PUPR Siapkan Rp337,1 Miliar Bangun Rumah Menteri di IKN

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp537,1 miliar pada 2023. Khusus untuk pembangunan rumah menteri mencapai Rp337,1 miliar.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, anggaran penyediaan hunian di IKN tersebut ditujukan untuk hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.

"Terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada tahun 2022 yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp337,1 miliar," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Iwan mengatakan, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp200 miliar.

Dia juga bilang, pihaknya akan membangun 36 rumah tapak yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement. Dia menggambarkan perumahan tersebut akan mirip dengan Widya Chandra Residence di Jakarta.  

Saat ini, proses masih dalam tahap finalisasi detail engineering design (DED). Adapun rumah menteri di IKN akan dibuat lebih smart dn green dengan 2 lantai plus semi-basement.

Pada 2022, alokasi anggaran untuk rumah tapak Menteri di IKN sebesar Rp78,4 miliar, sedangkan pada 2023, PUPR membutuhkan anggaran senilai Rp337,1 miliar.

Anggaran yang dialokasikan untuk rumah tapak Menteri di IKN senilai Rp519,05 miliar melalui multi years contract (MYC) 2022-2024. Progres fisik saat ini mencapai 1,12%, sedangkan progres keuangan sebesar 15,12%. 

Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero)-PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024.

Sebanyak 29 Paket Proyek Pembangunan Terkontrak
Kementerian PUPR mengungkapkan, sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan IKN Nusantara telah terkontrak. 

Paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut di antaranya, Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah.

"Sebanyak 29 paket pekerjaan telah terkontrak," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu (14/1).

Danis menambahkan, untuk total nilai paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar Rp25 triliun. 

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Kemudian memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.

”Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik,” serunya.