Punya Potensi Besar, Teten Minta Petani Di Subang Gabung Koperasi

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk memperkuat sektor produksi melalui koperasi yang bergerak di sektor pangan dengan mengkorporatisasi para petani dan nelayan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun meminta agar para petani dengan lahan yang sempit, khususnya di Subang, Jawa Barat, agar terkonsolidasi dan bergabung dengan koperasi yang ada. Hal itu dilakukan demi menguatkan sektor pangan mengingat adanya ancaman krisis pangan dunia berdasarkan kajian dari Food and Agriculture Organization (FAO).

Dia menyebut di Subang, terdapat sekitar 6.000 hektare lahan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pertanian dan bisa menyiapkan padi premium dengan proyeksi minimal 10 ton padi per hari. Di samping itu, Teten menyebut para petani kini bisa memanfaatkan program perhutanan sosial.

"Kami bersama Pemprov Jabar terus merevitalisasi koperasi pangan yang potensial untuk kita perbesar dan dihubungkan ke lembaga pembiayaan," ujar Teten Masduki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (17/9).

Dalam kesempatan itu, Bupati Subang Ruhimat menyebut selain lahan 6.000 hektare potensial untuk padi, wilayahnya juga memiliki 20.000 hektare lahan Perhutani yang saat ini dikelola oleh masyarakat serta lahan eks PTPN seluas 16.000 ha.

Peluang itu ia yakini bisa menghadirkan berkah bagi masyarakat Kabupaten Subang jika dikelola dengan baik. Bahkan di kawasan pantai, terdapat kawasan sepanjang 44 km yang dimanfaatkan pengusaha peternak udang paname.

"Ini menjadi berkah bagi rakyat Subang. Kami baru saja membantu para petambak sekitar 9 juta bibit ikan bandeng dan ikan windu," kata Ruhimat.

Untuk itu, Ruhimat meminta bantuan dari pemerintah pusat agar mengirim tim teknis dan tenaga ahli guna mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kabupaten Subang. Terkait permodalan, ia mengakui sudah ada peran dari Kemenkop UKM melalui LPDB-KUMKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi pangan yang sangat besar, khususnya untuk komoditas buah-buahan tropis, hortikultura, produk herbal, hingga rempah-rempah. Produk-produk itu bahkan ia yakini punya peluang untuk memenuhi pasar ekspor dan bisa menjadi substitusi impor.

"Namun sayangnya masih banyak produk pertanian kita, seperti beras, kedelai, dan susu yang masih impor," ungkap Teten Masduki.

Teten mengakui bahwa sektor pangan menjadi tanggung jawab banyak kementerian. Kemenkop UKM sendiri bertugas membenahi kelembagaan usaha, yakni melalui entitas koperasi. Ia menegaskan bahwa koperasi pangan, termasuk di Subang, harus berperan sebagai konsolidator sekaligus agregator bagi produk para petani.

Koperasi menurutnya jadi solusi pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia di level mikro. Petani yang menggarap lahan sempit, tambahnya, dapat digabungkan dan dikonsolidasi lewat koperasi untuk mewujudkan corporate farming.

Korporatisasi petani itu bertujuan membangun kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi agar memiliki skala ekonomi yang kemudian terhubung dengan lembaga pembiayaan serta akses pasar. Hal itu tak lepas dari realita dimana pihak perbankan masih ragu menyalurkan pembiayaan ke sektor pangan karena dinilai berisiko tinggi.

"Kalau petaninya digabung dalam koperasi, pembiayaan jadi mudah sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan apabila para petani dan nelayan bergabung," tegas dia.

Sebagai informasi Online Data System (ODS) Kemenkop UKM per Desember 2020 menunjukkan setidaknya ada 127.124 unit koperasi yang bergerak di sektor riil yang terbagi antara lain 57,6% koperasi konsumen, 19,8% koperasi jasa, 13,9% koperasi simpan pinjam, 5,76% koperasi produsen, serta koperasi pemasaran yang mencapai 2,85%.

Teten menambahkan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pun tercatat meningkat menjadi 15,76% atau senilai Rp570,11 triliun. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan.

"Di sisi lain, jumlah UMKM yang berusaha di bidang pangan proporsinya 31,27% dari total 64 juta unit usaha," pungkasnya.