan melalui APBN dan nonAPBN untuk mencapai target pertumbuhan 2025.
Dari sisi konsumsi pemerintah, pihaknya mendorong percepatan realisasi belanja di kementerian dan lembaga, terutama yang memiliki alokasi anggaran besar yang diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.
Sementara di bidang investasi, pemerintah menekankan, pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan BPS.
“Langkah percepatan juga didorong dalam pelaksanaan Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan sasaran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan realisasi Kredit Program Perumahan (KPR), serta optimalisasi penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” urainya.
Sejumlah buruh menaiki sepeda motor saat antre pulang di salah satu pabrik di Kota Tangerang, Jumat (17/11/2023). Antara Foto/Sulthony HasanuddinDi sisi lain, pemerintah turut mengakselerasi pelaksanaan program padat karya tunai secara lebih optimal untuk memperkuat konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga sedang menyiapkan skema stimulus yang komprehensif pada masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.
Stimulus tersebut mencakup penyediaan event nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif PPN-DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan jalan tol.
“Selain itu, tingkat inflasi diperkirakan akan terjaga pada rentang target sasaran yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5%±1%, yaitu pada rata-rata 2,4% sepanjang 2025-2028,” bebernya.
OJK Jamin Stabilitas Sistem Keuangan
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, afirmasi peringkat kredit lembaga pemeringkat internasional tersebut tidak hanya mencerminkan fundamental makro ekonomi Indonesia. Akan tetapi juga, mengonfirmasi ketahanan serta pendalaman sektor keuangan Indonesia yang terus meningkat.
“Afirmasi peringkat kredit ini menegaskan kekuatan sistem keuangan kita dan terjaganya kepercayaan investor. OJK tetap berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan, serta memperluas inklusi keuangan,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi, Rabu (30/7).
OJK juga meyakini, langkah reformasi struktural yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memperkuat arus investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini juga akan makin memperkuat profil kredit Indonesia ke depan.
Baca Juga: IMF Revisi Naik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8%
Dirinya menyebut, OJK berkomitmen pada pelaksanaan program prioritas 2025 dalam mendukung stabilitas pasar keuangan, yang berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Begitu pula dengan agenda pengembangan pasar keuangan Indonesia, termasuk diversifikasi instrumen, penguatan keuangan berkelanjutan, serta inovasi kebijakan dan regulasi.
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjun g Priok, Jakarta, Senin (5/8/2024). Antara Foto/Aprillio AkbarRegulator berharap, upaya itu dapat meningkatkan peran sektor keuangan domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional serta menarik minat investor jangka panjang.
Dengan inflasi yang terkendali, indikator eksternal yang stabil, dan institusi kebijakan yang kredibel, Mahendra mengatakan, Indonesia terus menunjukkan posisinya sebagai negara dengan peringkat layak investasi (investment grade) di tengah berbagai tantangan global.
Sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan, OJK juga terus memastikan dapat menerapkan kebijakan yang terarah untuk merespons dinamika pasar terkini.
“Kepercayaan investor dan pelaku pasar adalah salah satu aset terpenting dalam melangkah ke depan. OJK akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan, sambil membangun kepercayaan dan ketahanan pasar untuk jangka panjang,” pungkasnya.