Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|08:00 WIB

Realisasi PC-PEN Anyar Capai 37,2%

Pada Semester I/2021, defisit anggaran APBN menyentuh Rp283,2 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImageMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021). Antara Foto/Rivan Awal Lingga

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mencapai 37,2% per 16 Juli 2021. Jumlah itu setara dengan Rp277,36 triliun dari pagu anggaran PEN 2021 yang sebesar Rp744,75 triliun.

“Total anggaran PC-PEN 2021 naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Program PEN sampai 16 Juli penyerapannya sudah 37,2% dari pagu baru,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

Kemenkeu merinci realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp54,1 triliun atau 25,2% dari pagu Rp214,95 triliun. Lalu, realisasi perlindungan sosial Rp82,22 triliun atau 43,8% dari pagu Rp187,84 triliun.

Kemudian, program prioritas Rp44,44 triliun atau sekitar 37,7% dari pagu Rp117,94 triliun. Adapun, realisasi anggaran untuk mendukung UMKM dan korporasi menyentuh Rp51,53 triliun atau 32% dari pagu Rp161,2 triliun. 

Sementara, realisasi insentif usaha mencapai Rp45,07 triliun atau 71,7% dari pagu Rp62,83 triliun.

Dirinya menjelaskan, kenaikan anggaran PEN baru ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran, untuk perlindungan sosial dan kesehatan yang sama-sama meningkat. Diupayakan penyalurannya dapat dipercepat. 

Adapun, terjadinya dinamika anggaran yang terus bergerak akan membuat APBN 2021 akan mengalami perubahan dari berbagai pos. Akibatnya, penyesuaian dilaksanakan dengan pemanfaatan cadangan dan/atau mererokusing anggaran belanja K/L untuk memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan dan sosial. 

“Tambahan Rp55,21 triliun itu kita peroleh dari refocusing berbagai belanja K/L. Sekarang K/L mengalami refocusing tahap keempat,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri akan terus memastikan pemerintah tetap menjaga defisit agar tidak melebihi pagu yang ada dalam UU APBN. 

Pada Semester I/2021, defisit anggaran APBN menyentuh Rp283,2 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB. Sedangkan, untuk keseluruhan 2021, UU APBN memperbolehkan defisit anggaran pemerintah mencapai Rp1.006,4 triliun atau sekitar 5,7% dari PDB. 

“Kami diperbolehkan oleh DPR dalam pembahasan laporan semester I untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 lalu dalam rangka melaksanakan APBN 2021,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah pun menggunakan SAL tahun lalu sebanyak Rp186,67 triliun dalam keperluan menambah belanja tahun ini sembari mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN.

“Rp186,67 triliun sudah dialokasikan termasuk yang sudah ada dalam UU APBN Rp15,8 triliun. Tambahan penggunaan SAL untuk kurangi utang mencapai Rp150,8 triliun,” kata Sri Mulyani.

Tangani Kemiskinan 
 Sri Mulyani juga mencontohkan berbagai program perlinsos covid-19 dalam PEN berhasil menahan tingkat kemiskinan nasional. Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan kemiskinan Indonesia bisa naik ke 11,2% pada 2021.

Tingkat kemiskinan, lanjutnya, sempat naik dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020 akibat pandemi. Namun, jumlah tingkat kemiskinan kembali menurun 0,05% ke level 10,14% pada Maret 2021.

Penurunan tingkat kemiskinan disinyalir terjadi karena berbagai program perlinsos PEN yang diberikan pada 2020 dan 2021, masing-masing mencapai Rp220 triliun dan Rp187,84 triliun.

"Semua ini akan kami lanjutkan, sehingga kita tidak hanya bisa memulihkan kembali perekonomian, tetapi yang paling penting juga kesejahteraan masyarakat," terangnya.

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER